Tunjangan DPR Naik, Rakyat Tercekik

Oleh : Mila Ummu Azzam

Ditengah kemiskinan dan kesulitan yang merajalela saat ini, rakyat dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yang mengundang kemarahan publik. Yaitu tentang penetapan gaji para wakil rakyat yang naik hingga lebih dari 100 juta per bulan dengan berbagai tunjangan-tunjangannya. Artinya, angka penerimaan ini lebih besar dua kali lipat dibandingkan gaji dan tunjangan anggota DPR periode 2019-2024.

Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang begitu fanatastik itu secara umum sangat menyakiti perasaan rakyat. Terutama dengan adanya tunjangan perumahan sebesar 50 juta sebagai pengganti perumahan dinas dan tunjangan beras 12 juta setiap bulannya. Ini merupakan pemborosan yang dilakukan ditengah efisiensi anggaran.

Para pengamat menilai hal ini tidak layak saat ekonomi rakyat sedang jatuh dan terjepit. Masyarakat sedang menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, hingga lonjakan tarif pajak yang banyak jenisnya. Berbagai pukulan tersebut datang akibat kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran sehingga memberikan efek domino kepada masyarakat.

Tapi disaat yang bersamaan kenaikan gaji dan tunjangan wakil rakyat sungguh tidak masuk akal. Apalagi tidak adanya kesepadanan antara gaji yang diterima anggota DPR dengan kinerja DPR yang buruk dan tidak memuaskan, bahkan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Wakil rakyat yang seharusnya menjadi pembela dan mewakili  dalam hal memperjuangkan hak-hak rakyat, justru berperilaku semena-mena dan berlawanan dengan keinginan rakyat. Mereka para wakil rakyat hidup bermewah-mewahan sementara rakyat sengsara dan kesulitan. Seolah rakyat hanya menjadi tumbal demi menunjang kehidupan mewah para wakil rakyat.

Kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi ini adalah keadaan yang tidak bisa dielakkan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar bisa dengan mudah memperkaya diri juga menentukan besaran anggaran untuk kepentingan mereka sendiri.

Sistem demokrasi kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan bagi individu, kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sehingga tampak jelas ketimpangan antara si miskin dan kaya. Sistem ini melahirkan orang-orang yang tujuan hidupnya hanya untuk materi.

Jabatan dan kekuasaan dijadikan alat memperkaya diri. Banyaknya harta, tunjangan dan fasilitas mewah menyilaukan mereka, menjadikan hilangnya kepekaan dan empati kepada rakyat yang jelas amanah yang harus dijaga. Sangat sulit menemukan pejabat yang peduli dan amanah dalam sistem ini.

Terdapat perbedaan besar antara wakil rakyat di sistem Islam dengan sistem demokrasi kapitalisme. Islam memiliki struktur khusus dalam mewakili suara rakyat, yaitu majelis umat. Mereka mewakili umat untuk muhasabah (kontrol dan koreksi) terhadap para pejabat, bukan membuat undang-undang dan melegalisasinya.

Para pejabat dalam sistem Islam memiliki pondasi yang kuat yaitu akidah islam yang menjadi benteng perbuatannya agar sesuai dengan syariat, tidak semata-mata berbuat sekehendak nafsu saja. Sehingga, pejabat akan benar-benar melayani dan memihak kepentingan rakyat, karena Islam menganggap jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt.

Allah Swt. berfirman :
"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Dalam sistem Islam, negara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rakyat, menciptakan kesejahteraan yang berjalan sesuai dengan paradigma Islam. Menjamin sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan rakyat. Kesenjangan dan ketimpangan ekonomi akan teratasi dengan Islam, yaitu mengatur distribusi kekayaan secara adil. Islam mengizinkan kepemilikan individu tapi tetap dengan aturan Islam, bukan memiliki dan menguasi harta milik umum yang sejatinya milik rakyat.

Maka, hanya dengan sistem Islam yang menerapkan hukum Allah, suatu negara akan sejahtera, keadilan tercipta dan pejabat amanah. Islam telah menjadi solusi nyata atas setiap permasalahan umat.

Wallahu'alam bishawab.