Pelajaran Berharga dari Bencana Sumatera

Oleh: Siti Hulfiya
Penulis Aliansi Rindu Islam

Bencana yang melanda Sumatera merupakan rapor merah bagi pemerintah saat ini. Dari sekian banyak kebijakan yang menyakiti rakyat sepanjang tahun 2025—mulai dari kenaikan pajak hingga 12%, Pertalite dicampur 10% etanol, kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan masih banyak lagi—kebijakan tersebut tak selaras dengan harapan rakyat.

Hingga kini, bencana Sumatera belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Para korban bencana mengeluhkan penanganan yang lamban. Lebih menyakitkan lagi, bencana Sumatera justru dijadikan ajang pencitraan oleh para pejabat. Memasuki tiga pekan pascabencana, tercatat 1.053 orang meninggal dunia, 200 warga masih dinyatakan hilang, dan jumlah pengungsi mencapai 606.040 orang.

Daerah yang paling besar terdampak adalah Aceh Tamiang. Bahkan, tujuh bupati menyatakan tidak sanggup menangani bencana, di antaranya Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Bupati Aceh Barat Tarmizi, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.

Gubernur Aceh sendiri telah meminta pemerintah pusat agar menetapkan status bencana nasional, supaya daerah di luar Aceh dapat mengirimkan bantuan. Pasalnya, kondisi para pengungsi sangat membutuhkan makanan, layanan kesehatan, dan air bersih. Akses jalan banyak yang terputus, ribuan kubik kayu gelondongan menutupi ruas jalan. Aceh Tamiang pun seperti kota mati, sulit dibayangkan bagaimana pemulihannya agar kembali seperti sediakala.

Bencana Sumatera Merupakan Bencana Struktural

Bukan rahasia umum bahwa sebagian besar hutan di Sumatera telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan area pertambangan. Bahkan, bukan hanya di Sumatera, hampir seluruh hutan di negeri ini dikuasai oleh segelintir orang dengan dalih pembangunan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi warisan berharga bagi generasi masa depan justru dirampas oleh kerakusan oligarki.

Sayangnya, pemerintah tidak memberikan sanksi tegas kepada para pejabat yang mengeluarkan izin atas nama “pembangunan”. Sebaliknya, pemerintah justru menyalahkan cuaca ekstrem. Padahal, semua yang terjadi di Sumatera telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 11–12:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.’ Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.’ Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.”

Pada hakikatnya, bencana Sumatera bukan semata persoalan teknis, melainkan dampak dari penerapan kepemimpinan sekuler-kapitalisme. Sistem ini mengagungkan kebebasan, termasuk kebebasan kepemilikan. Selama memiliki modal besar, kekayaan alam dapat diperjualbelikan kepada pemilik modal. Sementara itu, rakyat justru menuai kemiskinan dan bencana struktural akibat ulah para pemodal. Tidak ada kekayaan alam yang tersisa, tidak pula pembangunan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Saatnya Kembali kepada Islam

Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya bergantung kepada Allah SWT. Bencana Sumatera memberikan pelajaran berharga bahwa ketika para pejabat menyingkirkan peran Tuhan dalam menjalankan pemerintahan, mereka akhirnya terjebak dalam kerakusan segelintir orang. Sistem sekuler-kapitalisme memang memberi peluang besar bagi perampasan hutan yang sejatinya merupakan warisan generasi mendatang.

Berbeda dengan sistem Islam, yang tidak memberi ruang bagi pejabat yang tidak amanah untuk menjalankan kekuasaan. Sistem Islam menuntut kepemimpinan yang bertakwa dan bertanggung jawab, sehingga tidak mengundang murka Allah SWT. Dari sistem inilah akan lahir para pejabat yang amanah, menjalankan kekuasaan atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT, bukan demi kepentingan segelintir kelompok.