Pemangkasan Angaran Sejatinya menunjukan Buruknya Pengolahan Dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Kiki Puspita

Dilansir dari tirto.id - ''Presiden Prabowo menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditunjukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis,'' dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Jumat (25/01/2025).

Sesuai arahan Prabowo, Sri Mulyani mengatakan pos anggaran yang tidak dirasakan manfaatnya langsung ke masyarakat akan menjadi target efisiensi. Termasuk kegiatan seremonial, rapat, seminar, pengadaan barang, hingga perjalanan dinas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengakui pemangkasan anggaran sebesar Rp.306 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto dilakukan untuk membiayai kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarkat, misalanya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemangkasan anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi belanja negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pemangkasan anggaran akan menyasar belanja yang dinilai kurang produktif atau bisa dilaksanakan dengan anggaran yang lebih kecil.

Hal ini sejatinya adalah bukti, bahwasannya selama ini ada pemborosan dalam pembelanjaan yang tidak penting dan tidak prioritas. Inilah Politik kapitalisme, yang mengelola anggaran dengan tidak amanah dalam mengelola uang rakyat dan penyalahgunaan anggaran.

Pemangkasan anggaran ini diduga kuat hanya pencitraan (Kebijakan populis otoriter). Pemangkasan anggaran tidak akan mampu menyejahterakan rakyat, mengingat selama persoalan korupsi tidak diselesaikan dengan tuntas. Pemangkasan anggaran ini justru akan menjadi ladang korupsi untuk para pejabat dan orang-orang yang tidak amanah dalam Pemerintahan. Menurut ICW menunjukan bahwasanya penyalahgunaan  anggaran menjadi ladang modus korupsi. Pada tahun 2022 ada 303 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.17,8 triliun. Salah satu contoh anggaran sunting program pak Jokowi yang menelan dana sampai Rp.10 miliyar tetapi hanya 2 miliar yang benar dibelikan makanan. Sedangkan yang Rp 3 milar habis untuk rapat, Rp.3 miliar untuk perjalanan dinas, dan Rp.2 miliyar untuk biaya pengembangan.

Dalam Sistem kapitalisme saat ini pemangkasan anggaran tidak akan mengubah apa pun, negara hanya mengandalkan pajak dan hutang dalam sumber pemasukannya. Akhirnya rakyat juga yang akan dibebani dengan pajak. Semua aspek kehidupan rakyat dikenai pajak, mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak pembelian barang, dan lain sebagainya.

Belanja ala kapitalisme juga tidak mampu untuk menyejahterakan rakyat. Dana proyek Strategis Nasional (PSN)  contohnya, pakar Hukum  Tata Negara Feri Amsari menyampaikan bahwa dalam PSN  ada kepentingan bisnis antara pihak yang berkuasa dengan pebisnis alias pemilik modal (oligarki). Sepanjang tahun 2016-2022, PSN telah menghabiskan anggaran negara Rp.1.040 triliun. Namun pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan belum dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarkat setempat. Bahkan proyek ini hingga sekarang terancam mangkrak. Belum lagi kasus konflik agraria yang lebih dari satu juta jiwa rakyat menjadi korban.

Berbeda dengan penerapan Islam dalam institusi Khilafah, anggaran negara akan dikelola sesuai syariat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara dalam Sistem Islam adalah pelayan bagi rakyat yang memelihara, menjaga, melindungi, mengurusi rakyat. Penguasa tidak boleh mengelola anggaran menggunakan hukum buatan manusia.

Jika dana baitul mal tidak mencukupi sedangkan ada kebutuhan yang darurat yang harus di penuhi, maka negara tidak akan meminjam riba, negara akan melakukan pemungutan dharibah (pajak). Pajak hanya akan dipungut sementara, ketika kas baitul mal kosong dan ada kebutuhan darurat. Jika kebutuhan dana sudah terpenuhi makan pungutan pajak akan dihentikan. Pajak juga hanya dipungut dari laki-laki yang muslim yang kaya saja, sehingga tidak membebani rakyat.

Dalam Sistem Islam baik itu pejabat, penguasa, pegawai adalah orang-orang yang bertakwa dan amanah sehingga takut untuk mengkorupsi uang rakyat. Keimanan yang kuat juga akan terbentuk dalam jiwa masyarakat sehingga pengelolaan anggaran akan sesuai syariat. Adanya sistem sanski yang tegas juga akan mencegah pelanggaran atas harta milik negara. Sehingga pejabat serta pegawai akan terwujud sikap yang amanah dalam dirinya. Sadarlah wahai umat, marilah kita kembali ke dalam Sistem Islam yang dengan di terapkanya Sistem ini akan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat.

Waaluh a'alam bissowab.