Tunjangan Fantastis DPR, Pantaskah ?

Oleh: Lestia Ningsih S.Pd

Lagi-lagi rakyat Indonesia geleng-geleng kepala dengan kebijakan pemerintah yang membuat angkara murka rakyatnya. Ditengah masyarakat harus berjuang hidup dengan penghasilan yang dibatasi UMR yang belum tentu cukup untuk hidup sehari-hari karena mahalnya kebutuhan yang harganya naik dengan liar. Justru negara bermain api dengan memberikan tunjangan fantastis untuk DPR. Pantaskah?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang selalu menarik perhatian publik. Yang terbaru gaji dan tunjangan besar yang diterima para anggota DPR hangat dibicarakan. Salah satu komponen yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, yang membuat total pendapatan resmi seorang anggota DPR melampaui Rp100 juta setiap bulan. (Theconversation.com, 28/8/2025)

Demo besar-besaran terjadi negeri ini, karena menuntut kinerja apa yang dibuat DPR, hanya dengan alasan agar tidak korupsi maka menjadi pertimbangan Tunjungan besar sebagai motivasi.

Jika ditilik kebelakang yang terjadi diparlemen pemerintahan DPR justru memiliki kinerja yang buruk, sektor mana yang diurus dengan benar? Pertanian, perhutanan, perikanan, pendidikan dan lain sebagainya justru rakyat semakin hidup dengan kesempitan dan kekhawatiran. Hutan Indonesia habis terbakar dan beralih menjadi perkebunan, penambangan liar yang tidak kunjung bisa diselesaikan, kebijakan pendidikan yang semakin semerawut justru merusak moral anak bangsa sedangkan Anggota DPR hanya rapat tanpa solusi dan duduk santai di kursi dengan mata terkantuk. Sungguh memalukan!

Dalam sistem demokrasi, politik transaksional adalah keniscayaan. Bagi-bagi kursi jabatan, aturan dan politik uang adalah hal biasa. Kapitalisme telah membentuk pribadi pemimpin hanya sebagai pengusaha berbaju penguasa. Demi kursi dan jabatan apapun dilakukan demi mendapatkan suara pendukung dan jawatan untuk memuluskan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Naasnya rakyatlah yang menjadi tumbal kebijakan. 

Inilah asas demokrasi, Tunjangan fantastis DPR ini adalah cerminan buruknya sistem kapitalis yang diemban negeri ini. Sebagai wakil rakyat malu seharusnya ketika mereka mentamankan kehidupan mereka pribadi sedang rakyat harus bertaruh hidup dan mati. Membandingkan perbedaan tugas sebagai pemimpin disistem kapitalis-demokrasi dengan sistem Islam. Ketaqwaan adalah asas bagi pemimpin yang tertanam dalam jiwa bahwa amanahnya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT dan menyadari hukaman didunia tidak begitu menyakitkan daripada hukaman diakhirat.

Atas dasar dorongan akidah Islam inilah. Khalifah sebagai pemimpin negara tidak akan memberlakukan kebijakan diluar syariat Islam. Semua kebijakan dilaksanakan atas dasar kemaslahatan umat, sebab Baik Khalifah maupun wazirnya memahami tugasnya sebagai pelayan umat.

Dalam sistem Islam para penguasanya tidak digaji ataupun mendapatkan tunjangan kemewahan melainkan santunan untuk memenuhi kebutuhannya keluarganya dan mempermudah tugasnya sebagai penguasa. Atas dasar keimanan inilah yang menjadikan setiap penguasa menyadari bahwa harta santunan yang akan mereka ambil hanya sebatas kebutuhan saja. Selebihnya, para penguasa hanya memfokuskan dirinya untuk meri'ayah dan melindungi rakyatnya dengan menegakkan aturan Islam.

prinsip ini pula yang menjadikan Islam mampu memberantas korupsi dan menjauhkan diri dari bermewah-mewah ria. Sebab dunia bukan tempat untuk berfoya-foya melainkan ujian bagi manusia.

Kekacauan tetap akan terjadi dalam sistem kapitalisme ini bahkan semakin parah karena sistem ini rusak dan merusak. Maka tidak ada solusi lain selain Islam yang mampu menuntaskannya.

Allahu 'alam bishowab