Kesejahteraan Masyarakat Mustahil di Sistem Sekuler

Oleh : Umi Silvi

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12persen yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini telah memicu gelombang penolakan dari berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa. Salah satu suara lantang datang dari Aulia Thaariq Akbar, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga, yang menyatakan penolakannya setelah BEM Unair melakukan kajian komprehensif terhadap dampak kebijakan tersebut pada masyarakat.

Menurut Aulia, kenaikan PPN dirumuskan tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan ini dinilai tidak tepat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, bahkan memperburuk keadaan. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan kelas sosial, dari kelas menengah ke kelas bawah.

Lebih jauh lagi, Aulia mengkritik komunikasi pemerintah yang dianggap tidak transparan. Awalnya, pemerintah menjanjikan bahwa kenaikan PPN hanya berdampak pada barang mewah. Namun, kenyataannya, banyak barang kebutuhan pokok yang turut terpengaruh.

Namun, kebijakan ini ramai menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan sejumlah ekonom memberikan kritikan keras terhadap pernyataan pemerintah yang menyatakan tekanan inflasi dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya sebesar 0,2 persen. Padahal kenyataannya dampak inflasi dari kenaikan tarif PPN itu tidak hanya bisa dilihat secara general, karena potensi kenaikan inflasi tidak bisa disamaratakan dampaknya antar kelompok ekonomi masyarakat.

Ekonom senior yang juga merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro mengatakan, “Desil 5 ke 8 yang itu tadinya aspiring dan near poor ini tentu memberatkan. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat inflasi itu harus hati-hati. Inflasinya mungkin kelihatan kecil tapi dampak inflasi kecil itu bisa beda antara yang incomenya besar dengan income yang terbatas,” (www.cnbc.com, 23 Desember 2024)

Ringkasnya, dikhawatirkan akan bermunculan multiplier effect atau efek berganda yang timbul dari kebijakan fiskal tersebut, bukan hanya akan menambah beban hidup masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang sudah terdampak oleh inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, namun juga berdampak pada sektor-sektor produksi komoditas riil, misalnya pada sektor pertanian seperti yang disampaikan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, dia mengatakan “Kenaikan 1 persen PPN, ternyata dampaknya memang bisa pada penurunan produksi, seperti misalnya rumput laut, tebu, itu salah satu 10 besar. Kemudian kelapa sawit, teh, jambu mete, kopi, dan lain sebagainya, selain itu, PPN yang naik ini juga akan meningkatkan harga, harga unggas akan naik 0,3 persen. Kemudian harga susu segar yang akan menjadi komponen dalam makanan bergizi gratis juga akan naik. Padi juga akan naik harganya, meskipun tidak besar, 0,08 persen,”

Ini adalah contoh kebijakan penguasa yang populis otoriter. Suara masyarakat diabaikan. Masyarakat sengsara oleh kebijakan pemimpinnya sendiri.

Adapun program bansos, nyatanya program tersebut tidak efektif mengatasi kemiskinan ekstrem. Banyaknya pengangguran dan tingginya kriminalitas menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat sedang sulit. Meski begitu, pemimpinnya malah makin menambah kesulitan dengan menaikkan pajak.

Setelah berbagai aksi penolakan yang dilakukan masyarakat tak didengar, lalu apa lagi yang harus dilakukan masyarakat? Kita tentu tidak berhenti di sini saja. Kita harus membuat perubahan setelah melihat banyaknya pengangguran, kemiskinan ekstrem, kriminalitas dengan motif ekonomi sulit, dan berbagai masalah sistemik lainnya.

Akar masalahnya adalah sistem kapitalisme yang melahirkan berbagai kebijakan yang menghisap darah rakyat. Sistem kapitalisme ini nyatanya telah gagal menyejahterakan masyarakat.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang.

Beberapa solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam antara lain:

1. Penghapusan pajak yang membebani rakyat
Dalam sistem Islam, pajak seperti PPN tidak dikenakan kepada rakyat. Negara mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber yang telah ditentukan syariat, seperti zakat, hasil pengelolaan sumber daya alam, dan jizyah bagi non-Muslim yang hidup di bawah naungan negara Islam.

2. Pengelolaan sumber daya Aaam secara amanah
Islam menegaskan bahwa sumber daya alam adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan ini kepada swasta atau asing, sehingga hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

3. Distribusi kekayaan yang adil
Sistem ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme zakat, sedekah, infak, dan larangan penimbunan harta. Dengan demikian, kebutuhan dasar setiap individu dapat terpenuhi tanpa kecemasan.

4. Larangan riba dan spekulasi
Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dan spekulasi yang merugikan rakyat kecil. Transaksi keuangan harus berlandaskan nilai keadilan dan transparansi, sehingga mencegah terjadinya krisis ekonomi yang diakibatkan oleh gelembung keuangan.

Daulah Islam yang berdiri selama 13 abad terbukti menyejahterakan masyarakat. Salah satu buktinya yaitu pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satu orang pun yang berhak menerima zakat, saking sejahteranya umat pada saat itu. Kondisi sejahtera seperti itu pantas terjadi karena sistem yang dipakai adalah sistem dari Allah SWT.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 50, yang artinya:

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Sistem Islam berasal dari Allah, tentu lebih baik daripada sistem kapitalisme yang buatan manusia. Allah mewajibkan manusia menerapkan sistem Islam kaffah. Karena manusia tidak menerapkan Islam kaffah, maka terjadi berbagai kesulitan dan musibah.

Dengan adanya pemahaman politik Islam di setiap individu masyarakat. Kebangkitan akan dengan mudah terealisasikan; sebab politik merupakan komponen penting sebuah perubahan.

Maka menerapkan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan merupakan hal yang urgent. Sebab dengan diterapkannya lah kesejahteraan sekaligus keadilan akan merata dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat.