Miris: “Generasi Didikan Ottoman” Justru Ikut Membentuk Negara-Negara Arab Pasca Sykes–Picot, Sebagian Berujung Membelot

CendekiaPos — Ada pertanyaan yang kerap muncul dalam debat sejarah: “Apa yang sebenarnya diberikan Khilafah Utsmaniyah kepada bangsa Arab?”
Narasi yang sering dipopulerkan kalangan sekuler–nasionalis Arab menyebut Utsmaniyah sebagai biang kebodohan dan keterbelakangan. Namun jika menengok jejak pendidikan dan karier para tokoh Arab awal abad ke-20, gambaran itu menjadi tidak sesederhana slogan.

Dalam sejumlah catatan sejarah, Khilafah Utsmaniyah justru melahirkan—khususnya bagi wilayah Arab—barisan pejabat dan elite baru: presiden, raja, menteri, perdana menteri, politisi, pemikir, hingga panglima. Mereka diberi akses pendidikan modern, dibekali kemampuan baca-tulis dan keilmuan, bahkan sebagian dikirim belajar ke Eropa atas biaya negara. Tetapi ironi terbesar muncul di ujung cerita: sebagian dari generasi terdidik itu justru berbalik arah—melawan Utsmaniyah, membelot, dan ikut membangun tatanan politik baru di bawah bayang-bayang kekuatan kolonial.

“Pemalsuan sejarah” dan satu ironi yang sulit dibantah

Di sinilah, menurut kritik terhadap narasi nasionalis-sekuler, terjadi apa yang disebut sebagai “pemalsuan sejarah”: Khilafah dituduh menyebarkan kebodohan di wilayah Arab, padahal banyak tokoh Arab yang kemudian diposisikan sebagai pahlawan nasional—yang memberontak terhadap Utsmaniyah dan menjadi wajah politik modern Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan wilayah lain—ternyata merupakan lulusan sekolah-sekolah elit Utsmaniyah di Istanbul.

Artinya, jika mereka disebut “produk kebangkitan nasional Arab”, maka kebangkitan itu lahir dari ruang kelas yang sama dengan Utsmaniyah—sebuah paradoks yang jarang disorot di buku pelajaran.

Era Tanzimat: lahirnya jalur pendidikan elite sipil dan militer

Setelah era Tanzimat (1839), sistem pendidikan Utsmaniyah dibagi menjadi jalur sipil dan militer. Dua institusi yang dianggap sebagai puncaknya adalah:

1. Erkân-ı Harbiye Mektebi (Sekolah Staf Perang) — puncak pendidikan militer. Hanya sekitar 10 persen lulusan terbaik dari Sekolah Ilmu Perang (Mekteb-i Ulûm-ı Harbiye) yang bisa masuk.

2. Mekteb-i Mülkiye-i Şahane (Sekolah Layanan Sipil) — puncak pendidikan sipil. Banyak lulusannya melanjutkan ke Mekteb-i Hukuk-ı Şahane (Sekolah Hukum).

Kedua lembaga ini dirancang untuk mencetak pejabat sipil dan militer tingkat tertinggi—dan dari sanalah muncul sejumlah nama Arab yang kemudian dikenal luas dalam sejarah modern Timur Tengah.

Tokoh-tokoh Arab lulusan sekolah Utsmaniyah yang kelak memegang peran besar

Lulusan Sekolah Staf (Erkân-ı Harbiye), Istanbul

• Yusuf al-Azma (1884–1920) — dikirim belajar ke Jerman; menjadi Menteri Perang Suriah pertama; memimpin Pertempuran Maysalun melawan Prancis.

• Sa’id al-Ash (1889–1936) — militer Suriah; disebut sebagai salah satu tokoh yang berpihak pada pembangkangan terhadap Utsmaniyah dalam “Revolusi Arab Besar”.

• Ja’far al-Askari (1885–1936) — dikirim ke Jerman; menjadi Perdana Menteri Irak dua kali dan pendiri tentara Irak pada masa pengaruh Inggris.

• Yasin al-Hashimi (1884–1937) — Perdana Menteri Irak dua kali, pernah menjadi menteri luar negeri dan anggota parlemen.

• Taha al-Hashimi (1888–1961) — Perdana Menteri Irak dan Menteri Perang.

• Aziz al-Masri (1880–1965) — dikirim ke Jerman; pendiri organisasi nasionalis rahasia; disebut sebagai sosok yang dipandang Gamal Abdel Nasser sebagai idola.

