Sekolah Rakyat, Kebijakan Solutif atau Populis?

Oleh : Idea S.
Pemerhati Kebijakan Publik


Program Sekolah Rakyat (SR) akhirnya diluncurkan. Program inisiatif Presiden Prabowo ini salah satu upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena ditujukan bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. (Kompas.com, 21-07-2025)

Perlu dikritisi, apakah SR menjadi strategis bahkan solusi untuk mengentaskan kemiskinan? Karena faktanya kemiskinan hari ini adalah kemiskinan struktural. Yakni kemiskinan yang terjadi akibat faktor sistem/kebijakan struktural.

Paling nyata dirasakan adalah tingginya pengangguran yang menyebabkan rakyat tidak mampu memperoleh penghasilan yang layak. Para pengangguran pun bukan karena tingkat pendidikan yang rendah. Malah banyak sarjana S1 bahkan S2 yang menganggur atau berpenghasilan rendah. Artinya, problem kemiskinan bukan soal pendidikan saja. Maka, keberadaan SR tidak akan lantas strategis memutus problem kemiskinan ini.

Kemiskinan hari ini bukan hanya karena rakyat tidak atau kurang berpendidikan saja, melainkan terjadi akibat akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem yang menempatkan negara hanya sebagai regulator oligarki.  Negara tidak menjadi pengurus rakyat, baik dalam menyediakan layanan pendidikan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Pendidikan menjadi komoditas industri, yang pelayanannya sebanding dengan harganya, alias mahal. Negara pun tidak bisa menjamin rakyatnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi,ibarat lingkaran setan.

SR memang gratis, namun hal ini menunjukkan negara hanya mengurusi rakyat miskin yang tak mampu sekolah.  Padahal, bukankah sudah ada sekolah negeri? Mengapa harus capek-capek anggaran baru dialokasikan untuk program SR? Jika anggaran memang ada, mengapa tidak dialokasikan untuk sekolah yang sudah ada? untuk meningkatkan kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, kecukupan dan kualitas tenaga pendidik dan lain-lain.

Nampaklah SR hanya sekedar solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan masyarakat. Lagi-lagi hanya sekedar kebijakan populis seperti MBG yang tidak menyentuh akar masalah.

Sangat berbeda jika Negara menggunakan syariat  islam. Islam menjadikan pendidikan dengan kualitas terbaik berada dalam tanggung jawab negara,  pada semua rakyat, miskin ataupun kaya, pada semua jenjang Pendidikan dan dengan pembiayaan yang ditanggung penuh oleh negara alias gratis. Karena Negara islam memiliki sumber dana yang mumpuni. Misalnya, dari hasil pengelolaan SDA.

Negara juga menjamin kesejahteraan dan juga lapangan kerja karena negara dalam Islam adalah rain dan junnah. Kebutuhan pokok, sandang pangan papan dijamin negara. Setiap Kepala keluarga pun dijamin memiliki pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya. Dengan begini, rantai setan kemiskinan dengan pendidikan bisa terurai. 

Semua kebijakan di atas dilakukan Pemimpin negara karena dorongan ketaqwaan kepada Allah, bukan kebijakan populis semata.