Pidato Kenegaraan yang Kental Omon-Omon

Oleh: Ainul Mizan
Peneliti LANSKAP

Pada tanggal 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT-RI ke-80. Pidato kenegaraan tersebut disampaikan dalam sidang tahunan DPR/MPR RI.

Secara umum, pidato Prabowo berisi tentang harapan dan motivasi serta capaian-capaian pemerintahan sejak pelantikannya di Oktober 2024. Bisa disebut bahwa pidato presiden tersebut hanya bersifat retorika atau omon-omon. Jauh dari realitas yang terjadi di lapangan. Artinya tidak menyentuh persoalan-persoalan dan solusi yang dibutuhkan oleh rakyat.

Di bagian harapan dan motivasi, kami ingin menyampaikan tentang suksesnya pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo tanpa hambatan yang berarti, diklaimnya merupakan bentuk demokrasi yang khas di Indonesia. Demokrasi yang gotong royong, tidak saling membenci dan penuh dengan kedewasaan guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Sedikit catatan tentang demokrasi di negeri ini. Masih ingat dalam benak kita bahwa ada cawe-cawe politik dalam proses Pemilu 2024. Ada manipulasi batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden meskipun belum genap 40 tahun, dengan syarat pernah terpilih dalam pemilu sebagai DPR/DPRD, gubernur maupun walikota. Tujuan dari pengubahan ini agar pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran bisa masuk bursa pencalonan.

Begitu pula konflik pribumi-non pribumi, termasuk polemik nasab Ba'alawi. Seolah ada pembiaran dari pemerintahan sehingga pembelahan persatuan di tengah masyarakat terus terjadi. Sebagai contoh organisasi PWI-LS dengan arogannya membubarkan pengajian-pengajian yang di dalamnya ada habaib yang diundang sebagai pembicara.

Ditambah pula menjelang peringatan kemerdekaan ke-80, sempat ada pengibaran bendera One Piece oleh sebagian warga negara. Mereka mengaku kecewa atas nasib rakyat yang makin miskin dan menderita. Akan tetapi reaksi pemerintah dan kepolisian sangat paranoid, hingga ada tudingan makar.

Ada pula terkait demo mahasiswa pada Februari 2025 dengan menyuarakan tagar Indonesia Gelap. Presiden sendiri dalam satu kesempatan begitu nyinyir dan gusar terkait tagar Indonesia Gelap.

Pertanyaannya, apakah ini semua merupakan bentuk demokrasi yang bergotong royong? Yang ada negeri ini sedang mempraktekkan bentuk demokrasi yang manipulatif, kekanak-kanakan dan tidak ada kedewasaan.

Adapun terkait dengan capaian-capaian pemerintahannya, kami akan memberikan catatan pada beberapa hal penting saja. Di antaranya terkait dengan pemberantasan korupsi.

Prabowo menyatakan akan memberantas korupsi. Bahkan dinyatakannya atas nama rakyat, korupsi akan dilawan walau mendapat bekingan dari kekuatan mana saja. Baginya korupsi itu termasuk serakahnomics.

Aneh saja pernyataan presiden ini. Pada tanggal 4 Agustus 2025, 1.178 napi mendapat amnesti presiden. 2 di antaranya adalah amnesti dan abolisi terhadap Hasto dan Tom Lembong. Padahal Hasto sudah divonis 3,5 tahun dan denda Rp 250 juta dalam kasus suap Harun Masiku. Sedangkan Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan dalam kasus impor gula di masa sebagai Mendag 2016-2017. Tentunya hal ini menciderai rasa keadilan dan komitmen pemberantasan korupsi.

Apalagi gurita korupsi itu makin besar. Liga klasemen korupsi di tahun 2025 ini masih diduduki oleh PT Timah sebesar Rp 300 trilyun. Disusul kemudian PT Pertamina Rp 193 trilyun, BLBI Rp 138 trilyun, Duta Palma Rp 78 trilyun, PT TPPI Rp 37 trilyun lalu Asabri, Jiwasraya dan lainnya.

Berikutnya di bidang pendidikan. Program MBG disampaikannya telah membuka lapangan kerja baru yang bisa menyerap 290 ribu pekerja di 5.800 dapur di seluruh Indonesia. Padahal definisi pekerja itu berbeda-beda. Jangan-jangan pekerja yang hanya bekerja 1-2 jam dianggap sudah bekerja dan dimasukkan ke dalam data tersebut. Artinya perlu klasifikasi yang jelas jenis-jenis pekerja sesuai yang ada di lapangan. Mengingat angka kemiskinan masih tinggi yakni 23,85 juta penduduk per Maret 2025 sesuai standar BPS. Jika sesuai standar dunia, ada 60,3 persen warga Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan yakni sebanyak 171,8 juta penduduk.

Adapun terkait MBG bisa meningkatkan prestasi di sekolah. Tentunya hanya akan menjadi klaim di tengah berbagai masalah seputar MBG. Dari kasus keracunan massal hingga menu makanan yang bermasalah ini tentu akan mengundang tanda tanya besar terkait relevansi MBG dengan peningkatan prestasi.

IQ orang Indonesia di tahun 2025 ini rata-rata adalah 93,2. Ini terendah di Asia Tenggara. Sementara Kamboja di atas sedikit dengan rata-rata IQ warganya adalah 93,97.

