Tunjangan Anggota DPR Fantastik, Membuat Rakyat Menjerit

Oleh: Endang Seruni
Muslimah Peduli Generasi

Tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selangit. Penghasilan mereka mencapai Rp 100 juta perbulan,terhitung Rp 3 juta per harinya. Sementara rakyat merasa tercekik dengan berbagai macam pajak yang dibebankan negara.

Anggota DPR mendapatkan tunjangan -tunjangan. Diantaranya adalah tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta, bensin sebesar Rp 7 juta, beras Rp 12 juta perbulan. Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan bahwa kenaikan ini, hanya tunjangannya saja, gaji pokok mereka tetap yaitu Rp 6,5 juta perbulan (Tempo.co,19/8/2025).

Pakar kebijakan publik VPN Veteran Jakarta Achmad Nur menyatakan bahwa kenaikan pendapatan DPR ini, sangat menyakiti hati rakyat. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, terjadinya PHK massal, dan beban pajak yang mengalami kenaikan. Disaat yang sama negara sedang melakukan efisiensi anggaran untuk kementerian, lembaga dan daerah. Justru anggota DPR bersuka cita atas kenaikan tunjangan mereka. Sama saja mereka menumbalkan rakyat untuk kehidupan mewahnya (BeritaSatu.com, 20/8/2015).

Begitu banyak tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR menciptakan kesenjangan sosial antara rakyat dan wakilnya. Naiknya tunjangan yang dialokasikan untuk memenuhi fasilitas masing-masing anggota dengan dalih mengoptimalisasi kinerja wakil rakyat. Efisiensi anggaran yang digaungkan penguasa, lonjakan anggaran ini adalah kebijakan yang tidak pro rakyat . Kondisi ekonomi yang kian memburuk, badai PHK yang menghantam, melambungnya harga pangan, pungutan pajak yang kian beragam, semakin membuat rakyat menderita.

Penerapan sistem Kapitalisme menyebabkan para pejabat nir empati. Jabatan dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri. Lupa akan amanah yang ada di pundaknya, mereka adalah wakil rakyat. Buah sistem hari ini, berasaskan manfaat untuk meraih keuntungan berupa materi. Wajar jika setiap kebijakan yang digulirkan rentan ditunggangi kepentingan.

Berbeda dengan sistem Islam, Islam bukan hanya agama ritual semata, tetapi mengatur tatanan kehidupan manusia. Aturan Islam berasaskan aqidah Islam. Setiap pejabat yang dipilih dan diangkat oleh rakyat dalam rangka menjalankan syariat Islam. Konsep wakil rakyat dalam Islam adalah Majelis Umat.

Majelis Umat bukanlah lembaga pembuat undang-undang seperti DPR dalam sistem Demokrasi. Tetapi salah satu struktur yang bersifat mengawasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Agar berjalan sesuai syariat Islam. Majelis Umat dipilih dari umat untuk mewakili rakyat menyampaikan pendapat atas berbagai persoalan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan amar makruf nahi mungkar dengan dorongan iman dan ketaqwaan.

Dalam Islam, halal dan haram adalah standar perbuatan dalam menjalankan kekuasaan. Islam memandang kekuasaan adalah sebuah amanah sekaligus untuk menegakkan hukum syara’ yang menjamin kesejahteraan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Islam mendorong setiap muslim senantiasa berkepribadian Islami. Yaitu berpola pikir dan perilaku yang Islami. Begitu pula anggota Majelis Umat, dengan keimanan dan semangat beramar ma’ruf nahi munkar akan menjalankan amanah dengan baik sebagai wakil umat. Bedanya Majelis Umat bukanlah pegawai negara yang berhak mendapatkan gaji atau meminta gaji dari negara. Tetapi mereka diberikan tunjangan dari negara sekedarnya agar mereka menjalankan tugas dengan baik.
Anggaran tunjangan ini berasal dari Baitul mal. Besar tunjangan diserahkan kepada ketetapan Khalifah.

Aturan Islam ditetapkan tidak hanya ditaati oleh segelintir orang. Akan tetapi oleh semua pihak. Baik itu penguasa, rakyat, termasuk anggota Majelis Umat. Ketika semua pihak mentaati syariat, maka suasana kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terjadi kesenjangan, yang bisa memicu ketidakharmonisan.

Sudah saatnya kita beralih kepada sistem Islam yang bersumber dari Allah SWT. Terbukti mampu memberikan kemaslahatan kepada rakyat.