Islam Mencegah Pengaruh Pemodal Terhadap Negara

Oleh: Siti Sadja’ah

Dalam sistem kapitalisme, korporasi—terutama yang dikuasai pemodal swasta—mempunyai peran besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Para pemilik modal memakai beragam cara untuk memperoleh fasilitas khusus seperti pengurangan pajak, subsidi, regulasi yang menguntungkan, maupun bentuk dukungan lain dari negara. Kedekatan mereka dengan elit politik memudahkan akses terhadap kredit berbunga rendah dari bank milik negara, perizinan yang cepat, serta aneka keuntungan ekonomi lainnya.

Beberapa pola yang sering digunakan perusahaan swasta untuk menekan kebijakan publik agar sesuai dengan kepentingannya antara lain:

1. Menempatkan Orang dalam Pemerintahan
Korporasi berusaha masuk ke lingkaran kekuasaan dengan menempatkan wakil-wakilnya pada jabatan penting di kementerian atau lembaga negara. Dari posisi tersebut, mereka dapat mendorong atau langsung melaksanakan usulan kebijakan yang menguntungkan bisnis, baik dari DPR, penasihat presiden, kementerian, maupun kelompok bisnis.

2. Melalui Aktivitas Lobi
Di banyak negara, lobi politik dilegalkan sebagai sarana memengaruhi pengambil keputusan. Korporasi membentuk kelompok lobi atau memanfaatkan asosiasi industri, pengusaha, maupun konsultan untuk menekan proses legislasi. Anggotanya sering kali berasal dari kalangan pebisnis, mantan pejabat, atau pakar yang memiliki jaringan luas.

3. Praktik Suap dan Gratifikasi
Strategi lain adalah dengan memberi suap atau gratifikasi kepada pejabat publik agar kebijakan berpihak pada kepentingan mereka. Praktik ini melibatkan banyak pihak, mulai dari kepala daerah, pejabat kementerian, anggota legislatif, hingga hakim. Tujuannya biasanya untuk memuluskan perizinan atau memenangkan tender proyek pemerintah.

4. Pendanaan Politik dan Kampanye
Para pemilik modal kerap menyumbang dana besar bagi calon atau partai politik saat pemilu. Dengan cara ini, mereka berharap kandidat yang menang akan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan. Setelah terpilih, politisi tersebut sering merasa berutang budi dan memberikan kemudahan bagi para penyumbang.

5. Kontrol atas Media Massa
Pengaruh juga dijalankan melalui kepemilikan atau pendanaan media massa. Dengan mengendalikan informasi, pemodal dapat membentuk opini publik, menciptakan citra positif, atau membatasi berita yang merugikan kepentingan mereka.

6. Menguasai Wacana Akademik dan Kajian
Perusahaan juga membiayai akademisi, lembaga penelitian, maupun think-tank. Dari sana lahir rekomendasi kebijakan yang bisa memengaruhi pemerintah. Publikasi berupa artikel opini, laporan riset, hingga testimoni dalam sidang DPR dijadikan cara untuk mendorong regulasi yang sesuai kepentingan pemodal.

Islam sebagai Penghalang Intervensi Pemodal

Berbeda dengan kapitalisme, sistem Islam memiliki fondasi yang efektif untuk mencegah campur tangan pemodal dalam urusan pemerintahan. Prinsip-prinsipnya antara lain:

1. Negara Berdiri di Atas Akidah Islam
Segala aktivitas bernegara berlandaskan akidah Islam yang melahirkan aturan hidup Islami. Nilai spiritual mengakar di masyarakat dan menjadi pedoman individu, keluarga, hingga negara. Dengan dasar ini, setiap persoalan akan diarahkan pada penyelesaian sesuai hukum Islam.

2. Sumber Hukum Jelas dan Metode Istinbath yang Sahih
Hukum dalam Islam bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijmak Sahabat, dan Qiyas. Penetapan hukum dilakukan melalui metode istinbath yang benar oleh para mujtahid. Dengan begitu, hukum tetap netral, tidak bisa dimanipulasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

3. Kriteria Pejabat: Takwa dan Kompetensi
Pejabat serta pegawai negara harus memiliki akhlak Islami dan ketakwaan tinggi, disertai kemampuan mengatur urusan publik. Dengan karakter ini, mereka dapat melayani rakyat sesuai ideologi Islam.

4. Hukuman Tegas atas Korupsi dan Suap
Islam melarang keras praktik korupsi, hadiah untuk pejabat, maupun suap. Rasulullah SAW menegaskan: “Pemberi dan penerima suap sama-sama dilaknat.” (HR. At-Tirmidzi). Aturan ini menjadi peringatan serius bagi penyelenggara negara maupun rakyat.

5. Kewajiban Kontrol oleh Rakyat dan Partai Politik
Masyarakat memiliki kewajiban amar ma’ruf nahi munkar, termasuk kepada pemimpin. Mengingatkan penguasa yang menyimpang bahkan dianggap jihad dengan pahala syahid jika gugur karenanya. Partai politik dalam Islam pun berfungsi utama untuk melakukan muhasabah terhadap penguasa, di samping aktivitas politik lain.

Dengan cara seperti inilah, negara dalam sIstem Islam tidak akan mampu disetir atau diintervensi oleh para pemodal yang notabene memang tidak memiliki tempat dalam pemerintahan. Negara yang menerapkan Islam kaffah berdiri di atas kedaulatan syara' sehingga tidak akan ada kepentingan swasta apalagi asing yang akan menyusup di dalam setiap kebijakan yang lahir.

Wallahu a’lam bi-ash-shawab