Majelis Umat Solusi Terbaik Memperjuangkan Aspirasi Rakyat

Oleh : Rosmi
Aktivis Muslimah

Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengkritikkeras kebijakan pemerintah Bogor yang dinilai memanjakanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenBogor dengan memberikan tunjangan hampir mencapai 100 jutapebulan. Azet Basuni selaku Sekjen AMBS menegaskanpemerintah untuk mengevaluasi kenaikan anggaran tunjanganDPRD , karena dinilai kinerja wakil rakyat tidak sebandingdengan besarnya kenaikan anggaran yang akan diterima.(pakuanraya.com. 14 September 2025)

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pada Maret 2025, sebanyak 446,79 ribu penduduk Kabupaten Bogor masihtergolong hidup miskin. Data ini menunjukan dari total penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 7,05% jiwa masih hidupdalam kemiskinan. Sementara itu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) melaporkan jumlah angka stunting di Kabupaten Bogor mencapai 7,59 persen dari total jumlah penduduk.

Rencana kenaikan anggaran tunjangan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai dengan amanatpemerintah pusat yaitu efesiensi anggaran yang beberapa waktudikemukankan oleh Presiden Prabowo. Kebijakan pemerintahdengan rencana kenaikan anggaran tunjangan wakil rakyatdengan nilai yang sangat fantastic ini sangat melukai hati wargasaat kondisi ekonomi warga makin terpuruk saat ini.

Tunjangan Fantastik Kinerja Merosot

Wakil rakyat seharusnya mereka adalah orang-orang yang mewakili rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat sertamemperjuangkan hak rakyat, karena mereka hidupberdampingan dengan rakyat sehingga mereka merasakanpenderitaan rakyat. Wakil rakyat harusnya bukan berasal darikalangan selebriti, pengusaha. atau mantan pejabat yang tidakpernah merasakan kesulitan hidup, karena jika berasal darikalangan atas bagaimana mungkin mereka dapat merasakanpenderitaan rakyat dan berjuang untuk rakyat.

Kenaikan tunjangan wakil rakyat dengan nilai yang fantastis di tengah kehimpitan ekonomi rakyat saat ini, di manaPHK terjadi di mana-mana, kenaikan harga kebutuhan pokokyang terus melonjak, kesehatan dan biaya pendidikan yang terusnaik serta pajak yang membebani rakyat adalah sebuah bentukpenghianatan terhadap amanat rakyat.

Dari pada menaikan anggaran tunjangan wakil rakyat daerah, akan lebih bermanfaat jikaPemerintah Kabupaten Bogor membuka lapangan kerja untuk memfasilitasi warga yang nganggur akibat PHK. Menciptakan lapangan kerja yang dapatmenyerap tenaga kerja terutama dari kalangan masyarakatmenengah kebawah hingga dapat meningkatkan taraf hidup sertamemperbaiki perekonomian kelurga. Jauh lebih berfaedah daripada menaikan tunjangan wakil rakyat yang kinerjanya tidakterlihat untuk kemaslahaatan rakyat.

Apa urgensi kenaikan tunjangan wakil rakyat, sementarakinerja mereka yang katanya wakil rakyat saja tidak pernahdirasakan atau dinikmati oleh masyarakat. yang ada kinerjamereka hanyalah mengahbiskan anggaran dan menambahkesengsaraan masyarakat dengan tidak dapat menolak kenaikanpajak.

Masih banyak masalah warga yang harusnya diprioritaskanoleh pemerintah dan diperjuangkan oleh mereka yang katanyawakil rakyat salah satunya, membuat atau memperbaiki aksesjalan yang layak untuk desa-desa terpencil, sehinggamemudahkan warga dalam urusan mobilitas, menyediakanfasilitas-fasilitas kesehatan gratis sehingga memudahkan wargaterutama warga yang menepati daerah pelosok mendapatkanlayanan kesehatan yang lebih baik. Biaya pendidikan yang dapatdijangkau, atau membebankan biaya pendidikan kepadapemerintah sehingga amanat UUD 1945 “Mencerdaskankehidupan bangsa” dapat terwujud.

