Indonesia Krisis Tenaga Guru, Bukti Pendidikan Bukan Prioritas Negara

Oleh : Taruka Sarah

Ketidakseimbangan antara jumlah guru pensiun dan jumlah guru baru menyebabkan terjadinya krisis tenaga guru, khususnya di kota Tasikmalaya. Permasalahan ini belum bisa dipecahkan oleh Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya. Bahkan disebutkan juga, karena jumlah guru pensiun yang setiap bulannya bertambah tidak sebanding dengan pengangkatan tenaga guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kerja pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi penyebab Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya kekurangan kurang lebih 200 tenaga kerja guru yang dipastikan akan bertambah sejalan dengan adanya guru uang pensiun ditiap bulannya. Kekurangan kepala sekolah untuk sejumlah sekolah dasar yang ada di kota Tasikmalaya juga makin memperburuk situasi. Dilaporkan kekurangan kepala sekolah ini mencapai 35 orang.

Menurut PLT kepala dinas pendidikan kota Tasikmalaya Nanang Suhara, jumlah tenaga pengajar khususnya untuk jenjang sekolah dasar di kota Tasikmalaya sangat kurang. Karena banyak guru yang pensiun setiap tahunnya. "Sementara untuk mengisi kekosongan guru baik dari dari ASN maupun P3K memerlukan prosedur," katanya. Nanang mengatakan bahwa untuk memenuhi kekurangan guru upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan kepada pemerintah daerah agar pengangkatan tenaga guru baik dari PNS maupun P3K bisa diperbanyak. "Apalagi sekarang, kan di Pemkot Tasikmalaya ini sudah tidak ada lagi guru honorer," tambah Nanang. Pihaknya terus mengupayakan agar hal tersebut tidak berdampak terhadap proses belajar mengajar agar anak-anak bisa belajar dengan baik.

Jika kita perhatikan baik-baik, kira-kira apakah faktor yang menjadi hal tersebut terjadi? Apakah mungkin Indonesia yang masuk ke ranking 5 besar negara terpadat kekurangan SDM? Ataukah negara dengan segudang kasus korupsi ini kekurangan dana untuk sekedar menggaji guru? Ataukah pemerintah memang tidak menganggap penting persoalan ini?

Ini adalah salah satu gambaran abainya sistem kapitalisme yang diterapkan negara kita terhadap nasib generasi. Pendidikan tidak dijadikan prioritas, tidak dianggap sebagai hal yang penting dan krusial. Jika memang pendidikan di negara ini dianggap penting, mengapa ketersediaan guru tidak menjadi perhatian utama lagi penguasa?

Bisa jadi krisis tenaga guru bukanlah karena tidak adanya SDM yang siap menjadi guru, tetapi mekanisme pengangkatan atau rekrutmen guru yang bermasalah menjadi penyebabnya. Kurang maksimalnya pemerintah daerah mengajukan formasi guru ke pusat kemungkinan karena faktor anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang menjadikan pemerintah daerah takut APBD-nya akan terbebani.

Padahal seharusnya negara bisa memberikan jaminan bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara. Jaminan tersebut haruslah diwujudkan dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Mari kita berkaca dari peradaban beberapa abad silam, jauh sebelum sekolah-sekolah bersebaran, jauh sebelum barat berada di garda terdepan dengan kemajuan ilmu dan teknologinya. Ada sebuah peradaban mulia, sebuah negara yang menjunjung tinggi pendidikan, yang mengajarkan baat tentang angka dan teknologi dasar yang kemudian mereka kembangkan dan Klaim hak ciptanya. Inilah negara mulia, daulah Islamiyah.

Negara Islam menjamin hak pendidikan untuk seluruh rakyatnya. Bahkan pendidikan menjadi prioritas negara yang mana mewajibkan pemimpin negara menyediakan tenaga pengajar yang ahli dibidangnya diseluruh penjuru negeri. Negara tak akan membiarkan terjadinya krisis pendidikan seperti kurangnya tenaga kerja guru, sebab hal ini menunjukan adanya pelalaian terhadap hak warga negaranya dan taku akan adanya penghisaban di Yaumil akhir kelak.

WalLahu a'lam bi ash-showwab.