• Bakr Sidqi (1890–1937) — dikirim ke Inggris; memimpin kudeta militer pertama di dunia Arab (Irak).

Lulusan Sekolah Perang (Harbiye), Istanbul

• Ramadhan Shallash (1882–1961) — juga belajar di Sekolah Suku (Aşiret Mektebi); militer dan politisi Suriah.

• Fawzi al-Qawuqji (1890–1948) — dikirim ke Prancis; memimpin Tentara Pembebasan dalam Perang 1948; terkait pengawasan pembentukan tentara Arab Saudi modern.

• Nuri as-Said (1888–1958) — tokoh politik Irak; menjabat Perdana Menteri sebanyak 14 kali.

• Tahsin Qadri (1892–1986) — diplomat Irak; ajudan Raja Faisal I.

• Ali Rida al-Rikabi (1868–1942) — membentuk pemerintahan pertama di Suriah, lalu menjadi Perdana Menteri di Transyordania; disebut diangkat sebagai gubernur Damaskus atas peran “Lawrence of Arabia”.

• Haqqi al-Azm (1864–1955) — Perdana Menteri pertama era Republik Suriah.

Lulusan Sekolah Sipil (Mülkiye Şahane), Istanbul

• Muhammad Amin al-Husseini (1895–1974) — Mufti Besar Yerusalem; pemimpin gerakan nasional Palestina.

• Ibrahim Hananu (1869–1935) — pemimpin perlawanan Suriah terhadap Prancis.

• Musa Kazim al-Husseini (1853–1934) — Wali Kota Yerusalem; penentang kebijakan Inggris di Palestina.

• Ihsan al-Jabiri (1892–1948) — sekretaris Sultan Muhammad Rasyad dan Sultan Muhammad Wahiduddin.

• Rashid Ali al-Gaylani (1890–1943) — memimpin revolusi di Irak melawan pendudukan Inggris.

• Shukri al-Quwatli (1891–1967) — Presiden Suriah pascakemerdekaan.

• Hashim al-Atassi (1875–1960) — Presiden Suriah; pemimpin gerakan nasional menentang mandat Prancis.

• Muhammad Kurd Ali (1868–1953) — Menteri Pendidikan pertama Suriah; pendiri Akademi Bahasa Arab Damaskus.

“Keluarga Syarif Husain” dan sekolah elit Galatasaray

Narasi ini juga menyorot tokoh yang dianggap sebagai “pengkhianat besar” dalam Revolusi Arab Besar 1916, yakni Syarif Husain dan putra-putranya Ali, Abdullah, Faisal, dan Zaid. Mereka disebut bersekongkol demi kepentingan Inggris, sebelum kemudian menjadi raja-raja di Hijaz, Suriah, Irak, dan Yordania.

Mereka disebut tinggal di Istanbul selama 15 tahun dan mengecap pendidikan di sekolah elit Galatasaray (Mekteb-i Sultani) pada masa Sultan Abdul Hamid II.

Generasi Utsmani Terakhir

Kesimpulan dari rangkaian fakta ini tajam: para politisi dan militer Arab yang kemudian membentuk negara-negara Arab modern—yang dalam buku pelajaran sering diposisikan sebagai simbol nasionalisme di negara-negara bentukan Sykes–Picot—ternyata adalah Generasi Utsmani Terakhir, dibentuk oleh sistem pendidikan elite Utsmaniyah di era Sultan Abdul Hamid II.

Ironinya, banyak dari mereka justru:

• memberontak,

• terlibat dalam “Revolusi Arab Besar” 1916,

• atau bergabung dengan organisasi Persatuan dan Kemajuan (CUP) yang menggulingkan Sultan Abdul Hamid II.

Lalu, setelah semua itu, masih ada pihak yang menuding Khilafah Utsmaniyah sebagai penyebar kebodohan dan keterbelakangan di wilayah Arab?

Pertanyaan ini menjadi penutup yang memaksa pembaca menengok ulang narasi sejarah yang selama ini diterima begitu saja: apakah yang disebut “kemajuan” dan “kebangkitan nasional” benar-benar lahir murni dari dalam, atau justru muncul dari generasi didikan Utsmaniyah yang kemudian diarahkan untuk membongkar rumah yang membesarkannya?

Sumber:
Michael Provence, The Last Ottoman Generation and the Making of the Modern Middle East, hlm. 23–30.