Krisis BBM: Menata Kemandirian di Tengah Ketergantungan Energi

Oleh: Haifa Manar

Penulis dan Aktivis Dakwah

Saat ini, terdapat gelombang kegelisahan berupa antrean kendaraan yang mengular panjang. Hal tersebut telah menjadi realitas yang bisa dilihat, dirasakan, bahkan dihirup dalam kepulan asap kendaraan yang mengantre panjang di stasiun pengisian bahan bakar. Di berbagai daerah, pemandangan serupa berulang—deretan motor dan mobil yang tak lagi sekadar singgah, tetapi menunggu dengan sabar yang perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Mesin-mesin kendaraan tetap menyala, tetapi hati para pengemudi dipenuhi tanya—berapa lama lagi harus menunggu, dan sampai kapan keadaan ini akan berlanjut?

Sesungguhnya, fenomena antrean BBM di berbagai daerah bukan sekadar persoalan distribusi. Sebab hal ini merupakan bukti dari implikasi sebuah sistem yang sedang diuji oleh tekanan global. Tatkala BBM bersubsidi harganya tetap stabil, sementara BBM nonsubsidi merangkak naik mengikuti harga minyak dunia—masyarakat pun berada dalam posisi yang serba sulit. Bagi mereka yang mampu beralih ke BBM nonsubsidi mau tidak mau harus merogoh kocek lebih dalam, sementara yang bergantung pada subsidi harus berhadapan dengan kelangkaan dan antrean panjang.

Di sisi lain, kabar tentang kapal tanker yang tertahan di jalur strategis dunia menambah lapisan kecemasan bagi masyarakat. Selat Hormuz, yang selama ini menjadi nadi distribusi energi global, berubah menjadi simbol betapa rapuhnya ketergantungan terhadap pasokan luar. Seakan satu simpul kecil yang terganggu mampu mengguncang jutaan kehidupan di negeri yang jauh darinya—Indonesia, salah satunya.

APBN di Persimpangan Jalan

Pemerintah, dalam upayanya menjaga daya beli masyarakat, memilih untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Anggaran negara dipaksa bekerja lebih keras, menambal selisih antara harga pasar global dan harga yang dijual kepada masyarakat. Sehingga APBN menjadi seperti bendungan yang menahan derasnya arus kenaikan harga minyak dunia. Tetapi, tentu setiap bendungan memiliki batas kekuatan. Maka, ketika tekanan terus meningkat, retakan kecil dapat berubah menjadi ancaman besar.

Dalam konteks ini, kemampuan negara untuk terus mensubsidi BBM hanya bersifat sementara—beberapa minggu, mungkin sedikit lebih lama, tetapi tidak selamanya.

Akibatnya, langkah-langkah penghematan pun mulai diberlakukan. WFH (Work From Home)kembali digaungkan, pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan tertentu mulai dibicarakan, bahkan pengurangan aktivitas tertentu menjadi opsi yang tak terelakkan. Namun, di balik semua itu, pernahkah kita bertanya-tanya: apakah ini betulan solusi, atau sekadar penundaan dari persoalan yang lebih besar lagi?

Dilema yang Tak Sederhana

Berkaitan dengan itu, memang pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah. Di mana bila menaikkan harga BBM berarti membuka pintu bagi inflasi yang lebih tinggi. Harga kebutuhan pokok akan ikut terdorong naik, dan dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi paling bawah.

Akan tetapi, mempertahankan harga juga bukan tanpa risiko. Sebab defisit anggaran bisa membesar, ruang fiskal pun makin sempit, dan kemampuan negara untuk membiayai sektor lain bisa terganggu. Dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan adalah pilihan antara dua konsekuensi yang sama-sama berat. Ironisnya, bahkan tanpa kenaikan harga sekalipun, gejolaknya sudah terasa. Di mana antrean panjang, kelangkaan di beberapa wilayah, serta praktik penjualan eceran dengan harga tinggi menunjukkan, bahwa masalah tidak hanya terletak pada harga, tetapi juga pada ketersediaan dan distribusi.

Ketergantungan yang Mengakar

Untuk itu, sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap dinamika global. Tersebab tatkala harga minyak dunia naik, dampaknya tidak bisa dihindari. Ketika jalur distribusi terganggu, efeknya langsung terasa di dalam negeri.

