Warga Indonesia Kini Dapat Menggunakan KTP Digital

CendekiaPos - Masyarakat Indonesia kini memiliki akses ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, mengumumkan bahwa KTP Digital akan dapat diakses sepenuhnya mulai September mendatang.

"Kami berharap seluruh platform ini (INA Digital) akan selesai pada akhir September," ujar Azwar Anas di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (7/8/2024).

Namun, sayangnya, masih banyak warga Indonesia yang belum bisa mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital. Padahal, KTP digital menawarkan banyak manfaat dan kelebihan.

Beberapa manfaatnya antara lain kemudahan penggunaan, proses pembuatan yang lebih cepat, tidak perlu dicetak menggunakan blangko, dan tidak perlu disimpan di dalam dompet. KTP cukup disimpan di dalam handphone atau smartphone.

Lebih lanjut, Azwar menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 9 juta rakyat Indonesia yang memiliki IKD. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Menurut data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per semester I 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 279.118.866. Dengan demikian, masih ada sekitar 270 juta warga yang belum memiliki IKD.

"Saat ini, untuk mendapatkan kartu identitas digital masih harus ke kelurahan. Target kami ke depan adalah cukup dengan face recognition, nanti IKD dapat diperoleh," jelasnya.

IKD atau KTP digital merupakan bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola oleh Perum Peruri.

Ada sembilan layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi ini, yaitu kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal layanan, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Layanan ini awalnya direncanakan akan diluncurkan pada bulan Mei atau Juni lalu. Namun, menurut Azwar, peluncuran GovTech Indonesia ini akan disesuaikan lebih lanjut.

"Harapan presiden bukan hanya peluncuran, tetapi juga beberapa integrasi dari layanan tadi sudah bisa berjalan. Targetnya, kita akan mengintegrasikan beberapa aplikasi dan dengan govtech ini, ada beberapa percepatan, terutama integrasi IKD dan identitas digital sebagai SSO (single sign on). SSO ini akan menggunakan INA Pass. Targetnya adalah mengintegrasikan layanan di 7 Kementerian Lembaga plus BPJS dan ketenagakerjaan dengan satu portal nasional yang menyusul pengintegrasian," pungkasnya.