Ibu dan Bayi Meninggal Akibat Bobroknya Pelayanan Kesehatan

Ilustrasi ibu dan anak. (Foto: Net)

Oleh: Ummu Amira

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita duka yang dialami oleh seorang ibu hamil di Jayapura bernama Irene Sokoy. Dikutip dari News.detik.com, Jayapura — Wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, meminta maaf dan menyebut hal itu terjadi karena kesalahan jajaran pemerintah di Papua. Dilansir detikSulsel, Minggu (23/11/2025), Irene merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura setelah ditolak beberapa rumah sakit pada Senin (17/11), sekitar pukul 05.00 WIT.

Berita ini banyak diperbincangkan di media sosial. Banyak orang prihatin atas kejadian miris yang menimpa Ibu Irene Sokoy setelah ia ditolak dari empat rumah sakit ketika ingin melahirkan, hingga akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit selanjutnya. Beberapa alasan penolakan yang dialami Ibu Irene Sokoy mulai dari dokter yang tidak ada hingga habisnya ruangan untuk kalangan BPJS. Yang tersisa hanya ruang VIP, dan pihak keluarga dimintai uang senilai empat juta rupiah.

Inilah potret bobroknya layanan kesehatan dalam sistem sekuler kapitalisme ini. Kesehatan tidak dijadikan kebutuhan dasar, melainkan bisnis semata.

Pemerintah menyediakan layanan berupa BPJS yang bertujuan untuk memudahkan rakyat mendapatkan jaminan dan layanan kesehatan gratis. Namun faktanya, BPJS adalah iuran wajib yang harus dibayar rakyat setiap bulan. Hal ini menjadi beban bagi rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Warga negara yang tidak membayar iuran BPJS akan dipersulit administrasi layanan kesehatan bahkan dikenai sanksi dan denda. Ini merupakan pungutan yang zalim terhadap rakyat. Seharusnya negara bertanggung jawab atas layanan kesehatan dan menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat. Alih-alih membantu rakyat, kebijakan ini justru menyengsarakan rakyat.

Sangat berbeda dengan Islam. Islam menganggap kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat dan menjamin seluruh warga negara mendapatkan pelayanan yang layak. Selain itu, negara juga memfasilitasi segala kebutuhan layanan kesehatan sehingga dapat melayani rakyat secara maksimal.

Negara juga mengedukasi masyarakat untuk menjalani hidup sehat serta makan makanan bergizi. Semua itu merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara tidak mewajibkan warganya membayar iuran layanan kesehatan karena dalam Islam kesehatan adalah hak setiap warga dan diberikan secara gratis. Negara Islam merupakan negara yang kaya. Sumber daya alam dikelola langsung oleh negara dan hasilnya diberikan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk layanan kesehatan.

Kekayaan milik negara haram hukumnya dikelola pihak asing dan swasta seperti yang terjadi sekarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: “Kaum muslim secara bersama-sama berhak atas tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud).

Dengan sumber kekayaan yang melimpah, negara Islam mampu menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan layanan gratis dan berkualitas.

Dengan demikian, solusi hakiki bagi jaminan dan layanan kesehatan yang adil dan merata adalah dengan menerapkan hukum Islam secara kaffah di dalam kehidupan yang diterapkan oleh negara, yaitu Khilafah. Dengan Khilafah, seluruh rakyat akan mendapat jaminan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Saatnya kita, seluruh umat Islam, bersatu memperjuangkan sistem Islam untuk mengganti sistem kapitalisme kufur saat ini agar hidup kita sejahtera dan diridai oleh Allah SWT.