| 9 Views
Harga Plastik Naik Drastis, Rakyat Menjerit, di Mana Peran Negara?
Harga Plastik kemasan atau kresek di Banjarmasin mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. (Foto: RRI/Luqman)
Oleh: Cutiyanti
Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
Plastik yang menjadi bahan utama berbagai produk sedang mengalami kenaikan dari industri sampai UMKM hingga konsumen dalam beberapa waktu terakhir dan berdampak luas. Salah satu penyebab harga plastik naik berasal dari gejolak energi global yang mendorong kenaikan bahan baku petrokimia serta gangguan distribusi pasokan. Tentu saja hal ini menjadikan semakin membengkaknya biaya dalam rantai industri (lbs.id, 8/4/2026).
Jika dilihat, plastik sebenarnya berasal dari proses panjang industri petrokimia berbasis minyak bumi. Minyak mentah diolah menjadi nafta, lalu diproses menjadi senyawa seperti etilena dan propilena yang menjadi bahan dasar berbagai jenis plastik, seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), dan polystyrene (PS). Karena berasal dari turunan energi, harga plastik sangat dipengaruhi kenaikan harga minyak dan kondisi energi global. Saat harga minyak naik atau distribusi terganggu, biaya produksi plastik pun ikut melonjak (lbs.id, 8/4/2026).
Hal inilah yang menjadikan harga plastik di Indonesia naik drastis per April 2026, yaitu antara 40% hingga 100%. Kondisi ini membuat pedagang kecil dan pelaku UMKM mengeluh karena langsung menekan biaya operasional. Berikut beberapa rincian kenaikan harga di lapangan yang menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan. Harga plastik kresek dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per pak, plastik ukuran jumbo bahkan melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp50.000, sementara plastik anti panas mengalami lonjakan yang tak kalah tajam, dari Rp40.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Kenaikan ini memperkuat naiknya biaya, apalagi bagi usaha makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik (lbs.id, 8/4/2026).
Walaupun bahan plastik sangat bermanfaat bagi kelangsungan UMKM dan usaha kecil, plastik berbasis minyak bumi menunjukkan ketahanan yang ekstrem terhadap degradasi alami yang mengakibatkan menumpuknya limbah substansial. Inilah yang membuat kekhawatiran mengenai konsekuensi lingkungan dari polusi plastik. Maka, saat ini diupayakan adanya penelitian pada identifikasi material alternatif, seperti bioplastik yang lebih ramah lingkungan.
Salah satu alternatif pengganti plastik adalah bioplastik berbasis pati singkong yang melimpah di Indonesia dan lebih ramah lingkungan. Bioplastik dibuat dari bahan alami terbarukan seperti pati, selulosa, dan kitosan, serta dapat terurai di tanah hingga 60 hingga 90% dalam enam hari, berbeda dengan plastik berbahan nafta yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, bioplastik masih memiliki kelemahan, seperti ketahanan air dan stabilitas yang rendah. Selain itu, Indonesia belum swasembada singkong dan fasilitas produksi massalnya juga masih terbatas (BRIN, 26/2/2026).
Harga plastik yang membumbung tinggi membuat masyarakat menjerit karena secara otomatis meningkat juga harga jual bagi para konsumen. Bisa dibayangkan jika hal ini terjadi berkepanjangan, maka banyak UMKM dan para usaha kecil akan gulung tikar dan akan menambah pengangguran di negeri ini karena dari sektor UMKM sendiri banyak terserap tenaga kerja.
Alternatif yang digadang-gadang bisa mengatasi masalah plastik ini pun baru wacana, belum ada tindakan yang nyata dari pemerintah. Dalam kasus ini, seharusnya ada gerak cepat dari pemerintah agar dapat segera teratasi dalam waktu dekat. Dengan diwujudkannya swasembada singkong serta hilirisasi, bahan tersebut bisa berkembang menjadi bahan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Dengan melimpahnya bahan baku bioplastik dari pati singkong, seharusnya hal ini menjadi peluang bagi negara untuk mengurangi penggunaan plastik. Hal ini dapat dilakukan melalui swasembada singkong, penyediaan alat produksi, dan SDM yang memadai agar bioplastik mampu menggantikan plastik yang merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan.
Namun, dalam sistem kapitalis, keuntungan sering lebih diutamakan daripada kemaslahatan rakyat. Karena plastik telah menjadi ladang bisnis yang besar, para oligarki cenderung mempertahankan ketergantungan terhadap bahan baku plastik demi kepentingan ekonomi mereka. Oleh karena itu, di mana peran negara?
Berbeda dengan sistem Islam, pemimpin adalah junnah atau pelindung yang akan dengan tegas dan bijak mengambil keputusan hanya untuk memberi kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyatnya, bukan hanya sekadar mencari keuntungan. Pemimpin dalam Islam juga terikat dengan hukum syara sehingga memiliki syakhsiah Islam dan keimanan yang mumpuni dalam menjaga stabilitas pengambilan kebijakan, karena secara sadar setiap kebijakan yang diambil akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.