Polemik Pemberian Anugerah Tanda Penghormatan

Oleh : Lestia Ningsih S.Pd 

Di tengah panasnya huru-hara negeri ini, konflik negara yang akut tentu besar harapan rakyat pada penguasa untuk menyelesaikan problematika yang semakin carut-marut. Sayangnya jauh kebelakangan justru rakyat menuai kecewa dikhianati dengan harapan palsu. Membandingkan kinerja yang jauh daripada kepentingan rakyat justru para penguasa lebih mementingkan urusan dan manfaatnya untuk pribadi. Kasus Mega korupsi yang tidak tertuntaskan ditambah kebijakan yang semakin mencekik rakyat lalu untuk apa tanda penghormatan yang tidak ada pengaruh pada kesejahteraan rakyat?

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada para tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/08/2025). Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti dianugerahkan kepada para tokoh nasional. (Kompas.com, 25/82025)

“Saya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian Saudara-saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir, ahli waris juga, atas nama negara dan bangsa terima kasih. Kami, Republik Indonesia, atas pengabdian Saudara-saudara sekalian. Semoga jasa-jasa Saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus,” ucap Presiden Prabowo. (Kompas.com, 25/8/2025)

Tentu hal ini menuai polemik mengingat beberapa faktor yang dinilai tidak tepat adanya penerimaan anugerah ini. Pertama, beberapa penerima anugerah ini adalah mereka yang memiliki rekam jejak kasus korupsi. Kedua : penilaian didasarkan pada penilaian subjektif dari presiden saja tidak memandang bagaimana peran aktifnya menyelesaikan masalah rakyat dengan tuntas maka penilaian pada penghargaan ini tidak berkolerasi manfaatnya pada rakyat sama sekali.

Bercermin pada kondisi rakyat saat ini dengan penghargaan yang diberikan presiden tentu sangat bertolak belakang. Pasalnya, rakyat hidup semakin sulit dengan kebijakan yang tidak memihak rakyat. Lihatlah bagaimana kondisi ekonomi rakyat mulai dari harga sembako yang semakin mahal, pajak semakin mencekik sedangkan penghasilan tidak ada kenaikan, lapangan pekerjaan terbatas sedang korporasi bebas menguasai sumber daya alam tanpa hambatan.

Beginilah negeri yang memandang sesuatu atas dasar sekulerisme yang menjadikan asas penilaiannya atas dasar manfaat sepihak atau pribadi  bukan atas kemaslahatan umat. Tidak ada yang lebih berharga melainkan materi semata maka prestasi dan penghargaan yang diberikan juga manfaat sebelah pihak saja.

Bagi penguasa dinegeri penganut kapitalisme ini menganggap kekuasaan adalah bisnis bukan sebagai amanah. Berbeda dengan Islam yang memandang kekuasaan adalah sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak. Inilah alasannya sebagai pemimpin dalam sistem Islam melayani umat harus dengan kehati-hatian agar tidak ada satupun syari'at Islam yang dilanggar. 

Dalam sistem Islam penghargaan dan penilaian tidak distandarkan pada penilaian manusia melainkan berasal dari Allah SWT yaitu berupa syurga dan ridhoNya. Maka para penguasa akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan demi kemaslahatan umat berdasarkan syariat Islam.

Gambaran penguasa dalam sistem Islam yang lebih mengutamakan kesejahteraan umat daripada kesejahteraannya sendiri bisa dilihat pada masa Umar bin Khattab, pada saat masa paceklik disaat rakyat kesulitan pangan maka Umar tidak makan sedikitpun sampai rakyatnya dahulu yang makan.

Begitu juga pada masa kekhilafahan Abbasiyah, Mega proyek dalam bidang pendidikan dan sains sangat menjadi perhatian para pemimpin yang darinya negara Islam menjadi mercusuar intelektualitas sedunia. Begitu juga masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjadikan seluruh rakyatnya sejahtera hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat.

Beginilah penguasa pada sistem Islam. Dan hal ini mustahil terjadi sebab kapitalisme hanya melahirkan para penguasa rakus dan gila materi semata bukan untuk mengurusi rakyatnya.

Allahu 'alam bishowab