Saatnya Berhenti Percaya pada Ilusi Lapangan Kerja Kapitalistik

Oleh: Ros Silmi
Aktivis Muslimah

Ada satu ironi yang makin sulit disembunyikan: negara rajin membuat janji, tetapi rakyat makin sulit bertahan hidup.

Di tengah gemuruh pidato dan seremoni Hari Buruh, lapangan kerja layak makin langka sehingga dampaknya pekerja informal justru makin menjamur.

Menurut berbagai laporan, termasuk dari Antara News (4 Mei 2026), struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi sektor informal: pedagang kaki lima, pekerja lepas, buruh tani, ART, hingga pengemudi ojek online. Mereka ini bukan sekadar “alternatif pekerjaan”, tetapi bukti hidup bahwa negara tidak benar-benar hadir menyediakan pekerjaan yang layak.

Sementara itu, pemerintah tampak sibuk merespons dengan kebijakan yang terdengar manis. Dalam pemberitaan Antara News (1 Mei 2026), Prabowo Subianto mengumumkan berbagai kebijakan tenaga kerja terbaru, termasuk pembentukan satgas mitigasi PHK dan janji pembangunan satu juta rumah untuk buruh, sebagaimana diberitakan juga oleh Tribunnews. Bahkan, fasilitas daycare pun ikut dijanjikan. Lengkap sekali, seolah semua masalah selesai hanya dengan menambah fasilitas.

Namun, mari jujur: apakah akar masalahnya benar-benar tersentuh?

Pekerja Makin Banyak, Kerja Layak Makin Sedikit

Ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja nyata membuat posisi tawar buruh sangat rendah. Hal ini juga disoroti oleh kajian dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa buruh menghadapi ketidakpastian kerja dan lemahnya daya tawar.

Akibatnya, rakyat dipaksa menjadi “pengusaha kecil” lewat UMKM. Kedengarannya mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif. Namun, di balik jargon itu, ada fakta pahit: daya beli masyarakat rendah. Jadi, UMKM bukan solusi, tetapi sekadar pemindahan beban dari negara ke individu.

Belum lagi fenomena gig economy. Pemerintah bahkan mulai membahas RUU khusus untuk pekerja gig, seperti dilaporkan Antara News (1 Mei 2026). Namun, realitanya para pekerja ini tetap tanpa jaminan sosial, tanpa kejelasan hubungan kerja, dan tanpa perlindungan yang memadai.

Ironisnya, sistem ini justru dipuji sebagai “fleksibel” dan “modern”.

Fleksibel dan Modern untuk Siapa? Mari Kita Bercermin

Kita adalah negeri yang kaya, memiliki tambang emas yang cukup untuk membangun sebuah negara adidaya, panas bumi yang bisa menerangi satu benua, hutan yang merupakan paru-paru dunia, belum lagi nikel, batu bara, minyak, gas, tanah yang subur, laut yang kaya, ditambah lagi 280 juta SDM yang mayoritas usia produktif, juga demografi yang strategis.

Maka, jika masih ada warga yang miskin di negara selengkap ini, jelas ada pengaturan yang salah.

Sederhananya, Indonesia itu seperti suatu keluarga yang diberi warisan warung sembako yang stoknya melimpah dan berkesinambungan, hasil dari lahan sendiri. Lalu, ditambah modal emas yang juga melimpah ruah. Namun, kepala rumah tangga selalu berkata kita rugi dan selalu harus menambah utang, hingga anak-anak negeri ini harus selalu menjadi budak para korporat.

Padahal, kita bisa mencetak SDM yang berkualitas, membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh warganya, terutama mewujudkan penghasilan bagi setiap warga jauh di atas penghasilan warga negara lain.

Kita ini adalah negara yang jika diatur dengan benar, maka kata “miskin” seharusnya hanya tinggal sejarah masa lalu.

