Sekolah Rakyat Tepatkah Jadi Solusi Kemiskinan?

Oleh : Kokom Komalasari

Presiden Prabowo Subianto berinisiatif untuk meluncurkan program Sekolah Rakyat(SR) sebagai salah satu langkah strategis untuk memutuskan rantai kemiskinan antar generasi. Sekolah rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin extrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Akankah program sekolah rakyat ini menjadi solusi untuk menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan ?

Gagasan Sekolah Rakyat hadir padahal hari ini masih banyak problem pada sekolah negeri baik terkait kualitas pendidikan, maupun sarana dan prasarana yang belum memadai kecukupan dan kualitas tenaga pendidik dan lainnya. Mengharapkan pengentasan kemiskinan pada pendidikan agaknya masih jauh panggang dari api. Terlebih, negeri ini memang tidak menjadikan pendidikan sebagai komponen yang penting. Pendidikan yang diselenggarakan negara masih jauh dari ideal.

Alih-alih meningkatkan pendidikan di sekolah-sekolah milik negara, pemerintah kini memunculkan kebijakan pembentukan Sekolah gratis. Fenomena sekolah kekurangan siswa baru-baru ini harusnya menjadi pertimbangan ketika pemerintah akan meluncurkan program sekolah rakyat ini karena berapa banyak sekolah negeri yang digratiskan justru kalah peminat dibandingkan sekolah swasta berbayar.

Sejatinya sekolah rakyat bukan solusi untuk mengentaskan kemiskinan realita hari ini kemiskinan terjadi adalah kemiskinan struktural. Butuh solusi yang terintegrasi dalam berbagai aspek untuk mengentaskan kemiskinan struktural. Demikian juga problem pengangguran tidak lantas terselesaikan dengan anak-anak keluarga miskin masuk Sekolah Rakyat. Faktanya hari ini PHK marak dan lapangan kerja makin langka. Negara lalai melaksanakan kewajibannya untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat. Nampaklah SR hanya sekedar solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan masyarakat, juga kebijakan populis seperti halnya MBG yang tidak menyentuh akar masalah. 

Berbeda dalam peraturan Islam terhadap pendidikan sangat jauh berbeda. Islam memandang pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan publik (sandang,pangan,papan) yang disediakan  oleh negara untuk rakyatnya bukan komoditas ekonomi. Pembiayaan pendidikan dalam Islam tak dibebankan kepada rakyat tetapi dikelola oleh negara. Islam menyediakan pendidikan dengan kualitas terbaik berada dalam tanggungjawab negara kepada semua rakyat miskin ataupun kaya pada semua jenjang pendidikan dan dengan pembiayaan yang ditanggung penuh oleh negara.

Negara Islam memiliki sumber dana yang mumpuni. Dalam Islam biaya pendidikan baik sarana dan prasarananya sangat mencukupi karena sumber pembiayaan dari baitulmaal. Sekolah dalam Islam adalah sekolah-sekolah terbaik  dengan peserta didik yang datang seluruh kalangan. Tak ada sekolah yang kosong karena kualitas buruk. Lebih lanjut Islam menerapkan konteks distribusi harta secara adil dan merata  kepada seluruh rakyat dengan standar berdasarkan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu dalam jumlah cukup.

Demikianlah politik pengelolaan dan pembiayaan pendidikan dalam Islam selain pendidikan, kebutuhan publik yang lainnya seperti lapangan kerja, kesehatan, keamanan, perumahan dan tranportasi di dalam Islam bisa terjamin karena itu wujud pelayanan negara terhadap rakyatnya. 

Wassalam Wallahua'lam bishawab.