Nasib Puluhan Peternak Susu Sapi di Indonesia

Oleh : Verry Verani

Puluhan peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam beberapa waktu terakhir ini terpaksa membuang susu hasil panen mereka. Apa yang menjadi penyebabnya ? Setelah di teliti ternyata,  pabrik  dan  industri pengolahan susu (IPS) membatasi kuota penerimaan pasokan susu dari para peternak dan pengepul susu lokal.
Akibatnya pada Jumat pagi, 8 November 2024, sekitar pukul 08.00 WIB,  sejumlah peternak dan pengepul susu,  membagi-bagikan susu secara gratis kepada warga di kawasan Simpang Lima Boyolali Kota. Hanya dalam waktu sekitar 15 menit, sebanyak 500 liter susu ludes diberikan kepada warga sekitar lokasi.  ( 8 nov 2024,  tempo.co )

Tidak dapat mengelak lagi, keterangan langsung dari Menteri Petanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mengklaim bahwa ada investor asing yang membidik proyek pemerintah dalam  program makan bergizi gratis. 
Amran menyebut  salahsatunya negara Vietnam yang akan diundang untuk menjadi investor dalam penyediaan susu gratis. Andi Amran menuturkan, bahwa negeri ini menjanjikan suplai sebanyak 1,8 juta ton susu. 
"Untuk sapi sapinya kita mengundang investor dari Vietnam, mereka berani poduksi susu 1,8 juta ton," urai Mentan dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (25/10). 

Peternak Susu Menghadapi Tantangan Serius 

Di tengah meningkatnya impor susu para peternak susu sapi di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kebijakan impor susu yang tidak berpihak pada usaha menengah kecil. Kebijakan ini disebut-sebut menjadi salah satu penyebab utama mengapa peternak kesulitan menyalurkan susu mereka ke industri pengolahan dalam negeri. Dalam kasus yang terjadi di Boyolali, misalnya, banyak peternak terpaksa membuang puluhan ribu liter susu mereka karena tidak ada pihak yang mau menampung hasil produksi tersebut. Kondisi ini jelas sangat merugikan para peternak yang telah mengandalkan sektor ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Analisis Persoalan yang muncul ditengah- tengah masyarakat 

Menghadapi persoalan ini  bukan hanya tentang persaingan diantara para pengusaha dalam negeri, melainkan  dengan industri susu dalam negeri yang didukung kebijakan ekonomi ekonomi dari mentri terkait.  
Seperti sebelumnya, tidak pernah  ada permasalahan dengan hasil produksi para peternak susu di daerah.  Kenapa setelah ada investor asing yang berminat dalam mendukung program 'makan bergizi gratis' lantas kebijakan Negara beralih kelain hati  ? 
 Kwmudian para pengusaha industri susu olahan berdalih dan memunculkan persoalan-persoalan baru, terkait  kuwalitas susu dan harga yang ditawarkan peternak lokal ?. 
Akhirnya banyak industri pengolahan susu lebih memilih susu impor yang dinilai lebih murah dan konsisten, sehingga susu lokal semakin terpinggirkan. Selain itu, penurunan penerimaan susu oleh industri pengolahan juga terjadi karena faktor standar mutu yang dipandang kurang memenuhi kebutuhan industri. 

Seharusnya, meski demikian, pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi nasib peternak melalui kebijakan yang berpihak kepada peternak dalam negeri.  Kebijakan ini bisa berupa standar mutu yang sesuai dengan kondisi lokal, serta komitmen untuk menampung hasil produksi susu peternak lokal secara berkelanjutan. Sebenarnya masih bisa diupayakan dengan cara membina dan membangun serta meningkatkan kuwalitas produksifitas susu yang lebih bagus. 

Ekonomi Kapitalisme Sebagai Akar Masalah

Namun, persoalan impor ini tak lepas dari dugaan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi, atau dikenal sebagai pemburu rente. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kebijakan impor sering kali berpihak pada kepentingan pengusaha besar yang mampu memperoleh keuntungan besar dari ketergantungan negara pada produk impor. Ironisnya, kebijakan ini justru menyulitkan peternak lokal yang seharusnya dilindungi negara. 
Situasi ini menunjukkan betapa rentannya ekonomi negara terhadap pengaruh pihak-pihak tertentu yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat.
 
Pengelolaan Ekonomi berbasis Syari'ah

D Berbeda dalam sistem ekonomi berbasis syariah, seperti yang diterapkan dalam negara khilafah.  Dalam negara ini, kebijakan negara akan sepenuhnya berfokus pada kemaslahatan umat. Negara tidak akan bergantung pada produk impor secara berlebihan, tetapi justru mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Dalam hal ini, peternak susu sapi akan didukung melalui kebijakan yang melindungi mereka dari persaingan tidak sehat dengan produk impor.

 Negara ini akan berdiri di tengah- tengah masyarakatnya, mengimplementasikan aturan syari'ah yang tidak memberi ruang bagi pemburu rente, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak merugikan masyarakat kecil. Dengan langkah-langkah seperti ini, kesejahteraan para peternak akan lebih terjamin dan ketahanan pangan secara menyeluruhpun dapat teratasi dengan baik.

Kesimpulan:

Kebijakan impor susu yang diterapkan pemerintah telah memberikan dampak serius bagi para peternak susu sapi lokal, yang kini kesulitan menyalurkan hasil produksi mereka. Di satu sisi, kebijakan ini diduga dimanfaatkan oleh para pemburu rente yang mencari keuntungan pribadi, sementara di sisi lain, peternak lokal semakin terbebani. Untuk melindungi peternak dan menjaga kesejahteraan rakyat, diperlukan kebijakan yang berpihak pada peternak lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Negara berbasis syariah, seperti negara khilafah, menawarkan solusi dengan mengoptimalkan potensi lokal dan menerapkan kebijakan yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat, menjauhkan keuntungan bagi pihak-pihak yang mencari kesempatan di tengah penderitaan rakyat.
Wallahu'alam.[]