Jurus Menstabilkan Harga Dengan Beras SPHP, Jaminan Pangan Masih "PHP"

Oleh : Ummu Shaquilla
Boyolali
 
Beras menumpuk lebih dari setahun di gudang hingga apek dan stok beras menipis. Ombudsman mengukap adanya beras sisa impor tahun lalu yang masih berada di gudang Bulog. Sebagian beras yang ada di Bulog itu kan beras impor tahun lalu. Ada yang berumur ya sudah satu tahun,dari februari 2024. Jadi sudah satu tahun lebih, otomatis pasti mohon maaf,bau apek.

Nah, sementara di dalam persyaratan mutu label,pelaku usaha di larang mengolah ataupun juga menggunakan beras apek sebagai bahan baku untuk trading ( perdagangan) beras,kata anggota ombudsman YEka Hendra Fatika pada konferensi pers di kantor ombudsman RI , Jum'at 8-8-2025.

Menurut nya,beras itu sebenarnya masih bisa dikonsumsi masyarakat dengan cara diproses terlebih dahulu, tapi beras yang apek menjadikan pelaku usaha enggan membeli beras tersebut. Mereka khawatir melanggar peraturan badan pangan nasional (perban) 2-02-2023 tentang persyaratan mutu dan label beras jika kualitas berasnya tidak sesuai standar.

Akibat tidak dilepasnya pasokan Bulog, pasokan beras berkurang. Hal ini tampak dari berkurangnya jumlah penggilingan yang beroperasi, menipisnya stok di penggilingan masih beroperasi,juga minimnya stok di pedagang retail. Ombudsman mendorong agar badan pangan nasional menunda atau memodifikasi penerapan aturan tersebut, pasalnya terjadi kelangkaan beras di pasar yang mengharuskan Bulog menggelontorkan beras ke pasar.

Masalah yang kedua,harga beras mahal Mentan Andi amron Sulaiman mengatakan bahwa harga beras premium maupun medium dipasaran melampaui harga eceran tertinggi (Het)di semua wilayah. Berdasarkan panel harga bapanas pada 7 Agustus 2025 harga rata-rata nasional beras premium. Pada tingkat konsumen sebesar Rp 15.968 perkilogram melampaui Het Rp 14.900 perkilogram.Sedangkan harga beras medium dibandrol Rp 14.198 perkilogram.Pada Het sebesar Rp 12.500 perkilogram.

Untuk menstabilkan harga beras, pemerintah menyiapkan stok beras hingga 1,5 juta ton dan melakukan operasi pasar hingga Desember 2025.Menurut Mentan , masyarakat akan tertarik membeli beras. Stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) karena harganya murah dan kualitas nya bagus. Sementara itu,menko bidang pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman.Menurutnya, masih ada 3,9 juta ton stok beras di Bulog.

Swasta berkuasa, negara lemah , sungguh mengenaskan,di satu sisi harga beras mahal karena stok pada tingkat retail menipis. Tapi di sisi lain stok di gudang Bulog melimpah. Saking melimpah nya, stok dari setahun yang lalu masih belum terdistribusi hingga mengalami degradasi kualitas. Ini menunjukkan bahwa beras itu ada,tapi tersimpan di gudang Bulog,Stok beras tersebut baru akan dikeluarkan ketika harga beras mahal,demi menstabilkan harga. Jika harga beras sudah stabil beras Bulog tidak akan didistribusikan,tapi hanya di simpan di gudang.

Yang juga miris , ternyata pemerintah sebenarnya bisa menjual beras SPHP dengan harga terjangkau (sesuai HET beras medium). Tapi dengan kualitas lebih baik dari beras premium.Menurt Mentan,pada SPHP persentase beras pecah hanya 5_10 persen dengan harga Rp 12.500, sedangkan beras premium pecahnya 30-40 persen ,tapi harganya mencapai Rp 18.000 . Namun , mengapa selama ini, pemerintah membiarkan swasta menguasai pasar dengan beras mahal berkualitas rendah. Persediaan beras didalam negeri dikuasai oleh swasta, sedangkan pemerintah hanya menguasai sekitar 10 persen dari total stok sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga beras pasar. Pemerintah menyerahkan tata niaga beras pada swasta . Pihak yang berperan utama tentu segelintir pengusaha swasta puluhan ribu ton perhari, bukan penggilingan kecil milik rakyat dengan kapasitas di bawah 100 ton perhari.

Pemerintah hanya menjadi  wasit yg meniupkan peluit kebijakan operasi pasar ketika ada masalah harga dan stok . Ketika harga dirasa sudah turun, beras Bulog kembali hanya tersimpan di gudang. Akibatnya ,beras Bulog kerap menumpuk di gudang hingga tidak layak konsumsi, karena bukan hanya apek ,tapi juga berkutu.

Realitas menunjukkan pemerintah hanya berperan sebagai regulator dalam tata niaga beras. Pemerintah tidak berperan sebagai pengurus urusan rakyat. Swasta dibiarkan mendzalimi rakyat dengan mempermainkan harga beras, semuanya demi meraup keuntungan besar. Rakyat kelimpungan karena harga beras melejit hingga menggerogoti finansial keluarga dan kesejahteraannya. Sedangkan negara tidak berbuat banyak, karena kewenangan sudah dipreteli.

Miris, inilah realitas negara dalam sistem kapitalisme. Penguasa sebenarnya adalah para penguasa kapitalis. Sedangkan negara hanya menjadi regulator. Hal ini juga berlaku pada tata niaga beras. Akibatnya, rakyat selalu menjadi korban permainan harga oleh swasta. Kapitalis untung rakyat buntung. Negara hanya termenung. Negara dalam kapitalis justru hobi melakukan impor dengan alasan stok dalam negeri kurang, padahal impor beras kerap dilakukan saat dalam negeri terjadi panen rakyat. Akibatnya terjadi kelebihan stok yang memukul harga beras dan petani pun merugi.

Sedangkan sistem Islam mewujudkan kedaulatan pangan didalam negeri, dan sebagai pengurus rakyat (raa'in) yg bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ketersediaan pangan dimasyarakat dengan harga terjangkau hingga sampai tangan konsumen, juga memastikan tidak ada praktek yg haram dan merusak distribusi. Tetapi menjalankan solusi sistemis mulai dari produksi penggilingan hingga distribusi ke konsumen. Bagi masyarakat miskin, negara bisa melakukan pemberian bantuan beras gratis.Anggaran akan selalu ada dari Baitul mal . Dalam khilafah, swasembada beras dengan harga terjangkau akan terwujud nyata,bukan cuma PHP.