Sementara itu, ketergantungan ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek politik dan kedaulatan. Karena sebuah negara yang bergantung pada impor komoditas strategis akan selalu berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Jadi, setiap ada konflik di luar negeri, setiap ada kebijakan negara produsen, setiap ada gangguan di jalur distribusi—semuanya dapat menjadi pemicu krisis di dalam negeri.

Dalam hal ini, gonjang-ganjing BBM yang terjadi bukanlah kejadian yang begitu saja secara tiba-tiba. Hal ini terungkap, bahwa semua ini adalah bagian dari pola yang berulang. Yang mana menunjukkan, bahwa selama ketergantungan ini belum teratasi, maka gejolak serupa akan terus berulang di masa depan.

Masyarakat di Tengah Tekanan

Sesungguhnya, di balik angka-angka dan kebijakan, ada kehidupan nyata yang terdampak. Yakni, para pengemudi ojek, sopir angkutan, nelayan, hingga pekerja harian—mereka adalah pihak yang merasakan langsung dampak dari kondisi ini. Jikalau antrean panjang berarti ada sebagian waktu yang terbuang, dan waktu yang terbuang berarti ada pendapatan yang hilang. Harga BBM yang naik berarti biaya operasional yang meningkat, yang pada akhirnya akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

Dengan kata lain, inflasi pun menjadi ancaman yang nyata. Sebab ketika harga-harga mulai merangkak naik, daya beli masyarakat pun akan tergerus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan tekanan ekonomi bagi kelompok rentan.

Situasi ini sudah cukup menjelaskan, bahwa kita perlu menelaah lebih dalam: apakah masalah ini hanya soal harga minyak global? Ataukah ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketergantungan struktural terhadap impor energi?

Selama kebutuhan energi dalam negeri tidak dapat dipenuhi secara mandiri, maka setiap gejolak global akan selalu membawa dampak yang signifikan. Dalam kondisi seperti inilah, kebijakan yang diambil acapkali bersifat reaktif—merespons keadaan, bukan mengantisipasi masa depan. Padahal, energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Energi adalah fondasi bagi aktivitas masyarakat, penggerak industri, dan penopang stabilitas nasional. Jadi, tatkala fondasi ini rapuh, maka seluruh bangunan di atasnya akan ikut terguncang dan runtuh.

Konstruksi Kemandirian dalam Perspektif Islam

Di tengah riuhnya krisis energi yang bersumber dari kecacatan sistemik, pertanyaan kita pasti tak jauh dari … adakah sistem yang mampu membebaskan negeri ini dari lingkaran ketergantungan yang seakan tak berujung?

Sungguh, dalam Islam, jawaban atas pertanyaan ini tidak ada dalam bentuk solusi parsial atau kebijakan jangka pendek, apalagi dengan cara pragmatis. Alih-alih dalam sebuah konstruksi sistemik yang menyentuh akar persoalan—pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, hingga arah politik dan ekonomi sebuah negara.

Selanjutnya, Islam memandang bahwa sumber daya alam strategis seperti minyak dan gas bukanlah komoditas biasa yang tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ia adalah kepemilikan umum, yang keberadaannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat. Sehingga, negara tidak berperan sebagai pedagang yang mencari keuntungan, melainkan sebagai pengelola yang memastikan setiap individu mendapatkan haknya secara adil. Paradigma Islam secara mendasar berbeda dari sistem saat ini yang menjadikan energi sebagai objek transaksi, yang harganya ditentukan oleh fluktuasi global dan kepentingan pasar internasional.

Oleh sebab itu, kemandirian energi tidak dapat dilepaskan dari kesatuan wilayah dan kepemimpinan. Ketika negeri-negeri Muslim yang kaya akan sumber daya energi—seperti kawasan Timur Tengah—terpisah oleh batas-batas negara dan kepentingan politik masing-masing, potensi besar yang dimiliki menjadi terfragmentasi. Kekayaan yang seharusnya mampu menopang kemandirian bersama justru terjebak dalam kepentingan nasional yang sempit, bahkan sering kali berada di bawah pengaruh kekuatan global adidaya.

