Cek Kesehatan Gratis, Serius untuk Setiap Rakyat?

Oleh : Siti Aisyah 
Aktivis Dakwah Islam 

Menarik, di tengah berbagai kebijakan yang menyusahkan, seperti kenaikan harga listrik, gas, BBM dan sulitnya mendapatkan layanan publik yang menjadi hak rakyat, kebijakan Cek Kesehatan Gratis (CKG)diluncurkan. Tak tangung-tangung, Juru Bicara Kemenkes Widyawati menyampaikan bahwa anggaran program tersebut dirogoh dari APBN sebanyak Rp 4,7 triliun. Selain itu, sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.( beritasatu.com 28/01/2025)

CKG yang akan dimulai pertengahan Februari 2025, konon kabarnya akan memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat dari semua kelompok usia. Hal tersebut berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025. Fokus program ini pada deteksi dini masalah kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemeriksaan yang disesuaikan dengan usia. Lebih lanjut. CKG dapat diakses di puskesmas dan melalui aplikasi SatuSehat Mobile. (Kompas.tv 31/01/2025)

Buramnya Sistem Kesehatan Hari Ini

Nampak sekilas program ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan data kesehatan nasional yang lebih baik. Namun tantangan program ini harus dikritisi secara obyektif, seperti ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, sosialisasi yang efektif, dan keberlanjutan program.

Kebijakan ini seolah pro rakyat. Nampak makin terasa sebagai kebijakan populis ketika melihat realita pelayanan kesehatan di Indonesia hari ini jauh dari kata memadai. Di antaranya adalah kurangnya faskes, terlebih di daerah 3T, juga kurangnya SDM dan sarana prasarana. Belum lagi terkait infrastruktur untuk mencapai fasilitas Kesehatan.

Saat ini di Indonesia hanya tersedia 120.000 dokter untuk 270 juta penduduk. Padahal, mengacu kepada standar WHO, rasio jumlah dokter idealnya 1 : 1.000. Jika jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, maka butuh 270 ribu dokter. Jelas kekurangan tenaga medis dokter masih sangat banyak, sekitar 150.000 dokter. Ironisnya, jumlah dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah atau memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif, masih jauh dari ideal dan rasio persebarannya tidaklah merata.

Fakta persebaran puskesmas dan dokter spesialis juga timpang. Di Indonesia, ada 10.292 puskesmas dengan jumlah tertinggi di Jawa Barat (1.080 puskesmas), Jawa Timur (971), dan Jawa Tengah (879). Hal ini makin tegas menunjukan bahwa selain kekurangan jumlah dokter secara keseluruhan, masalah distribusi yang tidak merata juga menjadi tantangan program CKG. (theconversation.com 24/01/2024)

Islam Serius Mewujudkan Kesehatan Rakyat

Kesehatan adalah layanan publik dan hak warga negara. Islam menetapkan negara harus menyediakan secara gratis dan berkualitas untuk semua warga negara baik kaya maupun miskin, muslim maupun nonmuslim. Ini adalah wujud peran negara sebagai raa’in dan junnah.

Pembiayaan kesehatan berasal dari baitulmal bagian kepemilikan umum. Negara memiliki sumber pemasukan yang sangat besar sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan kesehatan rakyat. Negara juga sangat memperhatikan upaya promotif preventif sehingga upaya optimal ini akan mampu menekan angka kesakitan.

Konsep layanan mudah, cepat dan profesional, akan menjadi pedoman negara dalam memberikan layanan kesehatan pada rakyat, sehingga rakyat mendapat layanan terbaik.

Wallahu a'lam bissawab.