Huru-Hara Program MBG

Sumber: Eddy Suryana/tvOne/Purworejo

Oleh: Ummu Zahra
Pemerhati Sosial dan Ibu Rumah Tangga 

Polemik program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan dimedia sosial karena menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti; murid dan guru keracunan, menu makanan mentah, tidak segar hingga basi, menu makanan yang tidak mengandung gizi, juga menu yang tidak sesuai selera anak-anak, sehingga menimbulkan food waste/limbah makanan sebanyak 1,4 juta ton pertahun dan harus segera diadakan sistem pengelolaan sampah dari sisa makanan tersebut agar tidak mencemari lingkungan.

Anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis sebagian diambil dari 44,2% anggaran pendidikan dan 9,2% dari anggaran kesehatan. Program MBG adalah program prioritas utama pemerintahan era Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesehatan, gizi, serta kualitas SDM, khususnya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui. Program ini dirancang untuk mengatasi stunting, meningkatkan prestasi belajar dan menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani, dan peternak dalam rantai pasok.

Namum sangat disayangkan, program yang masih baru dan belum terencana secara matang, dalam pelaksanaannya sangat tidak efektif dan efisien karena dalam praktiknya ada penyalahgunaan anggaran seperti; pengadaan puluhan ribu motor, perangkat lunak/komputer, dapur umum SPPG yang lebih mewah dari sekolahannya, peralatan makan dan pakaian SPPG yang bernilai ratusan miliar, tidak memungkiri terdapat celah untuk korupsi yang hanya bisa dinikmati oleh simpatisan dan tim sukses serta partai politik tertentu.

Telah tampak keruwetan sebuah negara karena diatur oleh sistem Demokrasi, terbukti negara Indonesia yang selama ini menganut ideologi sekuler-kapitalis terus terbelenggu oleh kesenjangan sosial-ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, koruptor yang semakin subur, penegakan hukum yang lemah, otorisasi hingga kriminalisasi kritik. Kesemua itu adalah buah hasil dari sistem sekuler-kapitalis yang saat ini diterapkan, sistem yang sedari awal hanya memikirkan keuntungan dan kesenangan duniawi. Bahkan dalam kepemimpinan sistem demokrasi penguasa akan menyesengsarakan rakyatnya demi kepentingannya sendiri. 

Seorang pemimpin seharusnya tahu arah kemana ia akan melangkah, membawa rakyatnya kesetiap jengkal kesejahteraan. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa pendidikan adalah pondasi utama sebagai kunci kemajuan dan keberhasilan suatu bangsa, kunci pengentaskan kemiskinan, memprioritas pelayanan terhadap rakyat dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan dengan biaya murah dan berkualitas. Tindakannya sejalan dengan konsepnya, teori selaras dengan praktiknya, tidak munafik dan tidak ingkar janji. Bukan berarti ingin negaranya maju namun mundur dalam pendidikan.

Berbeda dengan kepemimpinan sebuah negara yang mengadopsi ideologi Islam. Pemimpin hadir penuh rasa takut kepada Allah Swt dan sadar akan mempertanggungjawabkannya dihadapkan Allah Swt, membentuk penguasa melayani rakyat dengan tulus dan bersungguh-sungguh.

سيدالقؤم خا د مهم
"Pemimpin suatu kaum adalah pelayanan mereka"

"Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus" (HR. Bukhari & Muslim)

Seorang pemimpin dalam sistem Islam tidak bernegosiasi atas hukum syara. Jika halal maka halal, jika haram maka haram, syara telah menjelaskan haq dan batil. Penguasa tidak disibukan memikirkan undang-undang untuk rakyat, karena sumber hukum telah tertera dalam (Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma dan Qiyas). Bukan menuruti akal yang lemah dan terbatas atau hawa nafsu yang penuh kemudharatan.

Dalam menangani pemenuhan gizi, kelaparan dan kemiskinan, negara Islam memiliki baitul mal/pembendaharaan negara yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan pendapatan negara seperti (zakat, kharaj, jizyah, ghanimah) untuk kemaslahatan umat. Berfungsi sebagai kas negara yang amanah dan menjamin transparasi pengelolaan dana umat. Mengelola sumber kekayaan alam secara optimal, mandiri, dan bijaksana. Memberikan hukuman tegas dan menjerakan terhadap pelaku korupsi dan monopoli. 

Dengan demikian, hanya dengan sistem Islam kesemua itu akan dilaksanakan secara jujur, adil dan amanah. Alhasil, bukan hanya mengentasi kemiskinan dan kelaparan tetapi juga mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, juga melahirkan kepercayaan umat terhadap seorang pemimpin. Sehingga keberkahan dan kemaslahatan dapat dirasakan oleh seluruh alam semesta.

Wallahualam Bishshawab