Menanti Jaminan Keamanan Dan Kenyamanan Saat Mudik Lebaran Dalam Bertransportasi

Oleh : Dewi yuliani
 
Berbagai persoalan dalam sarana transportasi terlebih pada masa mudik lebaran mulai dari kemacetan hingga kecelakaan tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi yang berasakan Kapitalisme-sekuler. Dalam sistem ini, transportasi menjadi jasa komersil karena pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Negara hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha. Sementara itu, di sisi lain, tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan.

Akibatnya banyak yang mencari kerja di kota, sehingga tradisi mudik pun tak terelakkan. Islam memandang transportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan. Meski pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, berita dikutib dari Jakarta Pergerakan penumpang angkutan umum pada H 9, Sabtu, 22 Maret 2025, Lebaran 2025 mulai mengalami peningkatan pada semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api. Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Budi Rahardjo, mengutip data yang dihimpun dari Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2025 Kementerian Perhubungan, pada Minggu (23/3).

Jumlah penumpang kapal laut juga mengalami peningkatan, di mana angkanya mencapai 62.630 orang, naik 8,11 persen dibanding angkutan Lebaran tahun lalu pada periode yang sama. Sementara pada moda transportasi udara, peningkatan jumlah penumpang tercatat pada H-10 atau Jumat, 21 Maret 2025 di mana angkanya mencapai 183.312 orang, naik 28,89 persen jika dibanding angkutan Lebaran tahun lalu pada periode yang sama. Adapun pada H-9, jumlah penumpang pesawat udara mencapai 189.122 orang.

Berikutnya, pada moda kereta api, pergerakan penumpang pada H-9 juga mengalami peningkatan, di mana angkanya mencapai 188.909 orang. Jumlah ini naik 57,25 persen jika dibanding angkutan Lebaran tahun lalu pada periode yang sama. Budi juga menambahkan bahwa peningkatan pergerakan juga terjadi pada kendaraan pribadi di H-9 Lebaran tahun ini. Berdasarkan data Jasa Marga, telah terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang keluar Jabotabek melalui empat Gerbang Tol Utama, yakni Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa.

Pada H-9, kata Budi, jumlah kendaraan yang keluar Jabotabek menyentuh angka 167.164 unit. Jumlah ini naik 0,80 persen jika dibandingkan dengan lalu lintas harian normal yang berada di angka 165.775 kendaraan atau naik 23 persen jika dibandingkan dengan angkutan Lebaran tahun lalu pada periode yang sama, yakni 136.091 kendaraan.

Budi mengungkapkan, Kemenhub sejak jauh-jauh hari telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian/Lembaga, Pemda, bahkan pihak swasta untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat di masa angkutan Lebaran 2025. Sejumlah hal yang diusulkan untuk mengurai kepadatan pergerakan masyarakat, antara lain melalui penyelenggaraan mudik gratis, pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) jelang Lebaran, libur sekolah lebih awal, hingga pemberian Tunjangan Hari Raya lebih awal kepada karyawan.

Budi pun mengimbau masyarakat agar mempersiapkan perjalanan mudik dengan baik dan selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. “Bagi yang membawa kendaraan pribadi, pastikan kondisi fisik dan kendaraan benar-benar prima. Jika kelelahan, cari rest area terdekat untuk beristirahat pungkasnya.

Namun perlu kita pertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar solusi bagi ketenangan dan kenyamanan mudik bagi masyarakat menjelang lebaran dan sesudahnya, atau hanya sekedar kebijakan yang bersifat populis? Mengingat setiap tahun kebijakan ini selalu muncul menjelang lebaran. Tapi setelah periode mudik berlalu, harganya kembali normal bahkan lebih tinggi lagi. Hal Ini sejatinya menunjukan, bahwa kebijakan yang dibuat tidak benar-benar mengatasi tentang persoalan mahalnya biaya transportasi. Kenaikan harga transportasi setelah momen idul fitri, natal, tahun baru ataupun momen lainnya sering dianggap hal yang biasa dalam sistem ekonomi kapitalisme sekarang.

Dalam sistem kapitalisme sekarang Pemerintah seolah tak bisa berbuat banyak ketika pihak swasta menaikan tarif transportasi yang mereka kelola. Pihak swasta dalam sistem kapitalisme yang mengatur dan menguasai transportasi berhak menaikan tarif sesuka mereka demi mendapat keuntungan. Sementara negara dalam sistem kapitalisme ini, hanya berperan sebagai regulator. Harga tiket dan tarif jalan tol dikuasai dan dikendalikan oleh para oligarki. Diskon tarif tol dan tiket hanya diberikan pada momen tertentu saja.

Bisa kita ketahui bersama bahwasannya haram hukumnya bagi negara menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara wajib membangun hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi.  Anggaran untuk mewujudkan semua ini adalah anggaran yang bersifat mutlak karena transportasi merupakan kebutuhan publik.

Negara Islam memiliki sumber pemasukan yang banyak dan beragam transportasi juga akan didanai oleh negara, pendanaanya bisa berasal dari baitul mal, yaitu kas negara yang bersumber dari zakat, fai', kharaj, serta dari pengelolaan SDA yang dikelolah untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan Sistem ini, transportasi tidak akan menjadi beban bagi masyarakat yang hendak mengunakan transportasi, sehingga mampu untuk membangun infrastruktur termasuk dalam  transportasi yang baik, aman  dan nyaman, sehingga rakyat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik.

Disisi lain, Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban negara.  Oleh karena itu, Negara akan membangun infrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah, bukan hanya di perkotaan. karena sudah di jamin oleh negara. Saatnya kita sadar akan pentingnya menganti Sistem Kapitalisme yang kufur saat ini, dengan menggantinya ke Sistem Islam, Sistem yang berasal dari Allah Swt.

Wallahu'alam bishawab