Rencana Full Occupation, Palestina Butuh Perisai Khilafah

Oleh : Eva Hana
Pendidik

Belum cukup, ditengah kelaparan akut yang dialami warga Gaza akibat kebijakan politik sistemik yang disengaja, muncul pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tentang rencana untuk mengambil alih kendali militer penuh atas Jalur Gaza.

Pernyataan ini muncul menjelang pertemuan terbatas kabinet keamanan Israel yang akan membahas strategi militer terbaru di Gaza. Salah satu opsi yang dibahas adalah pengambilalihan bertahap wilayah Gaza yang masih diluar kendali militer, diawali dengan peringatan evakuasi kepada warga sipil.

Namun Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berencana memerintah Gaza secara langsung. Tetapi menyerahkan wilayah itu kepada kekuatan Arab. Tanpa menyebutkan negara mana saja yang dilibatkan.(cnbcindonesia.com). 

Tidak berencana memerintah Gaza, namun menyerahkan Gaza kepada kekuatan Arab adalah pernyataan yang sengaja dibuat untuk menggiring opini bahwa Zionis sebagai pihak yang tidak bersalah atau tidak memiliki keinginan untuk mengambil alih Gaza. Mereka beralasan yang mereka lakukan selama ini hanya ingin menyelamatkan Gaza dari kelompok Hamas yang mereka sebut sebagai kelompok teroris dan Radikal. Padahal dunia telah melihat jelas bahwa Zionis masih menduduki Palestina, melakukan genosida dengan senjata, dan menciptakan bencana kelaparan.

Kekejaman Zionis dan pendukungnya nampak secara terbuka hingga diluar nalar. Demi memenangi perang dan menyegerakan genosida, yang mereka lakukan bukan hanya membombardir dan menghancurkan Gaza dengan senjata, mereka juga sengaja membiarkan kaum muslim Gaza mati perlahan karena berhari-hari menahan lapar.

Strategi pelaparan warga Gaza berjalan sangat terstruktur dan sistematis. Sejak 7 Oktober 2023, zionis telah memutus akses pemenuhan hak dasar warga Gaza. Mereka hancurkan fasilitas ekonomi dan kesehatan, serta membunuhi tenaga medis hingga lebih dari 1500 orang syahid.

Pada 2 Maret 2025, Gaza diblokade secara total. Pintu Rafah dan Keren Shalom ditutup. Puluhan ribu truk bantuan dari dunia internasional pun tertahan di perbatasan. Sebagian bantuan lainnya tertumpuk di gudang-gudang WFP (Program Pangan Dunia) di perbatasan Mesir dan Yordania.

Meskipun pihak Zionis berusaha menutupi berita yang terjadi di Gaza melalui Proyek Hasbara dan membunuhi ratusan jurnalis dengan sengaja, namun foto, video yang berseliweran di beranda sosial cukup menunjukkan derita pelaparan yang telah sampai pada puncaknya. Tubuh-tubuh yang lemah, dan yang tersisa hanya kulit dan tulang, hingga nyawa menghilang.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023 hingga 10 Agustus 2025, mencapai 61.430 orang, sedangkan 153.213 lainnya luka-luka. (Aljazeera, 10-8-2025). Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat melaporkan bahwa ada sekitar 12.000 anak di bawah usia 5 tahun menderita malnutrisi sejak agresi, sedangkan jumlah korban tewas karena kelaparan tercatat mencapai 217 warga.

Serangan yang bertubi-tubi ternyata tak mampu membuat para penguasa bergerak, mereka hanya diam dan melihat penderitaan Gaza dari kejauhan. Ketika Zionis berencana mengambil alih kendali militer penuh atas jalur Gaza, penguasa negeri muslim hanya sekedar mengutuk dan mengecam. Kecaman yang seolah peduli, namun nyatanya kepentingan politik jauh lebih berarti daripada mengirim pasukan tentaranya untuk pergi berjihad melawan Zionis.

Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk pada Jumat (8-8-2025) mengecam rencana entitas Zionis yang ingin mengambil alih sepenuhnya jalur Gaza secara militer dan mendesak agar rencana tersebut segera dihentikan. Kecamatan juga datang dari Turki, Australia, Inggris, Cina, dan Indonesia. Kecaman itu tak membuat takut Zionis, mereka merespon dengan santai dan mengancam akan memberlakukan sanksi bagi negara-negara yang mengutuk aksinya.

Aneka kecaman, kutukan, dan upaya diplomasi di berbagai ruang diskusi internasional faktanya tidak mampu menghentikan genosida. Solusi dua negara yang terus digaungkan juga tidak menjamin pembebasan Palestina dari penjajahan. Solusi dua negara bukan solusi yang adil bagi kaum musim Palestina sebab solusi dua negara pada hakikatnya sama saja menyerahkan tanah Palestina pada Yahudi Zionis yang berarti melegalisasi perampokan tanah kaum muslim.

Sadarilah Palestina telah dijajah sejak 77 tahun yang lalu. Pasca kekalahan Daulah Khilafah pada perang Dunia pertama. Palestina dijadikan zona internasional dalam perjanjian Sykes picot. Semenjak itulah Palestina tidak lagi berada dalam perlindungan penuh Daulah Khilafah.

Pada tahun 1917, Inggris sebagai negara pemenang perang, mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungannya untuk pendirian tanah air nasional bagi bangsa yahudi di Palestina. Setelah Inggris mendapatkan mandat LBB untuk mengurus wilayah  Palestina migrasi semakin masif dan pada tahun 1922 perampasan dan penjajahan Palestina oleh Zionis mulai berlangsung hingga terjadi konflik.

Pada tahun 1937, terbit Laporan Komisi Peel yang berisi usulan pembentukan dua negara sebagai solusi atas kondisi Zionis-Palestina. Pasca Perang Dunia 2, mandat Inggris dicabut Amerika, namun Amerika melalui PBB mengeluarkan resolusi 1947 yang isinya justru meneguhkan konsep solusi dua negara. Ditahun berikutnya yakni 1948, AS membidani pendirian negara zionis. Setelah tahun itu perjanjian internasional yang dibuat hanya semakin menambah penderitaan kaum muslimin di Palestina dan membuat wilayah jajahan  zionis melebar hingga ke Gaza.

Penjajahan Zionis terhadap Gaza harus segera dihentikan. Bukan dengan solusi dua negara tetapi syariah telah menetapkan penjajahan harus dilawan dengan Jihad fisabilillah. Perintah tersebut tegas tertulis di dalam Alqur'an;

"Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Al-Baqarah: 190).

Sayangnya pelaksanaan ayat tersebut tidak bisa optimal, sebab perisai umat yakni Khilafah telah runtuh sejak tahun 1924. Perlawanan saat ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan sekelompok umat Islam di Gaza saja. Padahal musuh di Gaza adalah sebuah kelompok yang didukung oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Jelas saja peperangan ini sangat tidak seimbang.

Konflik Palestina akan terus terjadi, sebab Zionis tidak akan pernah berhenti menjajah hingga menguasai sepenuhnya tanah Palestina. Gaza dan Palestina hanya bisa dibebaskan dengan kekuatan militer dan aktivitas jihad fisabilillah.

Oleh karena itu perjuangan mengembalikan perisai umat yakni Khilafah harus dilakukan oleh seluruh umat. Hadirnya Khilafah,  perintah Jihad akan bisa terlaksana secara sempurna. Dibawah komando dari seorang Khalifah, seluruh militer negeri-negeri muslim akan bersatu padu melawan musuh, bebaskan Palestina dari penjajahan. Hal ini telah dilakukan oleh para Khalifah sebelumnya seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Abdul Hamid II. Perlawanan dengan Jihad  telah membuat musuh Islam takut, tidak berani menyentuh tanah Palestina apalagi melakukan genosida.