Konflik AS–Iran sebagai Cermin Krisis Kapitalisme Global

Oleh: Nikmatul Khasanah, S.Pd.Gr 

Pegiat Literasi

Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran dapat dipandang sebagai “cermin” retak dari tatanan dunia yang dikendalikan oleh ideologi kapitalisme. Sejak Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan rezim Shah Iran yang pro-Barat, hubungan kedua negara ini memasuki fase zero-sum game. Namun, eskalasi yang terjadi pasca-2020, termasuk pembunuhan Qassem Soleimani serta konfrontasi proksi di Suriah, Irak, hingga Laut Merah, bukan sekadar persoalan keamanan regional.

Secara ideologis, kapitalisme menuntut ekspansi pasar dan kontrol atas sumber daya energi. Timur Tengah sebagai penyedia utama energi fosil dunia menjadi “nadi” bagi mesin industri global. AS sebagai pemimpin blok kapitalis menggunakan petrodollar untuk menjaga nilai mata uangnya. Ketika Iran yang memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia mencoba melepaskan diri dari sistem perbankan global (SWIFT) dan mencari sekutu alternatif seperti Tiongkok dan Rusia, AS memandangnya sebagai ancaman terhadap hegemoni sistem keuangan globalnya. Inilah akar krisis: bukan semata isu nuklir, tetapi juga pertarungan mempertahankan dominasi ekonomi global.

1. Industri senjata
   Data SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) menegaskan bahwa AS adalah eksportir senjata utama dunia. Ketegangan di Timur Tengah memastikan penjualan senjata ke Arab Saudi, UEA, dan Israel terus meningkat. Konflik menjadi komoditas ekonomi yang menguntungkan bagi korporasi militer-industri AS (Military-Industrial Complex).

Konflik AS–Iran juga menunjukkan keterkaitan erat antara kapitalisme global dan industri militer. Ketika konflik meningkat, permintaan terhadap teknologi pertahanan dan persenjataan ikut naik. Hal ini memunculkan kritik bahwa dalam sistem kapitalisme, perang tidak selalu dipandang sebagai krisis yang harus diakhiri, tetapi dapat menjadi bagian dari mekanisme ekonomi.

2. Sanksi sebagai tekanan ekonomi
   Sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS terhadap Iran tidak hanya membatasi perdagangan, tetapi juga berdampak pada akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Dari perspektif kritis, kebijakan ini sering dipandang sebagai bentuk tekanan politik yang berimplikasi luas terhadap kehidupan sipil.

Selain itu, Iran menghadapi tekanan ekonomi berupa inflasi, pelemahan mata uang, dan penurunan daya beli. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kapitalisme global, negara berkembang sering berada pada posisi rentan dalam sistem ekonomi internasional yang tidak setara.

3. Dampak global
   Dunia turut merasakan dampaknya melalui ketidakstabilan harga energi. Ketika konflik di kawasan strategis seperti Selat Hormuz meningkat, harga minyak dunia ikut terdorong naik. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terdampak melalui inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi global sangat saling terhubung, sehingga konflik regional dapat berdampak global.

Kondisi ini juga memunculkan kritik terhadap globalisasi yang dianggap belum mampu menghadirkan keadilan ekonomi yang merata. Ketimpangan antara negara maju dan berkembang masih menjadi persoalan utama dalam sistem ekonomi global saat ini.

Pandangan ideologi Islam: akar krisis dan solusi

Dalam pandangan Islam, akar persoalan ini dilihat berasal dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Islam menekankan bahwa hubungan antarnegara harus dibangun di atas prinsip keadilan, bukan dominasi atau kepentingan semata.

Allah SWT berfirman:
“...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 141)

Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, bukan eksploitasi. Islam juga menolak penumpukan kekayaan pada segelintir pihak serta menekankan distribusi melalui zakat dan larangan riba untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Islam memandang bahwa hubungan internasional harus didasarkan pada prinsip keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan. Islam juga menolak dominasi negara kuat atas negara lemah serta eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat luas.

Negara dalam perspektif Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya secara adil dan amanah, bukan diserahkan pada kepentingan korporasi semata.

Solusi Islam kaffah (komprehensif)

1. Penyatuan umat dalam kepemimpinan politik yang satu (Khilafah) sebagai kekuatan politik yang tidak berbasis pada eksploitasi, tetapi pada prinsip keadilan.

2. Sistem ekonomi syariah, termasuk pengelolaan kekayaan dan pelarangan riba, sebagai upaya membangun stabilitas ekonomi.

3. Politik luar negeri yang independen, yang tidak tunduk pada blok kekuatan tertentu dan tetap berpegang pada prinsip syariat.

Allah berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia...” (QS. Al-Mumtahanah: 1)

Konflik AS–Iran menunjukkan bahwa sistem kapitalisme global belum mampu menghadirkan stabilitas dan keadilan yang merata. Dalam pandangan ini, selama sistem tersebut masih menjadi dasar tatanan dunia, ketegangan geopolitik akan terus berulang. Islam dipandang sebagai sistem alternatif yang menawarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam mengatur kehidupan manusia.

Wallahu a‘lam bish-shawab.