Delapan Dekade Merdeka, Pendidikan dan Kesehatan Masih Jauh dari Harapan

Oleh: Nani S.PdI
Relawan Opini Konawe Selatan

Delapan puluh tahun merdeka dari penjajahan fisik, tetapi Indonesia belum merdeka dari buruknya sistem pendidikan dan kesehatan yang diterapkan hari ini.  

Warga Konawe Selatan dari segi akses transportasi, kondisi jalan menuju SMPN 43 Konawe Selatan (Konsel) di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, saat ini berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Jalan sepanjang kurang lebih 600 meter tersebut nyaris seluruhnya tertutup oleh rumput dan ranting pohon yang tumbuh liar (Detiksuktra.com, 29/ 7/ 2025).

Fakta di atas adalah salah satu dari sekian banyaknya kondisi pendidikan yang masih memprihatikan. Jadi, memimpikan belajar dengan berbagai fasilitas lengkap, akses jalan menuju sekolah dengan mudah adalah sesuatu yang begitu sulit untuk didapatkan di negeri ini khususnya di pedesaan. Banyak sekolah di wilayah pedesaan masih menghadapi kekurangan  guru berkualitas, minimnya fasilitas, serta keterbatasan akses internet yang kian memperlebar kesenjangan dengan wilayah perkotaan.

Sama halnya dengan kondisi kesehatan juga masih jauh dari harapan sebagai mana yang dilansir Kendaripos.fajar.co.id, stanting masih menjadi ''pekerjaan rumah". Tiap tahun, kasus gagal tumbuh terhadap anak terus teridentifikasi. Atas dasar itulah, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga (4/ 7/ 2025).

Kasus stunting sudah masuk 8 dekade tetapi untuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan belum juga ada solusi, padahal pemerintah sudah melakukan banyak upaya mensinergikan seluruh jajarannya sampai ke pemerintahan tingkat desa. Dari program pemberian makan siang dan susu gratis bagi ibu hamil dan anak-anak, hingga imbauan bagi perempuan hamil maksimal usia 35 tahun. Dengan harapan angka stunting di Konsel terus menurun.  

Jika kita melihat yang terjadi masih banyak persoalan yang harus dibenahi di sektor pendidikan yang seperti tidak ada akhirnya. Kesenjangan kualitas pendidkan antara kota dan desa sangat terasa perbedaanya, terdapat murid dengan berbagai kemudahan akses transportasi berangkat sekolah, sementara itu, ada murid yang harus menempuh kiloan meter menyusuri tanah becek. Kemudian di sisi lain ada sekolah yang dengan berbagai fasilitas memadai seperti dari segi buku paket, komputer, perpustakaan, kamar mandi, dan sarana olah raga.  

Pemerataan pendidikan yang seharusnya membawa keadilan justru masih dipasung oleh sistem yang menempatkan uang sebagai penentu utama. Termasuk jauhnya kesenjangan pendidikan di perkotaan dan di desa hingga perbatasan.  

Olehnya itu, meski sudah delapan dekade merdeka, kapitalisme masih terus membelenggu, khususnya di bidang pendidikan. Selama kapitalisme tetap menjadi kerangka dasar pengelolaan negeri, pendidikan akan terus menjadi ladang bisnis, bukan hak rakyat. Tujuan pendidikan hanya bisa diraih jika sistem yang membelenggunya diganti dengan sistem yang menempatkan ilmu sebagai jalan membangun peradaban umat, bukan sekadar alat mencari keuntungan dan penjajahan. Kapitalisme hanya mengutamakan daerah yang dianggap bernilai ekonomi, sementara daerah terpencil terabaikan.

Begitu pula dengan aspek kesehatan, masyarakat masih sulit mengakses layanan kesehatan yang sesuai harapan khususnya di wilayah pedesaan. Sebuah insiden memilukan dan memalukan terjadi di puskesmas motaha, Kecamatan Angata, kabuapaten Konawe Selatan pada minggu malam, 11 Mei 2025. Sejumlah pasien, termaksud bayi yang sedang dirawat, terlantar tanpa penanganan medis yang layak akibat padamnya listrik dan kelalaian pihak puskesmas, dan masih banyak lagi fakta kelam buruknya pengurusan negara atas hak rakyat berupa layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai. 

Peran negara hanya sebatas regulator, tidak memastikan tiap-tiap rakyat bisa mengakses layanan kesehatan. Negara merasa sudah cukup memberikan jaminan kesehatan dengan membentuk BPJS Kesehatan dan membiarkan rakyat membiayai layanan kesehatan dengan membayar iuran. Negara justru membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis (swasta) untuk menguasai sektor kesehatan, mulai dari industri obat, alat kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan, hingga jaringan apotek dan rumah sakit.  

Telah kita ketahui bahwa sumber masalah dalam pemerataan pendidikan dan kesehatan adalah sistem kapitalisme di negeri ini yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal tersebut menyebabkan tata kelola yang berantakan karena paradigma yang digunakan adalah kapitalisme. Maka ketika kita melihat bahwa Islam memiliki paradigma yang sahih tentang pendidikan dan kesehatan hendaknya sebagai muslim segera tergerak untuk menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan lainnya. Sehingga pemerataan pendidikan dan kesehatan di negeri ini akan segera terwujud, bukan angan-angan semata atau malah sekadar wacana.  

Dalam Islam, negara berperan sebagai pengurus rakyat. Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar publik yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karenanya, negara harus mewujudkan secara gratis dan berkualitas, bahkan anggaran pendidikan dan kesehatan adalah anggaran yang bersifat mutlak dan prioritas.  

Khalifah Umar selaku kepala negara Islam juga telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan dari rakyatnya.

Islam memberikan amanah kepada negara untuk bertanggung jawab menjamin pemenuhan layanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan  semua warga negara, baik muslim maupun nonmuslim. Tanggung jawab ini tidak boleh dilalaikan oleh negara sedikit pun karena pelalaiannya akan menimbulkan kemudaratan yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin (raa’in) dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR Bukhari). 

Sistem pendidikan dan kesehatan Islam dengan ditopang sistem pemerintahan yang amanah, penguasa yang meriayah, dan tenaga profesional di bidang pendidikan dan kesehatan akan mewujudkan layanan publik yang berkualitas. Hanya sistem Islam kaffah yang mampu membuat rakyat merasakan terpenuhinya kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Wallahu'alam bissawab.