Pagar Laut Misterius, Negara Hanya Diam?

Oleh : Siti Zulaikha, S.Pd
Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku belum bisa berbuat apa-apa soal pagar laut misterius yang berada di dekat PIK 2 di Kabupaten Tangerang. Nusron mengatakan persoalan itu berada di wilayah lautan. Menurutnya Kementerian ATR/BPN belum bisa masuk mengurusi persoalan tersebut. Juga tidak akan melakukan intervensi apapun selama berkaitan dengan wilayah laut.

Sebelumnya, nelayan sudah melaporkan pagar sepanjang 30 kilometer di Laut Kabupaten Tangerang pada bulan Agustus 2024 lalu. Pagar laut misterius itu menutup jalur pelayaran nelayan. Sejumlah nelayan mengeluh kesulitan mencari ikan. Namun, laporan tersebut baru dilirik setelah laporan itu viral di media sosial.

Dilansir dari cnn.com, kemunculan pagar laut itu dikaitkan dengan reklamasi oleh sejumlah pihak. Namun, hingga saat ini pemerintah di berbagai tingkatan mengaku tidak tahu siapa pembangun pagar tersebut. Cnnindonesia.com

Pernyataan pejabat negara terkait pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang itu terkesan aneh, pasalnya pagar laut tersebut bukan sesuatu yang tidak kasat mata. Pagar itu terbuat dari bambu dan punya ketinggian hingga 6 meter. Maka dengan potensi negara yang memiliki semua perangkat pemerintah seharusnya sangat mudah meneliti pelaku di balik pagar laut itu. Namun pemerintah seolah-olah sedang menutupi atau bahkan membiarkan suatu terjadi begitu saja. Dugaan ini diperkuat dengan sikap pemerintah yang baru menanggapi laporan pagar laut akhir-akhir ini setelah viral, padahal laporan sudah dibuat oleh masyarakat sejak Agustus 2024.

Sebuah kebudayaan dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme jika penguasanya tidak bergerak cepat dalam menyelesaikan kesulitan warga negaranya. Sebab sistem kapitalisme memang menjadikan negara tidak memiliki kedaulatan mengurus urusan umat, kedaulatan itu tergadaikan karena ada prinsip kebebasan kepemilikan dari sistem kapitalisme.

Kebebasan ini membuat para kapital bisa memiliki kekayaan hingga kekuasaan melebihi negara, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang alim ulama Shaikh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitabnya Nidhzamul Islam bab Qiyadah Fikriyah. Akibatnya, negara menjadi tidak memiliki kuasa untuk para kapital yang perbuatannya menyengsarakan rakyat.

Negara hanya menjadi regulator yang bergerak sesuai dengan arahan para kapital, bahkan menjadi penjaga kepentingan kapital. Keberadaan negara kapitalisme inilah yang membuat kepemimpinan penguasa hari ini menjadi populis otoritarian. Sikap mereka jauh dari kata ramah kepada rakyat, rakyat jelas-jelas mengalami penderitaan namun penguasa terkesan Abai dan hanya melakukan pencitraan di muka umum.

Sangat berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam, yaitu negara Khilafah. Negara Khilafah merupakan negara yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengurus urusan negara dan menyejahterakan rakyatnya. Kedaulatan penuh ini membuat negara Khilafah tidak akan tunduk di bawah ketiak korporasi atau intervensi negara asing manapun. Kedaulatan ini niscaya terjadi sebab Asy Syar'i (Allah dan Rasulullah) menetapkan bahwa keberadaan sebuah negara wajib menjadi raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda; "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." 

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :
"Sesungguhnya Al Imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-Nya." (HR. Muttafaqun Alayh dan lain-laim)

Dua peran ini yang membuat khilafah kokoh berdiri tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga bisa fokus membuat kebijakan yang akan memberi kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Di sisi lain, baik pemimpin negara khilafah (khalifah) dan pejabat negara diperintahkan untuk tidak melakukan persekongkolan dengan para kapital (swasta) demi meraup keuntungan pribadi. Mereka juga tidak akan membiarkan sesuatu hal yang dapat membuat rakyat dalam kesetaraan, seperti yang dialami warga di sekitar pagar laut itu.

Perintah ini bersifat tegas, Bagaimana yang Rasulullah tugaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiallah Iya berkata "saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di rumah ini, ya Allah Siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia membebaninya, maka beranilah dirinya. Siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut maka bersikap lembutlah kepada dirinya." (HR. Muslim)

Kepemimpinan demikian mampu diwujudkan sebab Asy Syar'i pun mewajibkan sosok pemimpin menghiasi dirinya dengan sifat-sifat pemimpin, sebagaimana yang dijelaskan Syaikh Taqiyuddin an Nabhani, dalam kitab Syaikhshiyah al-islamiyah juz 2 halaman 158. Beliau menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kekuatan kepribadian Islam, ketakwaan, kelamahlembutan terhadap rakyat dan tidak menimbulkan antipati.

Seperti inilah profil kepemimpinan di dalam negara Khilafah, negara memiliki kedaulatan penuh sehingga mampu menjauhkan rakyatnya dari penderitaan dan kesengsaraan.

Wallahualam bissawab