Sri Mulyani Buka Suara: Anggaran Bansos Nyaris Rp500 Triliun di 2024

CendekiaPos - Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau bansos senilai hampir Rp500 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Anggaran tersebut mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp20 triliun dibandingkan dengan anggaran serupa di APBN 2023 yang sebesar Rp476 triliun.

Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani menyatakan komitmen untuk memonitor realisasi anggaran bansos tersebut. Ia menekankan bahwa program bansos akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Bansos menjadi sorotan terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024. Presiden Joko Widodo baru-baru ini merilis BLT baru untuk 18,8 juta penerima guna mengatasi risiko pangan. Pemberian BLT senilai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024, mendapat perhatian karena dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu, menimbulkan berbagai tanggapan dan kritik.

Sri Mulyani menegaskan bahwa bansos adalah bagian dari instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama seluruh partai politik dan fraksi di Senayan sebelum menjadi undang-undang. Ia juga menyampaikan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang APBN, menjelaskan bahwa bantuan sosial berasal dari pajak yang dibayar oleh orang mampu atau kaya.

"Masyarakat juga akan ikut tentu mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tegasnya.

Dengan adanya pemahaman dan rasa memiliki terhadap sumber dana dan alokasi bansos, diharapkan tercipta iklim akuntabilitas dan rasa kepemilikan terhadap negara di kalangan seluruh rakyat Indonesia.