Runtuhnya Hegemoni Barat: Tinggal Menunggu Waktu

sumber: getty images via bbc.com

Oleh: Anne

Ciparay, Kab. Bandung

Tanggal 28 Maret 2026 layak dikenang sebagai salah satu penanda retaknya dominasi Barat. Jutaan orang turun ke jalan di berbagai kota di Amerika Serikat dari Washington hingga New York bahkan gelombangnya merambat ke Paris dan Tokyo. Satu suara menggema lantang: “No Kings.” Sebuah simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap semakin otoriter dan jauh dari kepentingan rakyat.

Fenomena ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah akumulasi kemarahan publik terhadap arah kebijakan Amerika Serikat yang dinilai semakin agresif di luar negeri, namun rapuh di dalam negeri. Presiden Donald Trump kini tidak hanya berhadapan dengan konflik global, tetapi juga krisis legitimasi di hadapan rakyatnya sendiri.

Di saat yang sama, fondasi ekonomi Amerika kian tergerus. Utang nasional yang menembus US$39 triliun bukan sekadar angka, melainkan bom waktu yang mengancam stabilitas negara adidaya tersebut. Beban ini diperparah oleh tingginya biaya konflik dan ambisi mempertahankan dominasi global. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan hegemoni itu bisa dipertahankan dengan utang dan kekuatan militer?

Narasi tentang Amerika sebagai penjaga stabilitas dunia kini semakin kehilangan makna. Kebijakan luar negeri yang sarat kepentingan, termasuk dukungan terhadap Israel, justru mempertegas standar ganda yang selama ini dipraktikkan. Dunia mulai melihat dengan lebih jernih: di balik slogan demokrasi dan kebebasan, terdapat kepentingan politik dan ekonomi yang tidak selalu berpihak pada keadilan.

Lebih jauh, retaknya solidaritas sekutu Barat menunjukkan bahwa dominasi Amerika tidak lagi absolut. Ketidakharmonisan dengan negara-negara Eropa dan melemahnya pengaruh di berbagai kawasan menjadi sinyal bahwa tatanan global tengah bergeser. Dunia tidak lagi sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang satu kekuatan.

Bagi dunia Islam, realitas ini seharusnya menjadi momentum refleksi. Konflik yang terus terjadi, intervensi asing, serta ketergantungan politik pada kekuatan global telah menempatkan umat dalam posisi yang lemah. Tidak sedikit penguasa di negeri-negeri Muslim yang justru terjebak dalam kepentingan asing, alih-alih melindungi rakyatnya sendiri.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa sistem global yang ada hari ini tidak netral. Ia sarat kepentingan dan kerap melahirkan ketidakadilan. Karena itu, solusi mendasar tidak cukup dengan perubahan kebijakan, tetapi membutuhkan perubahan sistem yang lebih adil dan menyeluruh.

Sebagian kalangan meyakini bahwa Islam menawarkan seperangkat aturan kehidupan yang komprehensif—tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga politik, ekonomi, dan sosial. Sistem yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dipandang mampu menghadirkan keadilan yang tidak bergantung pada kepentingan segelintir kekuatan.

Jika Barat hari ini menunjukkan tanda-tanda keretakan dari dalam, maka pertanyaan besarnya adalah: siapa yang akan mengisi ruang kosong itu? Dan dengan sistem apa dunia akan diarahkan ke depan?

Dalam perspektif Islam, solusi mendasar bukan sekadar pergantian aktor kekuasaan, tetapi perubahan sistem secara menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, melainkan juga menghadirkan seperangkat aturan kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial, hingga hubungan internasional. Inilah yang dalam sejarah pernah terwujud dalam bentuk pemerintahan Islam.

Kepemimpinan Islam—yang sering dirujuk sebagai Khilafah—dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dengan tujuan utama menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan rakyat, serta mengelola kekayaan negara untuk kepentingan umat, bukan segelintir elite.

Jika dunia tengah mencari arah baru pasca melemahnya hegemoni Barat, maka Islam menawarkan bukan sekadar kritik, tetapi juga konsep peradaban yang utuh.

Wallahu a‘lam bish shawwab.