Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Kapitalisme Hanya Semu Belaka

Oleh : Sumarni Ummu Suci

Persoalan kemiskinan di negeri ini sudah sekian lama berlangsung namun belum ada solusi strategi maupun program yang mampu mengentaskan persoalan ini hingga ke akarnya.

Tingginya angka kriminalitas bukti Masih banyak rakyat hidup dalam kekurangan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papannya saja banyak yang tidak mampu.

Negara hanya melihat persoalan kemiskinan pada tataran teknis dan cenderung menggantungkannya kepada lembaga internasional dan pihak swasta.

Pemerintah membuat program program andalan yang dipandang mampu menyelesaikan program ini namun tidak sama sekali menyentuh akar persoalan karena jika di lakukan kajian secara mendalam akan kita temukan bahwa masalah kemiskinan bersumber dari masalah distribusi yang menjadikan sebagian besar rakyat tidak bisa mengakses kebutuhan hidupnya.

Sistem kapitalisme mengistimewakan para pemilik modal atas nama liberalisasi ekonomi demi mengejar ekonomi. Para pemilik modal diberikan kekuasaan untuk mengelola SDA yang berlimpah,sehingga pihak swasta bebas mengelola dan mengembangkannya demi kepentingan bisnis.

Sementara di sisi lain rakyat terhalang menikmati kekayaan alam tersebut dengan mudah dan terjangkau. Disini lah sistem kapitalisme menciptakan jurang kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara rakyat dan pemilik modal misalnya disektor pertanian, negari yang sangat subur ini seharusnya mampu mensejahterakan petani namun kebijakan pertanian dibawah sistem kapitalisme menyengsarakan para petani.

Kapitalisasi sektor pertanian dari hulu hingga hilir telah menyebabkan harga sarana produksi pertanian yang mahal dan sulit dijangkau petani seperti pupuk, benih, pestisida,alat dan mesin pertanian menjadi mahal karena dikuasai oleh para pemilik modal.

Disamping itu petani semakin sulit mendapatkan irigasi ditengah pembangunan proyek strategis nasional yang mengabaikan kelestarian alam. 

Banjir, tanah longsor, kekeringan, akibat pembangunan telah banyak merugikan petani. Mengakibatkan propesi petani penyumbang terbesar kemiskinan ekstrim di negri ini.

Semua ini merupakan buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis dibawah pemerintahan demokrasi. Dalam sistem ini berlaku hukum yang kuat yang menang, sementara negara hanya berperan sebagai regulator berharap pada negara lain sebagaimana seruan Indonesia dalam G20 juga tidak mungkin karena semua berpegang pada sistem kapitalisme.

Sungguh solusi atas persoalan kemiskinan hanya ada pada penerapan sistem Islam. Sistem ekonomi Islam dibawah sistem politik Islam
meniscayaan setiap individu rakyat dapat merasakan kesejahteraan yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanannya.

Hal ini di dukung pada kepemimpinan Islam berorientasi pada melayani dan mengurus rakyat 
Sebagaimana hadits Rasulullah Saw :
 "imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat (yang diurusnya).(HR.Al Bukhori)

Tanggung jawab ri'ayah  dijalankan negara dengan memastikan setiap individu rakyat khususnya para pencari nafkah memiliki pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga nya khususnya untuk kebutuhan sandang,pangan, dan papan.

Sedangkan kebutuhan pendidikan kesehatan dan keamanan akan dipenuhi negara secara langsung tanpa memungut pajak dari rakyat karena sistem ekonomi Islam yang dikelola Baitul maal dijalankan berdasarkan konsep ekonomi Islam yang berbeda secara diametral dengan sistem ekonomi kapitalisme.

Ekonomi Islam menetapkan SDA dengan jumlah berlimpah seperti hutan,danau, sungai, minyak,gas, batu bara, mineral dan lain lain dikategorikan sebagai milik umum (publik) karena termasuk kepemilikan umum, haram hukumnya bagi negara menyerahkan pengelolaan nya kepada pihak swasta. Sebab hal tersebut akan menghalangi sebagian besar masyarakat mengaksesnya. Negara sebagai Wakil rakyat yang wajib mengelolanya dan membagikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dari sini dapat dibayangkan begitu mudahnya rakyat mengakses kebutuhan asasiyah sehingga akan mampu mengurai kemiskinan.

Didalam sistem Islam negera juga akan membuka lapangan kerja yang luas disektor riil seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta memberikan support penuh misalnya negara memberikan bantuan modal menyediakan infrastruktur penunjang seperti irigasi, jalan, serta memudahkan petani mengakses sarana prasarana pertanian.

Sebagai pelayan rakyat negara juga tidak membiarkan pihak swasta bermain di sektor hulu maupun hilir hingga melakukan monopoli yang merugikan petani.

Pembangunan yang dilakukan negara dalam sistem Islam pun berotoritasi pada kemaslahatan rakyat bukan kepentingan segelintir orang. Karena itu negara tidak boleh melakukan pembangunan yang menghilangkan mata pencaharian rakyat secara langsung maupun tidak langsung atau pun merusak alam yang merampas ruang hidup rakyat.

Demikianlah hanya dengan tegaknya kepemimpinan Islam kemiskinan dapat teratasi dan kesejahteraan yang hakiki menjadi realitas.

Wallahu'alam bissawab.