PHK Tak Terbendung Gelombang Kemiskinan Baru

Oleh : Titien Khadijah 
Muslimah Peduli Umat

Pemutusan hubungan kerja (PHK), adalah pil pahit yang harus ditelan paksa oleh rakyat. Pil pahit itu bukanlah sebagai obat, tetapi sebagai racun yang akan mempersulit hidup rakyat. Sungguh ironi, di mana keadaan sekarang ini hidup sangat sulit, ditambah harus kehilangan mata pencaharian, sungguh sangat menyedihkan.

Dilansir oleh CNBC Indonesia, PT Sepatu Bata TBK (Bata), terpaksa harus menyetop pabrik produksi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit yaitu terkena phk masal.

Fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup di Provinsi Jawa Barat. Hal ini diakui Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat dalam evening up CNBC Indonesia (7-3-2024).

Menurut catatan CNBC Indonesia, dalam kurun waktu setahun terakhir 2023-2024 sudah ada 8 pabrik raksasa yang tutup di Jawa Barat. Sebuah pabrik Sepatu Bata yang akhirnya tutup dan melakukan PHK terhadap 233 pekerjanya. Publik juga gempar dengan tutupnya pabrik ban PT Hung-A Indonesia yang beroperasi di Cikarang Jawa Barat. PT Hung-A Indonesia tutup pada awal Februari 2024 yang menyebabkan seluruh karyawan yang berjumlah 1500 orang dihentikan sejak 16 Januari 2024.

Gelombang PHK, masalah di tengah ketidakpastian ekonomi, pekerja menjadi tumbal pemutusan hubungan kerja, yang berdampak pada banyak hal, hilangnya mata pencaharian, membuat meningkatnya kemiskinan bagi ekonomi rakyat dan bila krisis ini terus berlanjut maka mungkin saja terjadi krisis dimensi seperti di tahun 1997-1998.

Di sisi lain, kran impor dibuka lebar membanjiri negeri, ekonomi dalam negeri pun kian tak menentu, diterjang banjir impor, pengusaha lokal gulung tikar, untuk bisa bertahan terpaksa mereka ikut-ikutan trend mem-PHK pegawai.

Di era globalisasi sekarang ini, banyak perusahaan yang begitu bangga dengan era disrupsi, yang akan menggantikan semua sistim lama yang secara fisik diganti dengan teknologi digital. Sayangnya, kebanggaan ini tidak dibarengi  dengan mekanisme preventif agar rakyat tidak kena imbas virus PHK, semuanya ini tidak mungkin tidak terpikirkan, bukannya pemerintah di era kapitalisme ini berperan hanya sebagai regulator saja?

Di dalam IsIam, pemerintah ditempatkan sebagai perisai dan periayah bagi rakyatnya. Pemerintah di dalam Islam berkewajiban memastikan masing-masing individu di dalam masyarakat mendapatkan kebutuhan pokoknya secara layak, kebutuhan pokok tersebut menjadi kebutuhan individu berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan kolektif berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kebutuhan pokok tersebut wajib dipastikan oleh negara bahwa setiap orang mendapatkannya secara pasti.

Untuk menjamin kebutuhan kolektif masyarakat, maka negara harus mengelola pos kepemilikan umum untuk dikembalikan kepada masyarakat, sebagaimana sumber daya alam yang tidak terbatas benar-benar diolah untuk kesejahteraan masyarakat, tidak boleh dimiliki oleh swasta terlebih dijual kepada pihak asing, hal ini pula untuk mencegah adanya ketimpangan ekonomi di tengah umat.

Selanjutnya, negara akan memastikan sistem perdagangan yang adil dan memberikan kesempatan pada semua orang untuk turut serta andil dalam bisnis tanpa monopoli atau kartel, tanpa pajak, tanpa investasi asing. Hal ini akan menumbuhsuburkan bisnis di masyarakat, meminimalisir angka pengangguran, daya beli masyarakat terjaga, yang membuat roda perekonomian terus berputar. Seandainya negeri ini mau melirik ke sistem Islam, maka segala problematika umat akan terpecahkan.

Wallahualam bissawab.