Bendera One Piece Cerminan Ekspresi Kekecewaan Rakyat Terhadap Ketidakadilan, Saatnya kembali ke sistem Islam

Oleh : Kiki Puspita

Media sosial baru-baru ini ramai di beritakan tentang maraknya pengibaran bendera anime One Piece di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Beberapa pihak menilai pemasangan bendera one piece hanya sekedar bentuk ekspresi kreatif generasi muda untuk menunjukan cerminan ekspresi kekecewaan. Namun menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan penolakannya terhadap aksi pengibaran bendera bergambar bajak laut dari serial One Piece yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi truk dan masyarakat. (KOMPAS.com).

Hal penolakan atas pengibaran bendera One Piece ini juga ditunjukan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Beliau menanggapi maraknya pemasangan bendera One Piece menurutnya  merupakan  simbol-simbol adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa'' kata Dasco, dikutip dari (Kompas.com, Kamis (31/7/2025).

Dilain pihak seruan mengibarkan bendera bajak laut One Piece saat HUT RI ke 80 adalah cermin ekspresi kekecewaan rakyat terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang terjadi di negeri saat ini.

Negeri yang kaya akan SDA yang harusnya menjamin masyarakatnya hidup sejahtera mala hidup menderita dan sengsara. Banyak pejabat yang melakukan korupsi. Hukum yang di tegakan pun dianggap tidak bisa memberikan keadilan bagi rakyat. Belum lagi harga bahan pokok yang semakin mahal, ditambah lagi lapangan pekerjaan yang sulit untuk di dapatkan menjadikan masyarakat tambah menderita.

Gerakan ini, ditunjukan oleh masyarakat yang menderita akibat sistem  kapitalisme yang mementingkan para oligarki. Pejabat menikmati kekuasaan, sementara masyarakat hidup dengan kesenjangan sosial yang tinggi. Kebijakan demi kebijakan di buat, namun masyarakat hidup sengsara.

Namun perlu kita ketahui bersama bahwa mencari keadilan dengan mengidentikan  keadilan ala anime One Piece juga tidak tepat. Simbol kepala tengkorak dengan dua tulang bersilang dan mengenakan topi jerami bermakna melawan ketidakadilan dan mengusung kebebasan mutlak justru akan menimbulkan ketidakadilan.

Simbol One Piece juga merupakan simbol dari peradaban sekuler yang mana dalam Islam itu bertentangan. Dalam penelitian Balaga Al-Qur'an dan hadis nabawi Irvan Abu Naveed, M.Pd.I mengingatkan bahwa simbol One Piece tidak seharusnya digunakan oleh muslim. Penggunaan simbol ini akan membawa paradigma yang menyerupai orang-orang kafir.

Umat mungkin sudah bosan dengan sulitnya menjalani hidup saat ini, namun perlu ada upaya untuk tidak sebatas hanya bersuara menuntut ketidakadilan saja. Masyarakat harus pandai untuk bisa menyelesaikan masalah dan mencari akar permasalahan dalam penyelesaiannya.

Harus kita sadari bersama, bahwa penerapan sistem kufur saat inilah yang menjadikan masyarakat sulit untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan. Sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan menjadikan para oligarki menguasai perekonomian dan pemerintah memberikan perlakuan istimewa kepada mereka, tanpa memperdulikan kemaslahatan masyarakat.

Inilah saatnya kita kembali ke sistem Islam. Sistem yang menjadikan masyarakat sebagai umat yang terbaik yang menegakan keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman dan segala bentuk penindasan. Sistem Islam hanya mengakui Allah Swt. satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dan syariat, baik dalam perkara ibadah, makanan, sandang, pangan dan papan serta muamalah maupun sanksi.
sebagaimana firman Allah Swt.,

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ

”Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (QS Al-An’am [6]:57).

Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum, meski satu hukum saja. Manusia, apa pun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai mukalaf yaitu pihak yang mendapat beban hukum yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat Allah Swt.

Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Sistem Pemerintahan Islam hlm. 14 menjelaskan, ”Tidak ada peluang bagi siapa pun di dalam negara Islam untuk membuat hukum yang dipergunakan untuk mengatur seluruh hubungan manusia, termasuk di antaranya adalah membuat undang-undang dasar atau perundang-undangan lainnya. Begitu pula tidak ada peluang bagi penguasa untuk memaksa manusia atau memberikan alternatif kepada mereka agar mengikuti ketentuan serta hukum buatan manusia dalam mengatur interaksi mereka.”

Dengan konsep kedaulatan sistem Islam  ini, manusia akan terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia. Status manusia di hadapan hukum semua sama, tidak ada yang lebih berkuasa membuat hukum sehingga bisa memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Tidak ada kekhawatiran akan ada hukum yang menguntungkan satu pihak dan menzalimi pihak lain sebab hukum Islam berasal dari Zat
Yang Maha Adil.

Hukum-hukum Islam dipastikan tidak akan mengalami perombakan, karena Allah Yang Maha Tahu membuat hukum sesuai dengan fitrah manusia di mana pun dan kapan pun manusia berada, tidak didasarkan pada tempat dan zaman tertentu.

Islam juga memiliki aturan paripurna yang mampu menyelesaikan seluruh masalah interaksi di dalam negara dan masyarakat, baik menyangkut masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik, di dalam dan luar negeri. Allah Swt. sendiri yang menjamin kesempurnaan Islam dalam firman-Nya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

”Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam jadi agama bagimu.” (QS Al-Maidah [5]: 3).

Penguasa dalam Islam (khalifah) tidak akan mudah mengecap warganya melakukan tindakan makar saat mereka mengoreksi kebijakan penguasa sebab mengoreksi penguasa merupakan bagian dari perintah Islam. Dalam Islam penguasa bertugas menerapkan Islam secara praktis, sedangkan rakyat memiliki kewajiban untuk melakukan koreksi jika kebijakan penguasa menyimpang dari Islam atau menzalimi rakyat.
Allah Swt. berfirman,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar makruf nahi mungkar dan mengimani Allah.” (QS Ali Imran [3]: 110).

Mengoreksi penguasa dalam Islam adalah wujud kasih sayang rakyat kepada pemimpinnya. Bahkan, para pemimpin Islam meminta kepada umatnya untuk melakukan kontrol atas kepemimpinannya. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. berkata, “Jika saya baik, bantulah saya dan jika saya salah, Iuruskanlah. Taatilah saya selama saya menaati Allah dan Rasul-Nya dalam memimpin kalian.” Begitu juga Umar bin Khaththab ra. berkata, “Barang siapa di antara kalian melihatku bengkok maka hendaklah dia meluruskannya.”

Demikianlah, jika konsep Islam diterapkan, roda pemerintahan akan lurus, keadilan akan tegak, kesejahteraan merata, penindasan pun sirna. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran politik umat agar kesadaran mereka terhadap ketidakadilan yang terjadi mampu mengarahkan mereka dalam gerakan perjuangan yang sahih, yaitu perjuangan yang mengacu kepada contoh Rasulullah saw. dalam mengubah masyarakat jahiliah menuju masyarakat Islam.

Bila hari ini umat menghendaki perubahan, semestinya mengawali dengan memastikan bahwa sistem politik Islam (Khilafah) adalah satu-satunya wadah untuk mengimplementasikan aturan Islam. Memperjuangkan tegaknya Khilafah adalah keniscayaan agar syariat Islam bisa diterapkan. Umat harus terlibat dalam dakwah berjemaah untuk membongkar kerusakan ideologi kapitalisme, keserakahan oligarki, dan kezaliman penguasa demi perubahan besar menuju tatanan Islam di bawah naungan Khilafah.

Waulohua'lam bissawab.