Karut-marut Pilkada, Keniscayaan Dalam Demokrasi

Oleh  : Wakini
Aktivis Muslimah

Pilkada 2024 ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Sebelum pemilihan, seperti halnya Pemilu maka ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan di antaranya penetapan calon peserta Pilkada 2024, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi suara. (detik.com, 22-05-2024)

Jelang pendafataran calon Pilkada 2024 pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang, ketua parpol terus melakukan pertemuan untuk menjajakan jagoan masing-masing. (tirto.id, 10-08-2024).

Pernyataan tersebut menjadi kenyataan pahit realita politik dinegeri ini. Politik seolah hanya menjadi milik para kapitalis yang ingin meraup keuntungan sebanyak banyaknya. Apapun bisa dilakukan jika sedang berkuasa. Mulai dari menerapkan aturan buatan sendiri hingga mengubah dan mempermainkan hukum. Melakukan banyak kecurangan dan juga menerapkan sistem pemerintahan yang mengangkat para penguasa yang memuluskan jalan para kapitalis dan korporasi.

Dalam Pilkada Jakarta 2024 misalnya, gerbong parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sering kali menyebutkan, bahwa penentuan calon kepala daerah akan ditentukan para ketua umum. KIM merupakan wadah parpol saat mengusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, ada ide akan menggaet parpol lain di luar pendukung Prabowo-Gibran dengan membentuk KIM Plus di daerah pilkada strategis.

Kekuasaan memang nikmat dunia yang dicintai oleh banyak manusia. Dengan kekuasaan, seseorang bisa melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya, semisal memperkaya diri, menyingkirkan musuh-musuhnya, dan memuaskan hawa nafsunya. Dalam sistem politik demokrasi, kompetisi politik yang luas diberikan untuk seseorang atau kelompok untuk meraih kekuasaan, bahkan sering dengan cara manipulatif.

Inilah wajah buruk sistem politik demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan menjadi tujuan. Segala macam cara pastinya akan dilakukan demi meraih kekuasaan. Idealisme pun tergadaikan demi mendapatkan kemenangan. Mereka berkuasa bukan untuk memperbaiki kondisi rakyat. Tetapi hanya demi kepentingan pribadi dan kelompok nya. Tidak perduli dengan kondisi buruk dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah omong kosong belaka. Rakyat justru hanya menjadi tumbal untuk jalan mereka berkuasa.

Sistem Islam telah mengatur secara rinci dan jelas mengenai politik. Politik yang berasal dari kata siyasiun yakni mengurusi. Apa yang diurusi? Yang akan diurusi adalah segala urusan rakyat (umat) baik dalam maupun luar negeri. Pengurusan tersebut tentu saja dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Sang Khalik.

Para pejabat yang akan dipilih untuk menjalankan politik ini pun bukan berdasarkan kepentingan, tapi sosok yang memang memiliki kapabilitas dan integritas karena ia akan menjadi pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. 

Wallahu a'lam bishowwab