Khilafah sebagai Solusi Keadilan

Dengan demikian, konsep persatuan dalam satu naungan kepemimpinan—Khilafah ‘ala minhaajin an-nubuwwah—menjadi relevan untuk dibahas. Bukan sebagai simbol politik semata, tetapi sebagai mekanisme integrasi sumber daya. Sebab dalam sistem ini, minyak yang melimpah di satu wilayah tidak lagi menjadi milik eksklusif suatu negara, melainkan menjadi bagian dari kekuatan kolektif yang didistribusikan untuk seluruh wilayah. Artinya, ketimpangan antara daerah kaya sumber daya dan daerah yang bergantung pada impor dapat diatasi melalui sistem distribusi yang terpusat dan terencana.

Kemandirian energi yang lahir dari konstruksi ini bukan hanya soal kecukupan pasokan, tetapi juga tentang kebebasan dalam menentukan arah kebijakan. Negara tidak lagi berada dalam posisi reaktif terhadap gejolak global. Ketika harga minyak dunia naik, dampaknya tidak serta-merta mengguncang stabilitas domestik. Ketika jalur distribusi internasional terganggu, kebutuhan dalam negeri tetap dapat terpenuhi dari sumber internal yang terkelola dengan baik.

Lebih jauh, kemandirian ini membuka jalan bagi terbentuknya kekuatan yang lebih besar—bukan sekadar negara yang bertahan, tetapi negara yang memimpin. Dengan sumber daya yang melimpah dan pengelolaan yang terintegrasi, sebuah entitas politik dapat tumbuh menjadi kekuatan adidaya, yang tidak mudah ditekan oleh dinamika global. Jika demikian, hubungan dengan dunia luar tidak lagi didasarkan pada ketergantungan, melainkan pada kesetaraan.

Tanggung Jawab dalam Penggunaan Energi

Namun, penting untuk dipahami bahwa kemandirian dalam Islam tidak identik dengan eksploitasi tanpa batas. Ada prinsip tanggung jawab yang menjadi fondasi utama. Penggunaan energi harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata, bukan pada dorongan konsumsi berlebihan. Pemborosan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, karena mengurangi hak orang lain dan merusak keseimbangan yang seharusnya dijaga.

Dalam praktiknya, negara tetap melakukan penghematan, tetapi dengan orientasi yang berbeda. Penghematan tidak diarahkan pada pelayanan publik atau kebutuhan dasar masyarakat, melainkan pada sektor-sektor yang tidak mendesak atau berpotensi menimbulkan pemborosan. Maka, efisiensi tidak menjadi beban bagi rakyat, tetapi menjadi bagian dari tata kelola yang bijaksana.

Selain itu, sebuah kemandirian energi dalam Islam juga mencakup pengembangan sumber energi alternatif. Minyak dan gas, meskipun melimpah, bukanlah sumber yang tak terbatas. 

Oleh karena itu, negara didorong untuk mengembangkan teknologi dan sumber energi lain, seperti energi nuklir dan energi terbarukan. Langkah ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan, tetapi juga untuk memperkuat posisi sebagai negara yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dengan diversifikasi sumber energi, ketahanan nasional menjadi semakin kokoh. Ketika satu sumber mengalami gangguan, sumber lain dapat menjadi penopang. Sehingga, hal ini menciptakan stabilitas yang tidak mudah digoyahkan oleh perubahan eksternal.

Menata Harapan di Tengah Ketidakpastian

Sebagai kesimpulan, fenomena BBM yang terjadi hari ini adalah pengingat bahwa sebuah ketergantungan memiliki harga yang harus dibayar. Sebab hal tersebut mengajarkan, bahwa stabilitas tidak dapat dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Namun, di balik ketidakadilan ini, selalu ada ruang untuk harapan. Harapan untuk membangun sistem yang lebih mandiri, lebih adil, dan lebih tahan terhadap guncangan. Harapan untuk menjadikan energi bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai sumber kekuatan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana mengatasi krisis hari ini, tetapi bagaimana mencegah krisis yang sama terjadi di masa depan. Karena di setiap antrean panjang, di setiap liter BBM yang diperebutkan, tersimpan pesan yang sama: bahwa perubahan secara sistematis bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Wallahua’alam bisshawab.