Gagalnya Distribusi Pangan Dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Aspia Ningsih

Suburnya tanah indonesia, mirisnya warga justru harus membeli dengan mahal kebutuhan pokoknya terutama beras. Luasnya lahan pertanian yang cukup untuk menjadi swasembada pangan negeri ini justru para petani tidak mudah untuk sejahtera. Alih-alih memperbaiki sistem pertanian dan menuntaskan problem para petani negara hadir dengan solusi mengandalkan impor beras dari luar negeri. Bagaimana ini bisa terjadi?

Pemerintah mencatat cadangan beras di Bulog saat ini melimpah, bahkan mencapai rekor tertinggi hingga 4,2 juta ton. Namun, kondisi dilapangan justru menunjukkan hal yang kontras dimana harga beras di pasar tetap tinggi, bahkan melampaui batas atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta menyoroti kondisi ini. Dalam webinar PERHEPI yang digelar Senin (14/7/2025), Otong mengatakan, tingginya harga beras terjadi bukan karena stok secara nasional kurang, tetapi karena stok gabah di lapangan sangat terbatas.

Ia juga menyebut tidak ada kondisi istimewa ditingkat petani, yang mereka inginkan hanyalah kemudahan bertani. "Penyerapan Besar oleh Bulog, Pasar Kekurangan dalam kesempatan yang sama, Pengamat Pertanian yang sekaligus Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Khudori menyebut kebijakan Bulog untuk menyerap gabah dalam jumlah besar ternyata memunculkan efek lain di ekosistem perberasan. Menurutnya, kebijakan tersebut memang menguntungkan petani, namun menimbulkan distorsi serius di pasar.

Permasalahan serius ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika dianalisis justru yang terjadi, pemerintah tidak berupaya menjadikan pasar sehat bagi petani. Dengan beberapa kasus tertimbunnya ratusan ton beras di Bulog hingga membusuk dan langkah pemerintah yang mengimpor beras dari luar secara besar-besaran tentu menjadikan persaingan beras di negeri ini tidak sehat. Maka wajar mengapa harga beras mahal padahal negeri ini memilki agraria terbesar didunia namun negara menerapkan sistem kapitalis demi mensejahterakan para pebisnis beras dari pada para petaninya.

Semua permasalahan ini berakar dari paradigma pengelolaan pangan dalam sistem kapitalisme,di dalam negara kapitalisme negara tidak berperan sebagai raa'in atau pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat secara langsung, melainkan hanya berfungsi sebagai regulator yang mengatur dari kejauhan, alhasil urusan vital seperti pangan diserahkan kepada mekanisme pasar yang dikuasai segelintir pengusaha besar. Para pelaku ini cenderung mengutamakan keuntungan semata dengan praktik - praktik mengandalkan impor meskipun produksi domestik tersedia menetapkan harga yang merugikan petani kecil dan memegang kendali penuh atas distribusi pangan. Konsekuensinya, distribusi beras tidak merata, harga beras di pasar tidak terkendali, daya beli masyarakat miskin semakin tertekan.

Berbeda dengan kehidupan yang diatur syariat Islam, Dimana negara bukan hanya sekedar pengatur melainkan pengurus yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyat nya.Tugas ini mencakup memastikan seluruh kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan dapat terpenuhi secara layak dan merata. Penguasa dalam sistem Islam wajib menjalankan seluruh aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mencampurkan dengan hukum buatan manusia. Dengam penerapan sistem Islam kaffah lahirlah pemimpin yang amanah dan bertaqwa yang tidak akan mengkhianati rakyat atau membiarkan mereka terpuruk dalam kelaparan dan kemiskinan. Prinsip ini di tegaskan dalam sabda Nabi Shalallahu wa salam

"Imam ( pemimpin ) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dipimpinnya"(HR.Al -Bukhari dan Muslim)

Dalam sejarah pemerintahan Islam, sistem ini melahirkan kesejahteraan yang merata, stabilitas harga dan distribusi kekayaan yang adil, sehingga rakyat hidup dalam rasa aman dan berkecukupan.Negara Islam memegang kendali penuh atas distribusi kebutuhan pokok rakyat termasuk beras, karena pangan merupakan salah satu aspek vital yang langsung menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.

Berbagai langkah strategis ditempuh untuk memastikan distribusi beras yang optimal dan berkesinambungan dengan menjaga kualitas beras agar tetap layak konsumsi saat sampai ke tangan rakyat. Semua ini di jalankan sebagai bagian dari kewajiban syariat untuk memastikan kebutuhan dasar setiap individu rakyat terpenuhi dengan adil dan transparan. Negara Islam juga mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, sehingga tidak menggantungkan pasokan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar global. Untuk itu negara mendorong produksi dalam negeri secara maksimal dengan memanfaatkan potensi lahan, teknologi dan sumber daya manusia secara optimal.

Dengan sistem ini penyaluran beras dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga terhindar dari penumpukan stok di gudang yang beresiko menurunkan kualitas. Hanya Khilafah satu - satunya yang mampu mewujudkan kemandirian pangan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Wallahu a'lam bishawab