MBG Kembali Memakan Korban: Bukti Rapuhnya Sistem Pengurusan Rakyat

(FOTO:Istimewa)

Oleh: Nurita Amalina W., S.Pd.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) awalnya digadang-gadang sebagai langkah untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, realitas di lapangan justru menimbulkan kekhawatiran besar. Kasus keracunan makanan dalam program ini semakin sering terdengar. Yang paling menyedihkan, belum lama ini muncul kabar seorang balita meninggal dunia setelah diduga mengalami keracunan makanan. Peristiwa tersebut mengguncang hati masyarakat, sekaligus memunculkan pertanyaan besar tentang kualitas pengawasan negara terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Makanan seharusnya menjadi sumber kesehatan dan kekuatan generasi. Akan tetapi, ketika makanan yang dibagikan justru menjadi penyebab sakit, bahkan hilangnya nyawa, berarti ada masalah serius yang tidak bisa dianggap sepele. Apalagi program seperti MBG melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar kepada kelompok yang rentan, seperti anak-anak dan balita. Sedikit saja kelalaian dalam pengolahan atau distribusi dapat berujung fatal.

Banyak pihak mencoba melihat persoalan ini hanya sebagai kesalahan teknis, seperti makanan basi, distribusi terlambat, penyimpanan yang buruk, atau kurang sterilnya proses produksi. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, akar persoalannya jauh lebih besar. Kasus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem dalam mengurus kebutuhan rakyat.

Hari ini, pelayanan publik berjalan dalam sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan dan efisiensi anggaran sebagai pertimbangan utama. Akibatnya, kualitas sering dikalahkan oleh target biaya murah. Pengadaan bahan makanan berpotensi memilih harga paling rendah tanpa memastikan mutu terbaik. Pengawasan pun kadang hanya formalitas administratif. Selama laporan terlihat baik di atas kertas, persoalan di lapangan sering luput dari perhatian.

Di sisi lain, budaya kerja dalam sistem sekuler membuat amanah tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT. Tugas negara akhirnya hanya dipahami sebatas pekerjaan birokrasi. Padahal, menyangkut makanan rakyat berarti menyangkut keselamatan manusia. Ketika rasa takut kepada Allah melemah, maka kelalaian lebih mudah terjadi. Tidak heran jika berbagai kasus pelayanan buruk terus berulang, meski evaluasi berkali-kali dilakukan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa problem sebenarnya bukan sekadar kesalahan individu, melainkan kerusakan paradigma dalam mengurus rakyat. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung dan penjamin kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pengelola proyek program. Jika orientasi pelayanan hanya mengejar pencitraan atau keberhasilan angka statistik, maka keselamatan rakyat mudah terabaikan.

Islam memiliki konsep yang sangat berbeda dalam memandang kepemimpinan dan pelayanan publik. Dalam Islam, penguasa adalah pengurus rakyat yang wajib memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan aman. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Seorang imam adalah pemelihara rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa jabatan bukan alat mencari keuntungan ataupun popularitas, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena itu, penguasa dalam sistem Islam tidak boleh bermain-main dengan urusan rakyat, termasuk urusan pangan.

Islam juga memiliki mekanisme pengawasan yang kuat melalui institusi hisbah. Lembaga ini bertugas mengawasi aktivitas pasar, kualitas produk, distribusi makanan, hingga mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Negara tidak akan membiarkan makanan berbahaya beredar bebas. Setiap proses diawasi secara serius demi menjaga keselamatan publik.

Selain pengawasan, Islam membangun sumber daya manusia yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang menjadi benteng utama agar pejabat, produsen, maupun pengelola layanan tidak berani lalai. Mereka sadar bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kesadaran seperti ini tidak dapat lahir dari sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan.

Islam pun menetapkan sanksi tegas bagi pihak yang membahayakan masyarakat. Kelalaian yang menyebabkan kerugian besar atau hilangnya nyawa tidak dianggap ringan. Penegakan hukum dilakukan secara adil sehingga mampu memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi peringatan penting bahwa persoalan rakyat tidak cukup diselesaikan dengan tambal sulam kebijakan. Selama sistem yang digunakan masih rusak, maka tragedi serupa akan terus muncul dalam bentuk berbeda. Umat membutuhkan sistem yang benar-benar menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar kepentingan proyek dan pencitraan.

Islam menawarkan solusi menyeluruh melalui kepemimpinan yang amanah, pengawasan ketat, sumber daya manusia bertakwa, serta aturan yang berasal dari Allah SWT. Dengan penerapan sistem Islam secara kafah, kebutuhan rakyat tidak hanya dipenuhi, tetapi juga dijaga kualitas dan keamanannya demi kemaslahatan seluruh masyarakat.