| 36 Views
Gaza Krisis Kelaparan, Kebangkitan Islam Harus Segera Diwujudkan
Oleh : Palupi Ummu Hazmi
“All of Gaza, and every child in Gaza should starve to death!”—Ronen Shaulov, Rabbi Yahudi terkemuka di Israel (5PillarsUK, Ahad 03/08/2025).
Kalimat keji itu diucapkan secara terbuka di hadapan publik Israel. Ucapan tersebut membuka mata dunia bahwa genosida terhadap Gaza bukan lagi sekedar menargetkan Hamas, melainkan upaya sistematis untuk menguasai seluruh tanah Palestina. Genosida adalah pembunuhan massal yang direncanakan – dan kini, kelaparan menjadi senjata barunya. Tak ada kata-kata yang bisa mewakili kekejaman para zionis selain “mereka bukan manusia!”.
Laporan berbagai media internasional menggambarkan kondisi di Gaza adalah “Tsunami Kelaparan” yang kian mengerikan. Menurut data Kementrian Kesehatan Otoritas Palestina yang dilansir 5PillarsUK (3 Agustus 2025), sedikitnya 162 orang meninggal akibat kelaparan, 92 diantaranya anak-anak.
Lebih dari 2 juta pengungsi kini terjebak di kamp-kamp Jalur Gaza tanpa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Setiap jam, korban jiwa terus berjatuhan. Zionis penjajah mengklaim blokade dilakukan untuk mencegah “penyalahgunaan bantuan” oleh Hamas. Padahal blokade ini adalah bentuk pelaparan – kondisi yang sengaja diciptakan agar korban tewas perlahan.
Bantuan kemanusiaan yang masuk tertahan di perbatasan Mesir dan Yordania. Sebagian yang berhasil masuk justru dirampas Israel, lalu dibagikan sebagai jebakan maut. Dari sisi biaya, pelaparan adalah genosida gaya baru yang lebih murah dibandingkan operasi militer, apalagi AS dan Israel sudah menguras dana besar untuk perang.
TRT World melaporkan, Tony Aguilar – pensiunan perwira AU yang kini di Humanitarian Foundation – menyaksikan tantara Israel menembaki pengungsi yang mendekati pusat bantuan. Ada pula yang tewas saat memanggul karung tepung. Miris!.
Dr. Gabor Mate, pakar trauma dan penyintas Holocaust asal Yahudi, menilai kondisi Gaza mirip dengan tragedi genosida Nazi di Warsawa. Kala itu, warga Yahudi diblokade, diusir, dan dibuat kelaparan parah. Mereka dijebak masuk ke “kereta maut” dengan umpan roti. Ironisnya, kini tentara zionis memperlakukan warga Gaza dengan pola yang sama. Bagi Gabor, sulit dipercaya PBB melegalkan tragedi ini terjadi. PBB, yang sejatinya dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia, kini justru tampak menjadi alat kepentingan negara-negara besar. Di bawah kendali AS, satu veto saja cukup untuk membungkam suara global, dan menjadi celah bagi Zionis meluncurkan bom-bom berikutnya. Ini bukan kegagalan diplomatik semata, ini adalah bentuk kolusi global yang diam-diam memberi lampu hijau pada penjajahan berkepanjangan.
Baru-baru ini, CNBC Indonesia memberitakan pertemuan negara-negara Arab, Eropa, dan AS di New York. Mereka mendesak Hamas menyerahkan Gaza kepada Otoritas Palestina (OP) dan mengembalikan sandera Israel. Bahkan, untuk pertama kalinya, pemimpin Arab secara terbuka menyalahkan Hamas atas serangan 7 Oktober 2023 – sikap yang selaras dengan narasi AS.
Padahal, pendudukan Israel sudah berlangsung sejak 1948. Otoritas Palestina sendiri tidak memperjuangkan Gaza, apalagi melawan Israel di Tepi Barat atau Yerusalem. Menyerahkan Gaza kepada OP sama saja mempermudah Israel dan AS mencaploknya, bahkan mengubahnya menjadi “destinasi wisata”, seperti pernah digembar – gemborkan Donald Trump.
Skema two-state solution hanyalah jebakan diplomatik. AS dan Barat memaksakan pengakuan dua negara, padahal PM Israel Benjamin Netanyahu terang-terangan menolak. Israel menginginkan seluruh Palestina, sementara AS memanfaatkan Israel untuk mengamankan kepentingannya di kawasan.
Hakikatnya, solusi bagi Palestina bukanlah pengakuan de jure, tetapi pembebasan penuh dari penjajahan Zionis, PBB dan ICC terbukti tak berdaya, HAM Barat hanyalah jargon kosong bila korbannya umat Islam.
Satu-satunya jalan adalah mengusir Israel dari seluruh Palestina. Negara-negara terdekat seperti Mesir dan Yordania memiliki kekuatan militer cukup untuk mengirim pasukan ke Gaza. Negeri Muslim lain seperti Turki, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Indonesia seharusnya ikut serta.
Namun, ironinya, para pemimpin Muslim memilih tunduk dan menjadi pengkhianat daripada menjawab seruan jihad. Upaya ini tidak bisa person to person melainkan membutuhkan kepemimpinan sebuah jamaah dakwah ideologis yang tulus mengajak umat untuk berjuang. Pengiriman pasukan hanya mungkin dilakukan jika umat kembali pada institusi politik Islam dunia – yang dipimpin khalifah yang berani memobilisasi kekuatan demi membebaskan tanah Palestina.
Terbukti dalam sejarah, Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Shalahuddin al- Ayubi, dan dipertahankan hingga masa Sultan Abdul Hamid II. Kini, tanpa jihad dan kepemimpinan dan kekuatan Islam dunia, tak ada pembebasan sejati bagi Palestina.
Allahu a’lam bish-shawab.