Wakil Rakyat yang Tidak Merakyat

Oleh: Siti Hulfiya
Aliansi Penulis Rindu Islam

Kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat mencapai 100juta memicu kemarahan masyarakat. Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 masyarakat di berbagai elemen melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat,  Jakarta Pusat (Kompas/26-08-2025)

Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat mempertanyakan empati anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tengah kesulitan ekonomi masyarakat yaitu harga barang kebutuhan hidup mahal dan kenaikan pajak, selain itu masyarakat juga mengeluhkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencerminkan aspirasi masyarakat tapi lebih pada kepentingan pribadi .

Wakil Rakyat yang Tidak Merakyat

Akhir - akhir ini masyarakat dikecewakan oleh tingkah polah wakil- wakil rakyat di media sosial. Selesai sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tentang putusan kenaikan gaji, para wakil wakil rakyat berjoget joget sambil bernyanyi. Sungguh disayangkan perilaku tersebut tidak mencerminkan sosok pembawa aspirasi rakyat.   Banyak pengamat politik menyayangkan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran  menyatakan bahwa kenaikan pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat mencapai 100juta rupiah per bulan sudah menyakiti perasaan karena rakyat hidup tengah kondisi ekonomi sulit. Padahal gaji wakil wakil rakyat diambil dari pajak yang dibebankan kepada rakyat dan hutang luar negeri yang membayar rakyat juga. 

Tak heran jika wakil - wakil rakyat melupakan rakyatnya , untuk duduk dalam kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat uang yang dikeluarkan jumlahnya tak sedikit sebagai syarat mengikuti pemilihan misalnya melakukan kampanye. Ketika sudah duduk di kursi wakil rakyat sibuk mengembalikan uang yang digunakan dalam kampanye. Jadi tidak heran wakil rakyat menjadi sombong dan menjadi stempel penguasa.

Demikianlah buah pahit dari penerapan sistem Demokrasi Kapitalisme dalam sistem ini mengagungkan kebebasan dan mengutamakan kepentingan individu yang memiliki modal banyak. Posisi rakyat pada sistem ini bukan untuk diurusi penguasa tetapi sebaliknya rakyat yang melayani penguasa.  Hubungan rakyat dan penguasa seperti majikan dan pembantu. Sama persis pada kondisi saat ini, rakyat dibebankan pajak yang bentuknya dan nilainya bermacam-macam tapi kesejahteraan rakyat makin menurun.

Sistem yang membawa rakyat hidup sejahtera  hanyalah Islam karena Islam berlandaskan aturan aturan Allah Swt. Di dalam Islam penguasa  harus melayani rakyat, bukan memeras rakyat. Penguasa dilarang hidup bermewah- mewahan sedang rakyat hidup kekurangan,termasuk di dalamnya wakil wakil rakyat. Oleh karena itu kebijakan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan pernah terjadi pada sistem Islam di tengah kondisi ekonomi sulit. Karena Allah Swt mela Penguasa dan rakyat hidup dalam bingkai keimanan terhadap Allah Swt.