Tidak bisa dikatakan ideal tatkala anggaran sektor pendidikan di APBN 2026 sekitar 50 persennya dipakai untuk program MBG. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 757,8 trilyun. Sedangkan Rp 335 trilyun dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk MBG.

Tentunya kualitas pendidikan tidak bisa diukur hanya dari MBG. Kualitas pendidikan dilihat dari beberapa parameter antara lain: sarana belajar memadai, kesejahteraan guru yang optimal dan riset pendidikan yang mampu mengembangkan kualitas pendidikan.

Terkait dengan pembangunan sarpras belajar seperti pembangunan sekolah rakyat, sangatlah tidak ideal bagi peningkatan kualitas pendidikan. Justru hanya melahirkan gap. Sekolah Rakyat (SR) akan mendapat stereotip sekolah orang miskin. Tentunya kualitas layanan pendidikannya akan disesuaikan dengan standar kelas masyarakat bawah. Ini tidak ada bedanya dengan kondisi pendidikan di jaman kolonial.

Yang lebih penting lagi adalah sektor pertahanan. Presiden menekankan adanya pertahanan yang kuat di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Anggaran untuk pertahanan di tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp 185 trilyun. Besaran ini turun Rp 62 trilyun dari alokasi pertahanan tahun 2025.

Mengenai penggunaan alokasi pertahanan ini, anggaran Rp 185 trilyun didominasi untuk mendukung manajemen kemiliteran. Sebanyak 69,1 persen digunakan untuk perumusan kebijakan dan regulasi pertahanan negara, penelitian dan pengembangan pertahanan dan lainnya. Selebihnya 30,9 persen digunakan untuk mendukung peningkatan alutsista dan pengembangannya. Pertanyaannya apakah pertahanan Indonesia bisa dikatakan kuat dalam pergaulan di kawasan maupun internasional?

Padahal kuatnya alutsista dan industri yang mendukung kemiliteran akan mampu menjawab tantangan jaman seperti desakan dari rakyat agar Indonesia aktif dalam menerjunkan militernya melakukan pembebasan Palestina dari penjajahan Zionis. Bukan malah Indonesia berada dalam ketiaknya AS untuk mendukung solusi 2 negara. Solusi 2 negara yang sejatinya pengkhianatan terhadap umat Islam apalagi hasilnya adalah seruan resmi para penguasa Arab yang mendesak agar Hamas melucuti senjatanya. Memalukan sekali.

Belum lagi tunduknya Indonesia terhadap penjajahan ekonomi dan pertahanan AS. Indonesia tidak berdaya terkena tekanan tarif impor AS. Akhirnya Indonesia harus merelakan kedaulatannya diobok-obok penjajah dalam bentuk tarif 0 persen untuk AS dan data pribadi warga Indonesia diserahkan pada AS. Bukankah ini kemenangan AS atas Indonesia?

Lantas untuk apa Indonesia masih saja digaungkan bangga sebagai anggota BRICS oleh Prabowo dalam pidatonya? Jika ujung-ujungnya Indonesia ciut nyali di bawah gertakan Trump, artinya tidak ada gunanya Indonesia dalam BRICS.

Masih saja Prabowo membangga-banggakan capaian pertumbuhan ekonomi 5,12 persen di tengah kondisi dunia yang terpolarisasi. Angka pertumbuhan itu tidak penting. Sejak masa Jokowi pun digembar-gemborkan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Artinya angka di kertas tidak menggambarkan realitasnya. Pertumbuhan ekonomi di kalangan Kapitalis yang tentunya tidak berimbas pada realitas di masyarakat.

Yang terakhir terkait dengan Danantara. Prabowo membanggakan Danantara sebagai aset investasi bangsa yang mengelola dana sekitar Rp 15 ribu trilyun. Danantara konsepnya untuk keberlanjutan pembangunan. Hanya saja Danantara justru diisi oleh para oligarki ekonomi dalam 2 dekade terakhir. Ada Rosan Roeslani Ketua Kadin sekaligus eks dubes AS, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran serta Pandu Syahrir, tokoh tambang dan lainnya. Artinya ada kecurigaan jika Danantara itu bukan untuk investasi bangsa tapi bisnis oligarki. Utang terbaru Danantara sebesar 10 milyar US dollar untuk mendanai proyek-proyek Danantara. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung utang tersebut dengan mekanisme kenaikan pajak.

Demikianlah pidato yang bernuansa omon-omon. Kalau yang omon-omon rakyat biasa tentunya dampaknya tidak akan luas. Tapi ini yang omon-omon adalah seorang kepala negara. Artinya omon-omon berarti tidak sesuai dengan realitas. Walhasil pemimpin yang omon-omon hanya melakukan pencitraan, dan kebohongan kepada rakyatnya. Akibatnya rakyat makin menderita oleh ulahnya.

Kita membutuhkan pemimpin yang mempunyai integritas. Pola pikir dan kejiwaannya adalah pola pikir seorang pemimpin. Ia mempunyai pola pikir seorang pemimpin yang kuat dalam menganalisa dan mengambil keputusan. Selanjutnya dipadukan dengan kesabaran dan keteguhannya memegang prinsip. Tentu saja pemimpin yang sedemikian adalah pemimpin yang berideologi. Dan sejatinya hanya dengan ideologi Islam, pemimpin tersebut akan mampu menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia dengan ketangguhan kredibilitasnya dan kesatuan perkataan dan perbuatannya.