Magang Nasional, BLT, Stimulus Ekonomi, Hanya Pereda Nyeri, Bukan Solusi Hakiki

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga dari kiri) (Dok Kemenko Perekonomian)

Oleh : Yeni Ummu Alvin 
Aktivis Muslimah

Pemerintah menggulirkan program pemagangan nasional untuk 100 ribu lulusan baru (fresh graduate) di bulan Oktober dan November 2025. Program yang diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto menyasar lulusan diploma (D1- D4) dan sarjana (S1 ) yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir. Program magang dibuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja.

Peserta yang lolos program magang nasional akan memperoleh fasilitas berupa uang saku (setara upah minimum) serta memperoleh fasilitas jaminan sosial yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JM) yang dibayar oleh pemerintah. Ratusan perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program pemagangan nasional dan tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemanggangan untuk 1300 posisi yang diajukan dan 6000-an calon pemagang.

Menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto juga telah mengumumkan paket stimulus tambahan penerima BLT dan program magang, stimulus ekonomi tersebut merinci presiden Prabowo menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT sebanyak 2 kali lipat menjadi 35 046 783 keluarga penerima manfaat KPM pada bulan Oktober, November dan Desember 2025. Program ini dilakukan pemerintah demi mengurangi angka kemiskinan.Stimulus ekonomi berupa BLT dan magang nasional merupakan bagian dari program percepatan (quick win) yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto dengan anggaran melebihi Rp100 triliun, dan program ini juga telah disetujui oleh DPR melalui Undang-undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Seperti biasa kebijakan dalam sistem kapitalis tidak pernah menyentuh akar masalah yang sesungguhnya, semua diambil hanya berasaskan manfaat belaka, Problem mendasar yang dihadapi umat yakni kemiskinan dan pengangguran jelas tidak akan selesai hanya dengan penambahan BLT atau pun program magang nasional saja.Penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yang memberikan kebebasan bagi individu untuk menguasai hajat publik, menjadikan kemiskinan yang terstruktur, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin parah, yang kaya makin kaya sementara yang miskin semakin melarat. 

Negara berlepas tangan dari tanggung jawab dalam mengurusi rakyat, bantuan yang diberikan hanyalah solusi sementara.Kemiskinan dan ketimpangan akan terus ada selagi sistem yang diterapkan masih sistem buatan manusia, begitu pula dengan masalah pengangguran akan tetap ada, jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem, minimnya lapangan pekerjaan, sistem yang diterapkan saat ini menjadikan dunia industri lebih mengutamakan pemanfaatan teknologi dibandingkan pekerjaan manual yang dilakukan oleh manusia, ditambah lagi dengan berbagai kebijakan yang diterapkan yang menjadikan pekerja asing lebih menguasai dunia kerja negeri ini,rakyat terpaksa mandiri, berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. 

Hanya Islam solusi hakiki untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran tentunya dengan menerapkan paradigma politik dan ekonomi yang berasal syariat Islam, Negara Islam memiliki tanggung jawab untuk mengurusi kepentingan umat, dalam Islam kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala.

Islam memiliki sejumlah mekanisme untuk mengentaskan kemiskinan, diantaranya pertama,dengan pengaturan kepemilikan yang adil, Hal ini dilakukan untuk mencegah kekayaan beredar pada segelintir orang, karena itu dalam sistem Islam sumber daya alam seperti minyak gas tambang dan mineral adalah milik umum yang wajib dikelola hanya oleh negara untuk rakyat, tidak boleh dikuasai oleh individu ataupun korporasi. Kedua, dalam Islam ada mekanisme seperti zakat infaq dan sedekah yang gunanya untuk memastikan redistribusi dan pemerataan kekayaan di tengah-tengah masyarakat, ketiga, setiap laki-laki dewasa terutama yang punya tanggung jawab keluarga wajib mencari nafkah. 

Selanjutnya agar setiap orang yang wajib bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang layak maka negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, untuk itu negara Islam akan membuat kebijakan ekonomi berorientasi sektor riil seperti perdagangan, pertanian dan industri yang dikelola oleh negara. Pembangunan industri dalam Islam dibangun berdasarkan kemaslahatan umat, dengan banyaknya industri yang dikelola oleh negara maka akan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Semua mekanisme ini hanya mungkin dilakukan jika negara menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya Islam yang mampu memberikan solusi yang hakiki bukan hanya sekedar pereda nyeri seperti solusi dalam sistem saat ini. 

Wallahu a'lam bishowab.