Wisatawan Meningkat, Akankah Kesejahteraan juga Meningkat?

Oleh : Y. Dianita

Bak gayung bersambut. Setelah pemerintah membuka kran investasi di Kota susu, Boyolali sukses menarik wisatawan. Hal ini disampaikan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Boyolali, telah mencatat jumlah kunjungan wisata di Boyolali, sejak Januari hingga November 2024 menyentuh angka 1,4 juta wisatawan. Angka itu naik dibanding 2023, sebanyak 665.000 wisatawan. "Jumlah wisatawan tahun kemarin (2023) kurang lebih 665.000, tahun ini (2024) sampai pertengahan November sudah sekitar 1,4 juta wisatawan" ungkap Budi Prasetyaningsih, Kepala Disporapar Boyolali saat kunjungan press tour di Desa wisata Kemasan, Sawit, Sabtu (30/11/2024)

Ning mengatakan kenaikan wisatawan paling tinggi dari Wisata Edukasi Religi Qolbu yang baru diresmikan pada akhir 2023 di Singkil, Boyolali. Kunjungan ke wisata tersebut ada sekitar 900-3000 wisatawan per hari.
Hingga November 2024, Wisata Edukasi Religi Qolbu, telah menyumbang diatas Rp 5 miliar dari target total PAD(Pendapatan  Asli Daerah) yang diberikan ke Disporapar senilai Rp 6 miliar. Disporapar Boyolali melakukan pendampingan ke desa wisata dan pelaku wisata. Desa wisata juga dicarikan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi (Solopos, 1 Desember 2024). 

Pemerintah Kabupaten Boyolali berharap tren ini terus berlanjut dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Boyolali. Sektor pariwisata memang menjadi favorit dalam pembangunan daerah, sehingga dikembangkanlah destinasi wisata. Demi mendongkrak peningkatan ekonomi rakyat.
Bahkan sangat diharapkan menjadi proyek peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi, apakah hal ini realistis?

Jika dilihat fakta dilapangan, sebenarnya wisata bukanlah kebutuhan primer bagi masyarakat. Pariwisata hanya menjadi ajang bisnis bagi pengusaha- pengusaha besar, yang mereka berharap keuntungan berlipat melalui bisnis pariwisata ini.

Sektor pariwisata seringkali justru malah menggerus pedagang kecil, pebisnis lokal dan justru memberi karpet merah bagi para pebisnis kelas kakap. 

Bisnis dalam sektor pariwisata misalnya bisnis restoran, bisnis tempat pemandian, bisnis wisata agro, tidak mungkin bisa dijalankan oleh pemodal kecil, apalagi melibatkan pedagang kecil, yang mayoritas itu ada di tengah masyarakat. Jadi jika bisnis pariwisata itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka bisa dikatakan jauh panggang dari api. Yang ada malah para pemodal kelas kakap akan berdatangan ke daerah wisata untuk berebut lahan sebagai tempat bisnis untuk melengkapi destinasi wisata tersebut. Pariwisata ditargetkan untuk memberi income yang besar bagi pendapatan daerah, maka akan diupayakan segala cara untuk mendatangkan para wisatawan ke tempat- tempat tersebut.

Sehingga suasana kebebasan akan lebih mendominasi. Sebaliknya, nilai agama akan dianggap sebagai penghalang untuk meraih keuntungan bagi daerah. Begitu pula standar halal dalam promosi wisata, misalnya istilah wisata halal. Maka itu hanyalah taktik dagang untuk meraih konsumen dari kalangan muslim. Jadi, sangat disayangkan, maraknya pembangunan destinasi wisata tapi hakekatnya tidak untuk kesejahteraan dan kemuliaan masyarakat. 

Alih-alih mensejahterakan rakyat, tetapi yang terjadi setelah menjadi tempat wisata akan merubah masyarakat dari cara hidup dan kebebasan dalam pergaulan . Hal inilah yang perlu kita waspadai dan kita pikirkan.

Standar Kesejahteraan Menurut Islam

Sedangkan dalam sistem Islam memandang bahwa kesejahteraan masyarakat akan terwujud jika terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat individu per individu , yaitu kebutuhan  pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Masyarakat dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut karena negara  menyediakannya dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain negara juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi pencari nafkah yaitu kaum laki-laki. Lahan pekerjaaan tidak hanya pada sektor wisata tapi juga pada sektor yang lain. Misalnya pertanian, perdagangan, peternakan dan sebagainya. Negara juga akan memberi modal bagi pelaku usaha kecil menengah dan membantu dalam penjualan produk mereka. Sehingga adanya peran negara yang maksimal ini, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat secara riil.

Dalam pandangan Islam pula, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, tetapi juga terkait aspek kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, akan ada keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi.

Kemudian ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi atau hasil kuantitas, tetapi juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu ketimpangan, keterbelakangan, kekacauan, dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

Jadi, jika peningkatan sektor pariwisata dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini hal yang tidaklah tepat. Sebab sektor pariwisata tidak bisa mensejahterakan rakyat secara merata. Sehingga butuh solusi nyata dengan penguatan ekonomi semua lapisan masyarakat yang hanya bisa terwujud dalam sistem Islam.
Wallahu a'lam bishshowab.