Proyek Mercusuar

Oleh : Susi Ummu Humay

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sugianto menilik banyaknya proyek mercusuar Pemkab Bandung. Yang berarti, banyak program Pemkab Bandung yang tidak dirasakan masyarakat namun hanya berkutat di level pimpinan pejabat daerah. Seperti halnya pelayanan kesehatan. Ada 62 puskesmas di Kabupaten Bandung yang sudah bagus. Akan tetapi pola pelayanan terbaik untuk masyarakat masih dipertanyakan. 

Begitu juga dengan adanya program Pemkab Bandung yang dari sisi keuangan membutuhkan anggaran yang besar, tapi manfaatnya kecil untuk masyarakat. Contohnya seperti di bidang pendidikan. Pemkab Bandung sering membangun USB (unit sekolah baru), Namun kurang mendukung terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah. Baik itu sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, termasuk satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Kemenag (RA/MTs/MA). 

Dengan demikian, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sangat penting. Agar keberadaan sekolah swasta termasuk lembaga pendidikan vertikal tidak semakin terpuruk. Begitupun halnya juga dengan keberadaan sekolah negeri yang dikelola pemerintah tidak menunjukkan peningkatan kualitas.

Sungguh prihatin dari rata-rata lama sekolah, lembaga DPRD mengimbau Pemkab Bandung agar tidak hanya memikirkan proyek mercusuar. Namun bagaimana agar masyarakat merasakan betul dari kehadiran program Pemkab Bandung tersebut, (22/05/2024) Dilansir dari harapanrakyat.com

Dalam sistem kapitalisme yang diadopsi oleh negeri ini, maka  proyek mercusuar hanya bersifat mencari keuntungan. Dan cenderung hanya untuk pencitraan penguasa. Pemerintah tampaknya belum puas dengan puluhan proyek mercusuar yang nyatanya sudah berhasil menenggelamkan negeri ini pada jeratan utang.

Inilah karakter kepemimpinan sekuler kapitalisme neoliberal. Yang menjadi standar dalam seluruh perbuatan adalah kemanfaatan subjektif, sementara standar kebahagiaan dan kesuksesan hanya diukur dari capaian nilai material. Padahal, sejatinya semua itu hanyalah angan-angan dan tak menyentuh sisi kemanusiaan yang dibutuhkan oleh umat secara keseluruhan.

Pemerintah seharusnya memaksimalkan ikhtiar untuk menyelesaikan seluruh problem yang dihadapi bangsa. Yakni, urusan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan negara. 

Hal ini tentu berbeda dengan paradigma Islam. Dalam Islam, kepemimpinan berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat individu per individu. Fungsi ini dipastikan akan bisa terwujudkan melalui penerapan hukum Islam secara utuh dalam sistem negara khilafah yang tegak di atas empat pilar, yakni kedaulatan di tangan syarak, kekuasaan di tangan umat, hak formalisasi ada pada khalifah, dan kesatuan seluruh umat dalam satu kepemimpinan.
Allah Swt. berfirman,

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”

Islam menjadikan pembangunan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat sehingga berbasis pada kebutuhan rakyat. 
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Kita bisa membaca dalam sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Tingginya peradaban Islam, dan kemajuan material yang dicapai selama belasan abad, membuktikan bahwa
Khilafah diakui terdepan dalam ilmu pengetahuan. Kesejahteraan rakyatnya pun benar-benar tiada bandingan. Bahkan kehadiran khilafah membawa berkah bagi alam semesta dan makhluk secara keseluruhan. Muslim dan nonmuslim hidup bergandengan merasakan rahmat penerapan hukum-hukum Islam.

Semoga umat paham bahwa Islam adalah satu-satunya jalan kebangkitan, dan hanya Islam yang memiliki solusi tuntas atas seluruh problem kehidupan. 

Wallahu a'lam bish-shawwab.