Berkahnya Ramadhan dalam Sistem Pemerintahan Islam

Oleh : Gina Setiana

Keberkahan bulan suci Ramadhan tentunya akan kita dapati hanya dalam sistem pemerintahan Islam.

Hal tersebut diungkap oleh Aktivis Dakwah Kota Depok, Ustadzah Widianingsih dalam Forum Kajian Komunitas Keluarga Sakinah, Ramadhan Berkah dengan Islam Kaffah, Ahad (23/02/2025).

Ia pun melanjutnya, pada masa kekhilafahan Islam, lima belas hari sebelum bulan itu tiba, khalifah akan memerintahkan pembentukan lembaga khusus untuk memantau makanan di pasar dan mengatur harga selama bulan Ramadhan.

“Khalifah pun melakukan sendiri untuk memilih kualitas gandum dari mana roti itu akan dibuat untuk orang-orang, dan untuk menentukan berat dan jumlah garam yang akan ditambahkan ke dalamnya. Sehingga harga-harga di pasar selalu stabil,” terangnya di hadapan puluhan peserta kajian.

Namun, menurutnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi kita sekarang ini. Ramadhan yang identik dengan bulan keberkahan, rakyat malah selalu dihadapkan pada kondisi-kondisi sulit misalnya hampir setiap tahun menjelang puasa harga-harga barang pokok terus berangsur naik sampai lebaran. Ini tentu saja sangat berat terutama untuk rakyat ekonomi menengah ke bawah. 

“Menjelang memasuki bulan Ramadhan tahun ini rakyat dihadapkan pada kondisi kelangkaan gas LPG 3 kg akibat kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual gas kepada konsumen. Dampaknya rakyat harus mengantri panjang di agen-agen demi mendapatkan gas,” jelasnya.

Menurutnya itu semua terjadi karena penduduk negerinya tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah SWT, sehingga banyak sekali masalah yang terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Al-Qur’an surah al-Araf ayat 96 yang artinya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Oleh karena itu, ia pun menegaskan, keberkahan hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan Islam, karena: Pertama, asas akidah yang harus diemban oleh individu, masyarakat, dan negara. “Tidak cukup pada level individu saja akan tetapi harus sampai pada ketakwaan level negara. Bukan hanya itu keterikatan terhadap hukum syara dalam seluruh aspek kehidupan juga merupakan sesuatu yang wajib ditaati sebagai konsekuensi keimanan” jelasnya.

Kedua, sistem pemerintahan wajib menerapkan syariah Islam secara kaffah. “Kemudian adanya relasi yang baik antara penguasa dengan Rakyat berupa Nasehat Taqwa, Kasih sayang, dan Empati. Mengemban Dakwah keseluruh dunia. Hasilnya Rahmatan Lil ‘alamin,” ujarnya.

Ketiga, sistem ekonomi syariah. Dalam Islam diatur mengenai sistem kepemilikan dimana adanya pemisahan antara Kepemilikan individu, umum dan negara. “Hal ini akan menghasilkan pola pendistribusian kekayaan alam secara tepat sehingga rakyat akan terjamin kesejahteraannya,” pungkasnya.