Dilema Ibu di Medan Pekerja

foto: Pinterest

Oleh: Ummie Uqie

Sorotan media baru-baru ini mengarah pada peristiwa miris yang menimpa anak-anak di sebuah tempat penitipan anak atau daycare. Terbukti, anak-anak ini mendapatkan perlakuan tidak semestinya dari pengurus daycare tersebut sehingga menimbulkan trauma bagi anak sekaligus sang ibu yang terpaksa harus bekerja dan membutuhkan jasa titip anak.

Persoalan ibu bekerja ini pastinya tidak sesederhana itu.

Menjadi sebuah ironi tentunya. Seorang ibu yang seharusnya mengurus anak-anaknya dengan penuh kasih sayang terpaksa bekerja, lalu mempekerjakan pihak lain untuk mengurus anaknya dengan berbagai risiko yang nilainya jelas tak sebanding dengan apa yang dihasilkannya dari upah kerja.

Namun, jika tidak dititipkan, lantas bagaimana ia bekerja? Pertimbangan tersebut membuat para ibu memilih daycare sebagai wadah yang diharapkan bisa mewakili perannya.

Hal tentang pentingnya fasilitas daycare ini menjadi salah satu isu yang diangkat pada Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Jakarta pada Jumat, 1 Mei lalu.

Kaum buruh atau para pekerja juga menuntut percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru yang diharapkan bisa memberi perlindungan hukum bagi buruh seluruh Indonesia.

Selain itu, Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, juga menyoroti perlunya kemudahan akses perumahan bagi pekerja, kewajiban pengupahan oleh perusahaan harus sesuai ketentuan, dan menekankan pentingnya layanan penitipan anak (daycare) di kawasan-kawasan industri atau di permukiman-permukiman buruh, yang ramah dan menjamin keselamatan serta tumbuh kembang anak selama orang tua bekerja.

Meskipun jika ditelaah, tetap saja yang diuntungkan dan yang menjadi acuan tuntutan adalah keuntungan bagi pemberi kerja. Karena semua itu bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan produktivitas para orang tua pekerja.

Lagi-lagi sistem yang berjalan lebih berpihak kepada siapa yang punya kuasa dan kekuatan. Hal ini jelas menjadi indikasi gagalnya sistem perlindungan terhadap kesejahteraan dan kenyamanan hidup pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa Keppres yang diteken, satgas-satgas yang dibentuk, bahkan janji-janji manis yang dilontarkan pemerintah, apakah kelak akan terbukti menjadi solusi ampuh bagi permasalahan demi permasalahan dunia pekerja saat ini?

Tersebab ekonomi rumah tangga buruk, taraf hidup rendah, dan kemampuan menafkahi dari seorang suami sebagai kepala keluarga tidak memadai, memunculkan opsi bahwa seorang istri harus turun ke medan kerja demi bahu-membahu menambal kekurangan nafkah itu dengan meninggalkan peran utamanya sebagai pengurus keluarga.

Sementara para pria dipersulit dengan berbagai problem ketenagakerjaan. Lapangan kerja terbatas, kerja sistem kontrak yang tidak menjamin kesinambungan, dan pengupahan yang tidak standar membuat ruang gerak para pria semakin sempit.

Pihak pemberi kerja lebih mengincar tenaga perempuan yang bisa diupah murah dan lemah di bawah aturan perusahaan. Sungguh sebuah ketimpangan.

Rantai masalah semakin mengular akibat dari para ibu yang terpaksa harus berperan menjadi penghasil uang. Kesenjangan kasih sayang ibu dan anak pun terjadi.

Peran ibu sebagai madrasatul ula pun hilang. Anak-anak tumbuh dari mode pengasuhan yang tidak sesuai, yang dampak jangka panjangnya tentu lebih pahit dari sekadar berjibaku sebagai buruh yang sekadar untuk mendapatkan haknya pun belum tentu sepadan.

Dengan segala akibatnya, problem ibu bekerja menjadi pedang bermata dua. Dan negara tidak bisa memberi solusi hanya dengan mengandalkan teken kebijakan dan janji manis semata.

Perombakan sistem secara menyeluruh harus menjadi pilihan. Politik, ekonomi, dan pendidikan adalah satu paket sistem yang jika diterapkan secara tepat, maka rakyat akan hidup tenang.

Para bapak bekerja dengan nyaman.
Para ibu berperan utuh sebagai rabbatul bait.
Anak-anak aman dalam dekapan kasih sayang, sempurna dalam tumbuh kembang sebagai generasi emas sebuah peradaban.

Wallahu a’lam bishawab.