Ilusi Pengentasan Kemiskinan Dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Ummu Nindi

Sudah menjadi fitrah manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera, tercukupi segala kebutuhannya. Namun sampai detik ini keinginan itu hanyalah angan belaka bagi sebagian besar warga, kemiskinan menjadi penyebabnya dan penyelesaian Pengentasan nya tidak kunjung tuntas bahkan hanya ilusi dalam sistem kapitalis. 

Pada konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brazil, 18 November 2024, presiden Prabowo Subianto mengapresiasi presiden Brazil Luiz Inacio Lula DA Silva, yang menjadikan kemiskinan dan kelaparan sebagai fokus utama KTT G20 tahun ini.

Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional.ia optimis dapat mengatasi masalah kelaparan dalam tiga tahun ke depan dengan terget swasembada pangan juga dalam tahun ke depan serta swasembada energi dalam empat tahun ke depan. Bahkan dalam lima tahun ke depan ia percaya Indonesia dapat berkontribusi pada aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan.

Miris, fakta hari ini menunjukkan tingkat kemiskinan dan kelaparan di negeri ini sangat tinggi bahkan Data BPS mencatat sebagian warga sudah masuk pada level miskin ektrem. Sungguh fakta mencengangkan di negri yang kaya akan sumber daya alam dan  tanah yang subur namun warganya harus bergelut dengan kemiskinan dalam hidupnya.

Target penyelesaian masalah kemiskinan yang di sampaikan oleh pemimpin baru terpilih kita hanya ilusi saja di sistem kapataslis, sama halnya dengan janji janji manis pemimpin sebelumnya, karena pemerintah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok warganya hanya sebagai regulator dan menyerahkan pelaksanaan kepada swasta, ini mengharuskan  masyarakat berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dan negara berlepas tangan untuk itu.

Sistem ekonomi kapitalis yang di terapkan menggiring kekayaan harta beredar pada oligarki saja, kesenjangan ekonomi semakin dalam, yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya.
Para kapital bebas menguasai dan mengeksploitasi kekayaan negeri  melalui legalisasi penguasa, sehingga keuntungan hanya di nikmati segelintir orang saja, sementara rakyat mendapatkan imbas dan penderitaannya saja. Selayaknya penguasa yang mengelola sumber daya alam dan keuntungan nya di pergunakan sebaik baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

Sistem kapataslis juga menyebabkan kapitalisasi berbagai sektor, termasuk sektor pertanian yang menyumbang angka tertinggi kemiskinan dari kalangan petani, bagai mana tidak , pemodal dapat memonopoli regulasi pertanian dari hulu hingga hilir, biaya produksi mahal, biaya sarana produksi pertanian tidak terjangkau, termasuk di dalamnya benih, pupuk , pestisida dan yang lainnya.kemudian di perparah dengan murahnya harga jual gabah dari para petani, ini membuat petani merugi . Keuntungan hanya untuk segelintir orang saja , terjadilah kemiskinan yang sistematis.

Belum lagi rakyat harus di susahkan dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan penghasilan rendah bahkan tanpa penghasilan karena sulit nya lapangan pekerjaan, Kebutuhan pokok yang mahal, biaya kesehatan dan pendidikan yang membebani , ini semua manambah rakyat makin terperosok dalam jurang kemiskinan.

Kemiskinan berdampak pada problem sosial yang meningkat semisal kasus kriminalitas seperti pencurian, begal, pembunuhan dan sebagainya, perceraian dan kekerasan rumah tangga juga terjadi, angka  stunting meningkat, sampai kasus kesehatan mental terganggu sehingga banyak orang yang bunuh diri dan gila, kasus kasus seperti ini makin merajalela di setiap daerah.

Berbanding terbalik ketika sistem Islam yang  menjadi dasar berjalannya pemerintahan, kemiskinan akan sirna bersamaan dengan di jalankannya sistem ekonomi Islam.

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk juga  memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan secara langsung tanpa mewakilkannya pada swasta yang akan membawa kepada ajang kapitalisasi bagi oligarki semata.

Negara akan memiliki pundi pundi kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, yang berasal dari pengolahan Sember daya alam yang termasuk dalam kepemilikan umum, dalam artian negara yang mengelola dan penghasilannya akan di kembalikan untuk kepentingan rakyat, misalnya pengolahan tambang migas dan nonmigas, sungai, laut, hutan, Padang rumput dan sebagainya, yang menghasilkan deposit yang cukup besar.

Negara juga mengontrol dan mengawasi pasar komoditas, melarang monopoli komoditas tertentu dan membuat sanksi tegas bagi pelanggar pelaku ekonomi dengan demikian harga pasar akan stabil dan sesuai.

Di tambah lagi negara akan memberikan pekerjaan dan gaji yang layak bagi rakyatnya dan memberikan hak untuk mencari kekayaan sebanyak banyaknya selama tidak melanggar syariat, sehingga pada suami yang bertanggung jawab menfakhi keluarga dapat menjalankan tugasnya.

Tidak lain, satu satunya cara keluar dari problem kemiskinan adalah harus mengubah sistem yang ada hari, yaitu kembali kepada aturan sang Khaliq yang paling mengerti membuat aturan bagi mahluknya, yaitu sistem Islam yang harus tegak atas dasar keimanan.

Wallahu a'lam bish showwab