Negeri Rawan Bencana Minim Mitigasi

Oleh: Ika Kusuma

Sepanjang 2025, Indonesia diselimuti berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, longsor, gempa bumi, hingga gunung meletus. Tercatat ada 74 bencana yang terjadi dan mayoritas adalah banjir. Hampir seluruh wilayah terdampak, dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatra, hingga Maluku.

Bencana banjir bahkan telah melanda sejak awal tahun yang menyebabkan banyak kerusakan dan ribuan jiwa terdampak. Tercatat banjir terjadi di Pekalongan pada Januari, kemudian Demak pada bulan Februari, serta Jabodetabek pada bulan Maret. Selain melanda sejumlah kota besar seperti Jabodetabek, banjir juga hampir merata terjadi di Pulau Jawa. Bahkan di Jawa Timur, banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Semeru masih terus terjadi dari November hingga akhir Desember, yang menyebabkan banyak kerusakan dan memaksa sejumlah warga mengungsi karena kehilangan tempat tinggal.

Dilansir dari Detik.com dan Kompas.com, sejumlah bencana lain juga terjadi. Gempa bumi yang terjadi di Bengkulu pada Mei 2025 menyebabkan ratusan rumah rusak. Sebanyak 75 kasus karhutla yang terjadi sepanjang bulan Mei–Juli 2025 melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, hingga Riau dan menyebabkan ratusan hektare lahan terbakar. Longsor juga terjadi di Banjarnegara pada bulan November 2025.

Kabar memilukan kembali mengguncang di penghujung tahun ketika banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Dahsyatnya banjir bahkan menelan korban jiwa hingga ribuan orang, memutus akses, bahkan sejumlah wilayah masih terisolasi hingga hari ini. Mirisnya, buruknya mitigasi bencana hingga lambannya tindakan kuratif (evakuasi dan pemulihan) makin memperbesar nilai kerugian dan menambah jumlah korban di setiap bencana.

Indonesia adalah negara rawan bencana, baik secara faktor geografis maupun cuaca. Namun sayangnya, sikap pemerintah selama ini terkesan masih menyepelekan dan pada akhirnya gelagapan ketika bencana terjadi. Kerusakan alam sebagai salah satu faktor bencana kerap terjadi akibat kongkalikong pemerintah dan oligarki yang dengan serakah mengeruk hasil alam tanpa peduli dampak akhirnya.

Minimnya anggaran untuk penanggulangan bencana makin memperparah keadaan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini telah mengubah fungsi negara hanya sebatas regulator kebijakan para oligarki. Akibatnya, rakyat kehilangan peran negara sebagai pemelihara (raa’in) dan pelindung (junnah).

Kerusakan alam hari ini menjadi bukti bahwa sistem buatan manusia tidak pernah mampu mengatur secara sempurna sebagaimana sistem yang berasal dari Allah SWT. Islam sebagai sistem kehidupan yang berasal dari Allah bukan sekadar agama ritual, melainkan aturan dari Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bernegara. Pemimpin dalam Islam memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai pelindung dan pemelihara umat. Negara wajib melindungi umat dari segala bahaya, termasuk bencana.

Sebelum bencana terjadi, negara akan melakukan langkah preventif dengan mengelola lingkungan sesuai syariat dan tata ruang yang berbasis keselamatan, bukan profit semata. Negara juga mengedukasi masyarakat secara konsisten terkait panduan ketika kemungkinan bencana terjadi.

Negara mengeksploitasi hasil alam tanpa merusak dan menjaga keseimbangan alam, sebab Islam melarang perbuatan merusak serta memerintahkan menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang. Hal ini merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A’raf (7) ayat 56 berikut ini:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Maka negara tidak akan melakukan eksploitasi berlebihan hanya untuk mengejar keuntungan. Ketika bencana terjadi, negara telah siap dengan segala kemungkinannya. Penanganan darurat yang cepat dan menyeluruh dapat dilakukan karena negara telah mempersiapkannya. Negara memiliki sumber pendanaan dari Baitul Mal yang dimanfaatkan secara maksimal untuk proses evakuasi maupun tindakan preventif lain dengan tenaga dan seluruh teknologi yang ada. Semua usaha dimaksimalkan untuk meminimalkan korban jiwa.

Ketika negara diatur dengan sistem Allah, semua akan berjalan sesuai jalurnya. Segala sesuatu dilakukan demi mengharap rida Allah, bukan berdasarkan asas manfaat semata. Kerusakan yang tampak hari ini tidak lain merupakan akibat ulah manusia yang enggan menerapkan hukum Allah dan lebih memilih sistem buatan manusia yang sarat keserakahan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain kembali kepada aturan Allah sebelum kerusakan semakin parah.

Wallahu a’lam bis shawab.