Bias Kemiskinan Turun, Permainan Angka demi Kepentingan Politik

Oleh : Sally Vania
Aktivis Muslimah Bandung

Presiden Prabowo Subianto mengatakan angka kemiskinan absolut di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025). Dalam kesempatan itu juga, Prabowo membantah bahwa masa depan Indonesia gelap. Bahkan menurutnya itu merupakan usaha dari pihak-pihak yang tidak senang terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Prabowo mengklaim angka kemiskinan turun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Secara persentase, jumlahnya mencapai 8,74 %, menurun 0,1% poin atau sekitar 200 ribu orang, jika dibandingkan dengan September 2024. Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, meragukan rilis BPS ini lantaran dinilai tak sesuai dengan realita di lapangan. Garis kemiskinan pada Maret 2025 berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) sendiri adalah Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekira Rp20.305 per hari. "Nah, sementara kalau kita pakai ukuran itu ya tentu saja banyak orang yang pendapatannya lebih dari Rp600 ribu. Nah, pendapatan orang Rp1 juta saja mereka dapat apa? Mereka kan tetap miskin gitu. Jadi ini ukuran kemiskinannya yang nggak benar," sambung Esther.

Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota justru bertambah sekitar 220.000 orang. Mengapa? karena justru hari ini terjadi PHK dimana-mana. Hingga awal tahun 2025, Indonesia telah menghadapi gelombang besar PHK dengan jumlah pekerja yang terdampak mencapai sekitar 60.000 orang pada dua bulan pertama tahun ini. Data ini diperoleh dari laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Standar miskin menurut BPS yakni Rp609.160 per kapita per bulan memang menuai kontroversi karena pengeluaran Rp20.305 per hari per jiwa untuk hari ini, hanya habis untuk sekali atau dua kali makan. Belum kebutuhan rumah tangga yang lain. Maka jika menggunakan standar lain yang lebih tinggi, misalnya standar Bank Dunia, tentu jumlah orang miskin di Indonesia akan semakin besar, tidak hanya 8,74% versi BPS.

Menurut Bank Dunia, untuk Indonesia yang termasuk negara dengan pendapatan menengah-kebawah (lower-middle-income country) standar kemiskinan adalah dengan kemampuan daya beli (purchasing power parity) sebesar US$3.65 PPP/hari atau Rp2.000.000/bulan, maka jumlah penduduk Indonesia yang miskin ada di angka 19.9% versi Bank Dunia. Cukup jauh perbedaannya jika dibandingkan versi BPS.

Ini baru sekedar angka di atas kertas. Bagaimana dengan realitanya di tengah masyarakat? Makin hari, harga kebutuhan pokok sehari-hari terus naik, pendidikan dan kesehatan pun tidak kalah fantastis biayanya jika ingin mendapatkan pelayanan paripurna. Tidak punya biaya? Masyarakat bisa mengandalkan pendidikan dan kesehatan gratis, tapi kualitas alakadarnya, penuh drama, dan menguras emosi. Katanya angka kemiskinan turun, nyatanya PHK dimana-mana hingga puluhan ribu, lapangan kerja makin sulit, kriminalitas semakin meningkat. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya.

Akar masalah kemiskinan yang terjadi justru karena sistem ekonomi negeri ini mengadopsi sistem Kapitalisme, dimana hanya segilintir elite 'crazy rich' alias para pembisnis oligarki pemilik modal lah yang bisa menikmati hidup di era Kapitalisme. Mereka mengeruk kekayaan negeri sebesar-besarnya, mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya menghalalkan segala cara.

Sedangkan dalam Sistem Ekonomi Islam, Islam mengatur bagaimana kekayaan negeri harus terdistribusi secara adil. Tidak boleh harta hanya dikuasai orang kaya saja, seluruh rakyat memiliki akses yang adil untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Islam mengatur aspek kepemilikan atas harta, terbagi menjadi tiga yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum (untuk seluruh rakyat, tidak boleh dimonopoli, seperti SDA), dan kepemilikan negara. Kebutuhan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dijamin oleh negara secara cuma-cuma alias gratis tetapi dengan kualitas yang baik, karena Allah telah memerintahkan kepada pemimpin  untuk menjadi pelayan umat, dan pendikan serta kesehatan adalah hak milik umat secara umum. Sedangkan untuk kebutuhan individu berupa sandang, pangan, negara akan menjamin secara tidak langsung. Para kepala rumah tangga didorong untuk bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerja seluas-luasnya. Jika dengan jaminan berlapis ini masih ada rakyat yang kekurangan, ada sistem zakat yang memang diwajibkan oleh Allah, dan fakir miskin adalah golongan yang berhak mendapatkan zakat. Jadi, dalam Islam standar kemiskinan tidak sekedar permainan angka, tetapi dilihat secara nyata siapa saja per individu kepala yang berhak menerima zakat.

Lalu siapakah orang yang termasuk fakir miskin menurut Islam? Mengutip dari buku Al-Amwal oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak memperoleh uang yang dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan pokoknya,seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Siapa saja yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka ia dianggap fakir. Terhadapnya boleh menerima zakat dan diberikan zakat. Ia bisa mengeluarkan zakatnya jika ia sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya. Barangsiapa mempunyai 50 dirham perak, yaitu 148.75 gram perak atau emas dalam hitungan yang setara, dan merupakan kelebihan dari makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, nafkah keluarganya, anaknya serta pembantunya, maka dia dianggap kaya, sehingga tidak boleh menerima harta zakat.

Sedangkan, orang miskin, yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki rumah, dan mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Yakni tidak mempunyai pakaian dan sangat lapar. Orang miskin berhak memperoleh zakat dan ia boleh mengambil bagiannya. Boleh memberikan zakat kepada mereka hingga pada batas yang dapat menghilangkan kemiskinannya dan mencukupi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

Begitulah betapa adilnya Islam, dan hanya akan terwujud nyata jika Islam diterapkan secara paripurna.

Wallahu'alam.