Setelah Usulan Zakat, Ketua DPD Kini Sarankan Dana Koruptor untuk MBG

Oleh : Yetti Suryati 

Belum reda perdebatan mengenai wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin kembali mengemukakan usulan baru. Dilansir dari viva.com (16/01), ia mengusulkan agar dana hasil kejahatan korupsi, termasuk uang negara yang disembunyikan di luar negeri, digunakan untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sultan menyatakan bahwa gagasan ini bertujuan untuk memberikan solusi pendanaan bagi program MBG yang dinilai menghadapi berbagai tantangan.

Menurut Sultan, ide tersebut didasari masukan dari berbagai pihak yang ingin menyukseskan program MBG. Ia menegaskan bahwa tujuan utama usulan ini adalah memastikan kelancaran program tanpa membebani anggaran negara yang sudah terbatas. Namun, program MBG sendiri telah menuai banyak kritik sejak awal peluncurannya. Masalah seperti pendanaan yang tidak jelas, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga risiko kesehatan menjadi sorotan utama.

Usulan sebelumnya mengenai pemanfaatan dana zakat untuk MBG juga menuai kontroversi. Banyak pihak mengingatkan bahwa zakat memiliki ketentuan syar’i yang ketat, termasuk kategori penerimanya yang harus sesuai dengan syarat mustahik. Sementara itu, peserta didik penerima manfaat MBG tidak semuanya termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, wacana penggunaan dana APBD hingga Rp5 triliun untuk membiayai program ini di tingkat daerah dinilai memberatkan anggaran pemerintah daerah yang sudah terbebani oleh berbagai kebutuhan lain.

Kritik utama terhadap MBG adalah ketidaksiapan dan kurangnya perencanaan yang matang. Program ini dianggap sebagai langkah politis untuk meningkatkan citra pemerintah tanpa menyentuh akar masalah sebenarnya, seperti stunting dan gizi buruk. Ironisnya, program ini justru berpotensi menjadi beban baru bagi rakyat. Dengan kondisi utang luar negeri yang terus meningkat, pemerintah tampak kesulitan mencari sumber dana yang berkelanjutan untuk merealisasikan janji politik Presiden Prabowo.

Program MBG seharusnya bertujuan untuk mengatasi masalah serius seperti kekurangan gizi pada generasi muda dan tingginya angka stunting. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa program ini lebih menyerupai proyek pencitraan dibandingkan solusi nyata. Distribusi makanan bergizi yang dijanjikan belum sepenuhnya efektif, sementara kualitas makanan yang disalurkan sering kali dipertanyakan.

Di sisi lain, kebijakan ini tampak lebih menguntungkan korporasi yang menjadi penyedia bahan pangan, daripada benar-benar memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah program ini benar-benar dirancang untuk rakyat, atau sekadar alat politik untuk menarik dukungan.

Sistem Islam sebagai Solusi Komprehensif
Berbeda dengan pendekatan yang ada saat ini, Islam memiliki sistem yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah rakyat. Dalam pandangan Islam, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, termasuk sandang, pangan, dan papan. Negara Islam, atau Khilafah, tidak akan fokus pada program teknis seperti distribusi makanan ke berbagai wilayah. Sebaliknya, pendekatannya lebih sistemik, dengan menata kembali pengelolaan harta agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara merata. 

Islam juga menawarkan solusi konkret untuk mengatasi stunting. Pengelolaan harta kepemilikan umum seperti sumber daya alam akan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Selain itu, negara akan memastikan bahwa bahan pangan yang beredar halal, tayyib, terjangkau, dan didistribusikan secara merata. Islam juga mendorong terciptanya lapangan kerja yang memadai, sehingga masyarakat memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, masalah stunting dan kekurangan gizi dapat diselesaikan secara sistemis dan menyeluruh. Solusi ini tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar masalah, berbeda dengan pendekatan program MBG yang cenderung bersifat parsial dan dipenuhi polemik.

Program MBG yang digagas pemerintah tampaknya masih jauh dari harapan sebagai solusi yang efektif. Usulan pemanfaatan dana zakat dan uang koruptor mencerminkan kebingungan pemerintah dalam mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan pendekatan yang menyentuh akar masalah, program ini berisiko menjadi sekadar proyek pencitraan. Sebaliknya, sistem Islam menawarkan solusi yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi rakyat tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi secara sistemik.

Wallahu a’lam bishawab.