Tapi semua itu hanyalah angan-angan belaka jika kitaberharap pada sistem yang rusak dan merusak ini. Bagaimanamungkin wakil rakyat mau memperjuangkan aspirasi rakyat, jikamenduduki jabatan wakil rakyat mereka dapatkan denganmenggelontorkan dana yang tidak sedikit. jadi wajar setelahmereka menduduki jabatan, yang pertama kali mereka lakukanadalah mengembalikan modal terlebih dahulu setelah itumencari keuntungan. sementara rakyat dibiarkan kesusahanselamanya.

Perwakilan Rakyat Dalam Pandangan Islam

Majelis umat dalam sistem pemerintahan Islam, adalahlembaga yang beranggotakan orang-orang yang menyuarakanaspirasi umat Islam agar menjadi pertimbangan Khalifah, sertatempat sang pemimpin meminta masukan dalam urusan-urusankaum Muslim. Mereka mewakili umat dalam melakukanmuhasabah terhadap para pejabat.

Seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah pada saatRasulullah memimpin kaum Muslim di Madinah. 14 orang pemimpin yang berasal dari kaum Muhajirin dan Ansor yang dijadikan tempat rujukan dan meminta pendapat/masukanRasulullah Saw. dalam persoalan yang terjadi di tengahkehidupan kaum Muslim saat itu. Majelis ini dikenal dengansebutan majelis umat, karena merupakan perwakilan umat dalammelakukan muhasabah dan syura. Majelis ini betugas untukmengontrol dan mengoreksi para pejabat dalam mengambil danmetetapkan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalamAl-quran dan Sunnah.

Selain umat Islam, orang kafir yang menjadi warga negaraKhilafah juga boleh menjadi anggota majelis umat, karenamereka akan mewakili kaum/umatnya dalam menyampaikanpengaduan kepada penguasa, baik yang terkait kezaliman, ketidakadilan penerapan aturan Islam terhadap mereka dalammasalah peribadatan mereka atau kurang tersediannya pelayananyang terkait dengan kepercayaan umat lain.

Orang kafir boleh menjadi anggota majelis umat, tetapimereka tidak diberi hak untuk menyampaikan pendapat terkaitdalam masalah aturan atau perundang-undangan yang diterapkandi tengah-tengan kehidupan bernegara. Karean aturan bernegarahanya menerapkan syariat Islam, dimana sumber hukumnyahanya berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah dan digali dengandalil-dalil yang shohi. Jadi kaum Kafir tidak dapat melakukanitu karena mereka memiliki keyakinan berbeda dengan Islam.

Majelis umat dalam sistem pemerintahan Islam berbedadengan perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi sekuler.Dalam sistem Islam majelis umat hanya mengoreksi kebijakanpenguasa bukan mebuat aturan dan menetapkannya. Pemimpindalam Islam hanya mengadopsi aturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, tidak dari yang lainnya. Sementara dalamsistem demokrasi, wakil rakyat yang merancang danmengesahkan UU. Akhirnya UU yang disahkan semuanya hanyamenguntungkan mereka saja, rakyat biasa selalu dikorbankan.

Jasa yang diberikan kepada anggota majelis umat berupagaji dan tunjangan atau fasilitas lainnya, tidak dikenal dalamIslam. Anggota majelis umat akan diberi santunan sesuai dengankebutuhan hidup keluarga, tidak bermewah-mewah atauberfoya-foya dalam memanfaatkan harta umat dan negara.Karena para anggota majelis umat memahami setiap jabatan danharta akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

Banyak teladan yang bisa dijadikan contoh para pemimpindalam sistem pemerintahan Islam dalam menjalani kehidupan.Amirul Mukminin Umar bin Khatab bersumpah tidak memakansami (minyak samin) atau daging selama rakyatnya hidup dalamkesulitan, karena ingin merasakan penderitaan rakyatnya. Ada juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tidak menggunakanuang negara sekedar untuk membeli makanan untuk dirinya.

Syariat Islam mewajibkan negara bertanggungjawabmemenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan. Setiap pemimpin dalam Islam harusmemastikan setiap warganya dapat makan dan menempatitempat tinggal yang layak sesuai standar kehidupan, bukansebaliknya memanjakan pejabat negara.