Memutus Rantai Kapitalisme: Menuju Tata Kelola Wilayah yang Berkah dan Berdaulat

Foto: Freepik

Oleh: Ummu Aizar

​Data kunjungan wisatawan ke Jawa Barat tahun 2025 yang menembus angka 211,76 juta memang tampak menggiurkan secara statistik. Namun, di balik angka tersebut, ada "ancaman" serius terhadap identitas daerah dan nilai-nilai spiritual jika hanya dikelola dengan mentalitas pemburu rente.

​Adanya fenomena Wisata-isasi paksa. Semua daerah, termasuk Kota Banjar, seolah dipaksa bersolek demi menarik wisatawan. Masalahnya, ketika keuntungan materi menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, nilai-nilai luhur dan akidah seringkali dikorbankan demi "kepuasan pengunjung". ​Yang menjadi korban atas hal ini adalah masyarakat lokal dan nilai budaya itu sendiri. Masyarakat Banjar yang dikenal memegang teguh tradisi Sunda berada di persimpangan, mempertahankan jati diri atau mengubah tradisi menjadi atraksi komersial yang kehilangan ruh spiritualnya.

​Fokus pada Kota Banjar sebagai kota lintasan. Ketimpangan kunjungan dibanding Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa strategi "menyamaratakan semua daerah sebagai objek wisata" adalah kegagalan perencanaan yang tidak melihat potensi unik wilayah secara adil.

​Saat ini juga perubahan harus dilakukan, sebelum arus liberalisasi budaya semakin menggerus kearifan lokal atas nama Pendapatan Asli Daerah (PAD).  ​Karena sistem kapitalisme memandang alam dan budaya sebagai aset produksi semata. Jika tradisi leluhur yang menyimpang dari akidah dianggap laku dijual, maka sistem ini akan terus melestarikannya bukan karena cinta budaya, tapi karena cinta uang. Hal ini menciptakan masyarakat yang pragmatis dan jauh dari nilai ketauhidan. Belum lagi tempat wisata yang dibuat justru jadi sasaran empuk remaja melakukan aktivitas yang sarat dengan kemaksiatan. Berduaan ditempat umum(khalwat), campur baur antara laki-laki dan perempuan (ikhtilat) adalah hal yang dianggap biasa. Seolah menjadi fasilitas bagi mereka. 

​Islam menawarkan kerangka pembangunan wilayah yang berlandaskan Syariat, bukan sekadar profit. Islam mempunyai ​Strategi Pembangunan Berbasis Kemaslahatan (Islam Solution) seperti:
​Optimalisasi Sektor Riil (Bukan Sekadar Wisata), Islam mendorong setiap daerah tumbuh sesuai keunggulan spesifiknya. Jika Kota Banjar kuat di sektor perkebunan dan letak geografis (perbatasan) juga sebagai kota transit, maka Islam akan menjadikannya sebagai Pusat Logistik dan Perdagangan Regional. Sekaligus mengenalkan ciri khas yang dimilikinya. Negara akan membangun pasar-pasar yang bebas riba dan infrastruktur distribusi, sehingga Banjar menjadi mandiri tanpa harus mengeksploitasi sektor wisata secara berlebihan.

​Pariwisata sebagai Sarana Dakwah dan Ibrah, Dalam Islam, wisata bukan untuk hura-hura (hedonisme). Destinasi di Jawa Barat akan dikelola sebagai sarana tadabbur alam. Merenungi betapa indahnya ciptaanNya adalah bentuk penguatan keimanan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT : 

قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. [Al-Ankabut/29: 20]

Tidak akan ada izin bagi tempat wisata yang menyediakan celah kemaksiatan. Justru harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Fasilitas ibadah dipermudah. Alam dijaga kelestariannya sebagai amanah Allah, bukan diperas untuk keuntungan korporasi. 

​Penyaringan Budaya dengan Filter Akidah, tradisi Sunda di Banjar akan dipilah. Budaya yang selaras dengan Islam (seperti penghormatan orang tua, gotong royong, dan kesantunan) akan diperkuat. Namun, adat yang bersifat syirik atau melanggar syariat akan dikoreksi secara lembut melalui dakwah, bukan dipelihara sebagai komoditas wisata.

​Kedaulatan Ekonomi Rakyat, Sektor ekonomi di wilayah transit seperti Banjar akan dikelola untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan pengusaha besar. Pajak yang membebani rakyat dihilangkan, diganti dengan pengelolaan sumber daya alam yang hasilnya dikembalikan untuk layanan publik (kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur). 

Kesejahteraan sejati bukan dilihat dari penuhnya hotel oleh wisatawan, melainkan dari tegaknya syariat yang menjamin terpenuhinya kebutuhan tiap individu rakyat tanpa mengorbankan iman. Kota Banjar tidak butuh menjadi "Bogor kedua" jika ia bisa menjadi pusat perdagangan yang berkah dan mandiri di bawah naungan sistem yang benar.