Namun, nyatanya kita sering kali memperumit masalah. Kebocoran anggaran di mana-mana, anggaran yang salah sasaran, impor beras ketika petani panen, izin usaha yang dipingpong belasan meja, ditambah lagi korupsi yang berjamaah, kebijakan yang reaktif bukan proaktif, lebih sibuk melakukan pencitraan daripada menyelesaikan masalah, dan hukum yang tumpul ke atas, tetapi runcing ke bawah.

Kapitalisme: Mesin Produksi Ketimpangan dan Korupsi

Masalah ini bukan kebetulan. Ini konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalis yang dianut saat ini. Dalam sistem ini, negara lebih sering bertindak sebagai fasilitator bagi pemilik modal, bukan pelindung rakyat.

Ketika investasi dianggap sebagai dewa penyelamat, maka kebijakan akan selalu condong ke arah pemodal. Upah ditekan, regulasi dilonggarkan, dan buruh diminta “memahami kondisi ekonomi”.

Mirisnya, ketika perusahaan untung besar, buruh tidak ikut menikmati. Namun, saat perusahaan rugi, buruh diminta berkorban.

Inilah wajah asli kapitalisme: keuntungan diprivatisasi, kerugian disosialisasikan.

Lalu negara? Lebih sibuk membuat satgas daripada menciptakan sistem yang benar-benar menjamin kesejahteraan.

Negara Gagal atau Sistem yang Salah?

Kondisi ini menunjukkan satu hal, negara gagal menciptakan lapangan kerja yang layak bagi rakyatnya. Namun, mungkin pertanyaannya perlu diperbaiki, yaitu apakah ini sekadar kegagalan negara, atau memang kegagalan sistem yang digunakan?

Dalam sistem demokrasi, tidak ada kewajiban mutlak bagi negara untuk memastikan setiap warga mendapatkan pekerjaan. Negara hanya “mendorong”, “memfasilitasi”, atau “mengimbau”. Hasilnya, rakyat dibiarkan berjuang sendiri.

Islam Bukan Sekadar Alternatif, tetapi Solusi Sistemik

Berbeda dengan kapitalisme, Islam menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung dalam menyediakan lapangan kerja, khususnya bagi laki-laki dewasa yang wajib menafkahi keluarganya.

Ini bukan sekadar teori. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara akan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Sistem pendidikan dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, bukan sekadar pencari kerja. Sistem ekonomi mengatur distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang. Sistem politik memastikan kebijakan berpihak pada rakyat, bukan pemodal.

Lebih dari itu, Islam juga mengatur hubungan kerja secara rinci. Hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja diatur dalam akad yang jelas dan berbasis keridaan kedua belah pihak. Bukan keleluasaan bagi pemodal dan ketidakberdayaan bagi pekerja.

Tidak ada eksploitasi terselubung, tidak ada upah yang ditahan, dan tidak ada jam kerja yang sewenang-wenang.

Semua diatur dalam syariat Islam.

Berhenti Mengobati Gejala, Saatnya Ganti Sistem

Masalah ketenagakerjaan hari ini tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam kebijakan. Daycare, rumah buruh, atau satgas PHK mungkin membantu, tetapi tidak menyentuh akar masalah sama sekali.

Selama sistem kapitalisme tetap menjadi fondasi, maka ketimpangan akan terus ada. Selama negara lebih berpihak pada pemodal, maka rakyat akan terus menjadi korban.

Maka, mungkin sudah saatnya kita berhenti terpesona dengan janji-janji manis yang berulang setiap tahun dan setiap ganti rezim.

Sudah saatnya kita mempertanyakan: apakah sistem yang kita gunakan hari ini benar-benar mampu menyejahterakan rakyat?

Atau justru sebaliknya, menjadi penyebab utama penderitaan itu sendiri?

Jika jawabannya yang kedua, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan perubahan mendasar. Bukan sekadar mengganti kebijakan atau mengganti presiden, tetapi mengganti sistem.

Sistem Islam adalah Solusi

Di titik inilah, Islam bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan. Sebuah sistem yang tidak hanya menjanjikan, tetapi memiliki “mekanisme nyata” untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi “apakah mungkin?”, tetapi “apakah kita ingin?”

Wallahu a’lam.