Lebaran di Tengah Banyaknya Keluarga yang Terlilit Utang, Sistem Islam Solusinya

Oleh: Yeni Ummu Alvin
Aktivis Muslimah

Rakyat Indonesia kerap mengalami tekanan ekonomi tiap menjelang Lebaran, bak sebuah “ritual”. Setiap menjelang Lebaran, harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan. Meskipun pemerintah berulang kali menerapkan program diskon, bansos, dan pasar murah, tetap saja kesulitan tidak terelakkan.

“Fenomena tahunan ini menunjukkan rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia saat bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran,” ungkap Ekonom UPN Veteran (ANH), Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu (Inilah.com, 14/3/2026).

Lebaran, kata dia, seharusnya menjadi musim pulang kampung, musim berbagi, dan musim pemulihan batin. Namun, pada 2026, banyak keluarga justru merasa seperti memasuki lorong sempit yang gelap. Inflasi tahunan pada Februari 2026 saja tercatat 4,76 persen. Akibatnya, terjadi penumpukan tekanan yang datang bersamaan dan menyebabkan rakyat kelas menengah semakin bergantung pada utang jangka pendek. (Inilah.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pinjol, multifinance, dan gadai naik selama Ramadan dan Idulfitri. Momen Ramadan dan Lebaran telah melahirkan tekanan sosial dan beban ekonomi bagi keluarga serta menjadikan utang sebagai alternatif solusi. Ditambah lagi era digitalisasi yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman secara online, perputaran ekonomi rakyat justru difasilitasi utang di tengah menurunnya upah. Kondisi ini semakin menjadikan keluarga bergantung pada utang ribawi dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya.

Beginilah hidup dalam sistem yang mengagungkan materi. Perayaan Lebaran bukan lagi dianggap sebagai momen spiritual, tetapi sebagai ajang wajib memakai baju baru, kue raya, dan juga sajian istimewa untuk keluarga. Sukacita Lebaran berubah menjadi beban utang karena ekspektasi melampaui daya beli. Sistem kapitalisme telah menciptakan manusia-manusia yang bergaya hidup materialistis, hedonis, dan individualistis.

Untuk keluar dari tekanan ekonomi dan himpitan utang ribawi, masyarakat saat ini membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan, bukan sekadar narasi ekonomi inklusif. Masyarakat juga membutuhkan sistem ekonomi yang stabil, baik dari nilai mata uang maupun harga barang, begitu pula dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, bukan memfasilitasi utang.

Maka, itu semua hanya akan didapatkan dari penerapan sistem ekonomi Islam, yang harus berjalan seiring dengan sistem politik Islam. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, sumber daya alam milik umum akan dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan bagi rakyat. Negara juga akan menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga rakyat tidak perlu berutang untuk sekadar bertahan hidup, apalagi untuk merayakan Lebaran.

Negara Islam juga tidak akan melegalkan riba yang nyata-nyata dilarang oleh Allah subhanahu wa ta’ala, sebagaimana yang dilakukan oleh negara dalam sistem kapitalis saat ini yang melegalkan riba dengan dalih literasi keuangan dan inklusi finansial. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk merasa cukup (qanaah) dan untuk mendahulukan kebutuhan pokok daripada keinginan. Jadi, fenomena lilitan utang setelah Lebaran bukanlah hanya sekadar gaya hidup, melainkan akibat dari kegagalan sistem dalam pendistribusian kekayaan. Untuk masalah ini, tidak bisa hanya dengan imbauan untuk hidup hemat, tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan sistem yang mampu menyejahterakan secara nyata.

Perubahan itu hanya dapat terwujud dengan mengembalikan fungsi negara sebagaimana dalam Islam, yakni sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan bagi rakyatnya.

Jadi, solusi hakiki untuk semua problematika ini adalah sistem Islam yang mengelola sendiri sumber daya alam sesuai kepemilikan, memiliki mata uang yang stabil yaitu dinar dan dirham yang tidak tergerus inflasi, serta memiliki kedaulatan politik yang menempatkan pemimpin sebagai pengurus rakyat (ra’in). Tentunya, semua ini hanya akan mungkin terwujud dengan penerapan Islam secara kafah di bawah naungan daulah khilafah.

Wallahu a‘lam bishawab.