Keracunan MBG Mengancam Keselamatan Pelajar

Foto: ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Oleh: Ummu Pani

Pemerintah mempunyai program yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat terutama pelajar.Program pemerintah ini sudah lama diusulkan dalam kampanye pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 lalu, salah satu pasangan nomor urut 02 memilih program untuk mengatasi masalah stunting pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).Telah dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap diberbagai daerah di seluruh Indonesia.

Ratusan anak sekolah di kabupaten Bandung Barat tumbang setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Hingga kini, total 1.333 siswa menjadi korban keracunan di tiga klaster berbeda awalnya, 411 murid SPPG di Cijambu jatuh sakit pada Senin (22/09).Dua hari berselang, kasus serupa kembali muncul di SPPG  Neglasari dengan 730 korban. Belum reda, SPPG Mekarsari di Kecamatan Cihampelas menyusul dengan 192 siswa keracunan.

Selain itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa yang menjadi korban akan diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Mereka akan bekerja sama dengan Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) menanggung seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN (tempo.com).

Terlihat bahwa negara dalam sistem kapitalisme mengalihkan tanggung jawab pengurusan rakyat kepada pihak ketiga. Tentu saja hal ini akan menguntungkan perusahaan asuransi.Ini adalah bentuk komersialisasi risiko.Sementara yang dibutuhkan adalah solusi untuk mencegah keracunan kembali berulang.

Seandainya ada korban keracunan massal, pihak asuransi yang menanggung risiko keracunan tersebut, bukan negara.Padahal sudah seharusnya negaralah yang hadir untuk menyelamatkan rakyatnya. Bukan diserahkan kepada pihak   swasta.

Setelah diluncurkan program ini, polemik ini banyak terjadi. Mulai dari distribusi yang tidak     merata,  dapur masak MBG tidak higienis, hingga kualitas makanan yang tidak layak dimakan. Ada alasan lain MBG ini berakhir ditempat pembuangan sampah, misalnya proses memasak yang asal -asalan membuat kwalitas menurun, hasil memasak hewani yang masih keras jadi susah untuk dimakan atau sayuran terlalu lama dimasak, sudah pasti nutrisinya menurun drastis.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bakal meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengiriman MBG ke sekolah guna mengantisipasi kasus keracunan.

Program MBG ini sejak awal diluncurkan sudah sarat dengan kepentingan politik, alih-alih dirancang sebagai bentuk ri'ayah atau pengurusan-urusan rakyat secara tulus oleh negara MBG lebih menonjol sebagai program populis berparadigma "proyek dan janji politik". Persoalan MBG yang kompleks ini tidak bisa dilepaskan dari adanya konflik kepentingan, Program dengan anggaran jumbo membuka peluang bagi segelintir pemodal untuk ikut menguasai rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan pangan, logistik hingga wadah makan impor. Dengan pola ini MBG bukan lagi soal pemenuhan hak dasar rakyat melainkan ladang bisnis menguntungkan yang rawan praktik korupsi. Rakyat akhirnya hanya menjadi objek percobaan kebijakan sementara keuntungan mengalir ke kantong kapitalis, semua ini merupakan konsekuensi logis dari sistem kepemimpinan sekuler demokrasi yang memandang urusan rakyat sebatas alat meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan pun kosong dari paradigma ruhiyyah tanpa landasan iman dan akidah. kebijakan publik mudah terseret oleh logika keuntungan jangka pendek, membuka celah kerusakan dan memberi ruang luas bagi para kapitalis untuk menyetir kekuatan politik demi kepentingan mereka. Akhirnya rakyat lah yang dikorbankan bahkan sampai nyawa melayang akibat keracunan massal, karena itu masalah MBG bukan sekedar soal teknis pelaksanaan melainkan soal paradigma dasar yang melandasinya, satu-satunya jalan keluar adalah mengembalikan kepemimpinan yang berparadigma ri'ayah syari'iyyah yaitu kepemimpinan islam yang jadikan amanah mengurus rakyat sebagai kewajiban bukan sekedar alat politik atau ladang bisnis.

Islam Sebagai Solusi Sistemik

Masalah keracunan MBG bukanlah masalah tunggal yang berdiri sendiri. Ini adalah masalah sistemik yang hadir karena negara menerapkan sistem aturan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Berbeda dengan solusi yang hadir dari negara yang menerapkan aturan Islam secara kafah (Khilafah Islamiyah). Khilafah hadir sebagai solusi sistemik dan mengatur kehidupan rakyat berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, termasuk
jaminan pangan untuk warganya.

Kunci dari keberhasilan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi adalah sterilnya sistem pangan dan gizi dari industrialisasi. Dan Khilafah menjamin hal itu. Sistem Khilafah didasarkan pada sejumlah paradigma yang sahih tentang pangan. Dari sinilah akan melahirkan kebijakan yang menyejahterakan di antaranya :

Pertama, Khilafah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pangan untuk warganya, sekaligus menjamin atas keamanan pangan dan gizi masyarakat. Semuanya dilakukan langsung oleh negara, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi.

Alasannya karena jaminan pangan bergizi merupakan kewajiban negara yang harus ditunaikan kepada rakyatnya. Ini merupakan salah satu kebutuhan pokok.

Kedua, Khilafah menjamin terbukanya lapangan kerja yang luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif. Dengan hadirnya lapangan kerja yang banyak, kesejahteraan ekonomi pun terjamin. Dengan demikian rakyat tidak akan kesulitan membeli pangan yang bergizi.

Ketiga, menerapkan sistem ekonomi Islam. Khilafah mengelola pos-pos anggaran pemasukan dan belanja negara sesuai ketetapan syariat. Semuanya berasal dari berbagai sumber yang masing-masing berpotensi memiliki jumlah besar dan peruntukannya harus sesuai syariat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Khilafah juga memastikan meratanya distribusi harta kekayaan dan tepat sasaran berdasarkan data yang valid. Khilafah meminimalkan bahkan berupaya agar tidak terjadi inflasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat tidak perlu membayar dengan harga tinggi untuk bisa mendapatkan makanan bergizi dan berkualitas terbaik.

Inilah sesungguhnya solusi mendasar yang dibutuhkan. Bahkan dengan hadirnya Islam dalam aturan negara, bukan hanya kebutuhan pangan bergizi saja yang terpenuhi. Tetapi juga kebutuhan pokok lainnya seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, keadilan hukum dan sebagainya.

Maka, tak ada lagi alasan berharap pada sistem kapitalisme. Segeralah bergerak dan berjuang dalam barisan kelompok dakwah ideologis untuk menghadirkan institusi yang menerapkan Islam secara kafah yang dipimpin oleh Khalifah. Institusi ini adalah Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu'alam bishshowwab.